Category: Hukum Korporasi & Kepatuhan (Compliance)

Kategori ini berfokus pada isu-isu hukum yang berkaitan dengan pendirian, pengelolaan, serta kepatuhan perusahaan di Karawang dan kawasan industri Jawa Barat. Sarana Law Firm mendampingi berbagai entitas bisnis—mulai dari UKM hingga perusahaan multinasional—dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meminimalisir risiko hukum, serta memperkuat tata kelola perusahaan.

Di sini Anda dapat menemukan pembahasan mengenai perjanjian bisnis, layanan retainer perusahaan, strategi compliance, perizinan usaha, hingga audit hukum (legal due diligence). Setiap artikel dirancang untuk memberikan panduan praktis sekaligus wawasan strategis agar kebijakan internal, kontrak, dan struktur organisasi perusahaan tetap solid serta sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan pengalaman menangani klien korporasi di sektor manufaktur, logistik, properti, dan perbankan, kami berkomitmen mendukung bisnis Anda agar lebih aman secara hukum, kompetitif, dan berkelanjutan.

Skor Kredit Jadi Bahasa Baru Kepercayaan: Pinjol Legal Wajib Lapor SLIK Mulai 31 Juli 2025

Ilustrasi pinjol wajib lapor SLIK dengan smartphone menampilkan indikator skor kredit, tumpukan uang rupiah, koin emas, dokumen keuangan, dan simbol keamanan finansial.

Per 31 Juli 2025, lanskap pinjaman digital bergerak ke fase yang lebih “terukur”: penyelenggara pindar (pinjaman daring) legal diwajibkan menjadi pelapor SLIK. Kebijakan ini ramai dibahas karena menyentuh urusan sehari-hari—dari pengajuan KPR sampai cicilan motor—dan diberitakan secara resmi dalam laporan Antara tentang kewajiban pelapor SLIK bagi penyelenggara pindar. Untuk masyarakat, perubahan ini tidak lagi sekadar […]

Gelombang PHK 2025 di Jawa Barat: Checklist Hak yang Sering Lolos dari Meja HR

Ilustrasi hak pekerja PHK 2025 berupa checklist hak pesangon, uang tunai, dokumen hukum, palu hakim, dan jam kerja sebagai simbol perlindungan pekerja di Jawa Barat.

Diskusi tentang pemutusan hubungan kerja kembali menghangat, bukan hanya di ruang rapat perusahaan, tetapi juga di ranah publik. Salah satu sorotan datang dari pernyataan Komnas HAM yang meminta agar tidak ada PHK dan hak pekerja dilindungi yang menegaskan pentingnya perlindungan hak saat terjadi restrukturisasi, efisiensi, atau perubahan organisasi. Bagi pekerja maupun HR, isu sebenarnya bukan […]

UMP Jabar 2026 Molor: Mengurai Akar Keterlambatan, Dampak, dan Langkah Antisipasi

Keterlambatan pengumuman upah minimum provinsi selalu terasa seperti “ruang hampa” di hubungan industrial: pekerja menunggu kepastian daya beli, pengusaha menunggu dasar perencanaan biaya, sementara pemerintah daerah berada di posisi yang serba dibatasi payung hukum. Dinamika itu menguat ketika Pemprov Jabar menyampaikan penetapan UMP 2026 batal diumumkan sesuai jadwal karena regulasi dari pusat belum tersedia, sebagaimana […]

Menjelang 2026: Pidana Korporasi dalam KUHP, Uji Kesiapan Aparat dan Peta Jalan Kepatuhan

Ilustrasi pidana korporasi dalam KUHP dengan miniatur gedung perusahaan, timbangan keadilan emas, buku kepatuhan biru, dan borgol sebagai simbol tanggung jawab hukum korporasi.

Akhir 2025 menjadi periode “pemanasan” yang krusial: banyak perusahaan mulai menilai ulang eksposur pidana, sementara aparat penegak hukum menyiapkan pendekatan penanganan perkara berbasis entitas. Perubahan ini tidak berdiri sendiri—misalnya, isu perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual juga ikut terdampak oleh kerangka baru, sebagaimana diulas dalam analisis mengenai Indonesia’s new criminal code dan kaitannya dengan IP. […]

Hak Cipta dan Konten AI: Batas, Tanggung Jawab, dan Risiko Sengketa

Hak cipta konten kecerdasan buatan divisualkan dengan simbol copyright emas di atas buku kulit biru, mikrochip AI, lensa kamera, dan timbangan kecil pada meja kayu.

Hak cipta konten kecerdasan buatan adalah alarm kesadaran yang mengajak warga, pelaku usaha, dan kreator untuk menata strategi, memahami batas, serta menutup celah sengketa sejak awal. Sorotan publik kian tajam setelah