Category: Hukum Korporasi & Kepatuhan (Compliance)

Kategori ini berfokus pada isu-isu hukum yang berkaitan dengan pendirian, pengelolaan, serta kepatuhan perusahaan di Karawang dan kawasan industri Jawa Barat. Sarana Law Firm mendampingi berbagai entitas bisnis—mulai dari UKM hingga perusahaan multinasional—dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meminimalisir risiko hukum, serta memperkuat tata kelola perusahaan.

Di sini Anda dapat menemukan pembahasan mengenai perjanjian bisnis, layanan retainer perusahaan, strategi compliance, perizinan usaha, hingga audit hukum (legal due diligence). Setiap artikel dirancang untuk memberikan panduan praktis sekaligus wawasan strategis agar kebijakan internal, kontrak, dan struktur organisasi perusahaan tetap solid serta sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan pengalaman menangani klien korporasi di sektor manufaktur, logistik, properti, dan perbankan, kami berkomitmen mendukung bisnis Anda agar lebih aman secara hukum, kompetitif, dan berkelanjutan.

Moderasi Konten Daring: Tuntutan Pemerintah kepada Platform Besar

Ilustrasi pengawasan konten berbahaya daring berupa ruang kontrol moderasi dengan dinding monitor buram, ikon perisai bercahaya emas, binder biru, dan headset di meja kayu.

Pengawasan konten berbahaya daring semakin menuntut kedisiplinan platform, pemerintah, dan pengguna untuk membangun ekosistem digital yang aman sekaligus menghormati kebebasan berekspresi. Seperti dilaporkan dalam situs berita Reuters tentang seruan Indonesia agar platform global memperketat tindakan terhadap konten yang merugikan publik, dinamika kebijakan ini mendorong content governance yang terukur dan akuntabel (dalam situs berita Reuters). Tekanan […]

Social Commerce Pasca TikTok Shop: Batas Transaksi dan Kepastian Hukum

Ilustrasi larangan social commerce Permendag 31 menampilkan smartphone, gembok emas di atas kartu biru, jangka sorong mengapit ikon keranjang, dan kotak paket berlatar biru-emas.

Larangan social commerce Permendag 31 adalah alarm kepatuhan bagi pelaku usaha digital dan konsumen: memahami batas transaksi, data governance, serta mekanisme dispute resolution menjadi kebutuhan mendesak agar bisnis tetap kompetitif dan patuh regulasi. Keputusan pemerintah menata marketplace dan social commerce memantik perubahan arsitektur perdagangan digital. Kebijakan ini menyoroti pemisahan fitur promosi dan transaksi agar tidak […]

OJK Perketat Pinjol: Kewajiban SLIK dan Tata Kelola Risiko Mulai 2025

Ilustrasi aturan OJK pinjaman online 2025 menampilkan smartphone berlatar perisai emas, padlock, clipboard checklist, magnifier, miniatur bank, meter kredit, dan kartu biru.

Aturan OJK pinjaman online 2025 adalah sinyal kuat bahwa kualitas penyaluran dana dan perlindungan konsumen akan ditingkatkan secara menyeluruh—mulai dari SLIK checking, credit scoring yang terukur, sampai tata kelola risiko yang dapat diaudit. Kebijakan ini diberitakan luas dalam situs berita Kontan yang menegaskan syarat kelulusan SLIK bagi peminjam dan anjuran mengecek daftar pinjol resmi OJK […]

Serangan Kredensial Melejit 2025: Implikasi bagi Pengguna dan Pelaku Usaha

Keamanan kredensial serangan meningkat digambarkan dengan brankas kecil terbuka berpendar biru, kunci emas, gembok, kartu chip, USB, ponsel berikon gembok, dan keyboard.

Keamanan kredensial serangan meningkat menjadi alarm keras sepanjang 2025, memaksa organisasi dan pengguna rumahan memperbarui cara melindungi identitas digital, akses akun, dan harta data. Laporan yang menyoroti lonjakan pencurian kredensial hingga triple digit memperlihatkan pola serangan yang semakin terstruktur dan otomatis. Sebagaimana diulas dalam situs berita ITPro yang mencatat tren peningkatan 160% dan teknik penyerang […]

UU PDP: Penegakan, Sanksi, dan Kesiapan Bisnis Memasuki 2026

Perlindungan data pribadi Indonesia digambarkan dengan perisai biru bercahaya, gembok emas, media penyimpanan, kartu biometrik, dan brankas modern dalam pencahayaan lembut.

Perlindungan data pribadi indonesia adalah fondasi kepercayaan digital yang menentukan reputasi merek, nilai aset data, dan resiliensi bisnis—terutama menghadapi 2026 ketika penegakan makin intensif. Sorotan publik meningkat seiring isu kebocoran dan penyalahgunaan data; kebutuhan compliance tidak lagi sekadar checklist tetapi menjadi strategi inti. Pemberitaan dalam situs berita Hukumonline menekankan bahwa kepercayaan pelanggan bergantung pada transparansi […]

Wiretapping dan Privasi: Imbas Perjanjian Kejaksaan dengan Operator Seluler

Wiretapping kejaksaan dan privasi divisualkan dengan ponsel di bawah kubah kaca, kabel biru terkunci gembok emas, dan antena kecil di meja gelap.

Wiretapping kejaksaan dan privasi kini menjadi frasa yang paling sering dibicarakan ketika penegakan hukum bersinggungan dengan hak asasi digital dan tata kelola data. Seperti dipaparkan dalam situs berita Reuters mengenai penandatanganan perjanjian penyadapan antara kejaksaan dan operator telekomunikasi—yang memantik pro-kontra soal standar akuntabilitas, rambu-rambu hukum acara, hingga tata kelola data—isu ini menuntut respons kebijakan yang […]

UU ITE Pasca Revisi: Peta Risiko Pencemaran Nama Baik, Hoaks, dan Ujaran Kebencian

Perubahan utama UU ITE 2024 divisualkan dengan perisai biru berornamen emas, smartphone, amplop bersegel, kaca pembesar, dan media digital tanpa teks.

Perubahan utama UU ITE 2024 adalah sinyal kuat bagi pengguna internet, kreator konten, bisnis, dan regulator untuk menata ulang perilaku digital, tata kelola konten, serta governance pelaporan. Seperti dirangkum dalam situs berita Hukumonline mengenai poin-poin pembaruan krusial, revisi ini memperjelas batasan pencemaran nama baik, mempertegas hoax mitigation, dan menata ulang pasal ujaran kebencian agar proporsional […]

KUHP Baru Hitung Mundur 2026: Perubahan Kunci Pidana Alternatif dan Jerat Korporasi

Ilustrasi kuhp nasional berlaku 2026 menampilkan jam pasir berpasir biru menimpa timbangan emas, miniatur gedung korporasi, buku compliance biru navy, dan borgol di meja kayu.

Kuhp nasional berlaku 2026 menjadi alarm strategis bagi warga dan pelaku usaha untuk memperbarui literasi hukum, tata kelola, dan mitigasi risiko. Laporan dalam situs berita Hukumonline menggarisbawahi dua sumbu utama: perluasan pidana alternatif dan penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi—dua hal yang menuntut compliance aktif, risk assessment yang tajam, dan kesiapan incident response (dalam situs berita Hukumonline). […]

Due Diligence Properti: PBG/IMB, Sertifikat Elektronik, dan Cek Keaslian via Sentuh Tanahku

Ilustrasi due diligence legal properti PBG berupa sertifikat persetujuan bangunan gedung, kaca pembesar emas, model rumah, dan laptop di atas meja kayu.

Due diligence legal properti PBG menjadi tahapan penting sebelum seseorang membeli atau membangun properti. Seperti disampaikan dalam situs berita Detik, masyarakat yang membangun rumah tanpa IMB atau PBG bisa menghadapi risiko pembongkaran. Aturan ini memperlihatkan betapa pentingnya kepatuhan pada regulasi perizinan agar investasi properti tetap aman secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian. Proses due diligence […]

PKPU & Kepailitan: Update Perkara Niaga 2025 dan Implikasi Pajaknya

PKPU dan Kepailitan 2025: Timbangan Keadilan, Dokumen Hukum, dan Implikasi Pajak di Tengah Gejolak Ekonomi.

PKPU dan kepailitan 2025 menjadi isu hukum bisnis yang semakin relevan bagi perusahaan, investor, maupun masyarakat luas. Seperti dijelaskan dalam situs berita Pengadilan Negeri Surabaya, jumlah perkara terkait penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya pemahaman regulasi dalam menyikapi kondisi ekonomi yang dinamis. Selain berimplikasi pada perusahaan besar, […]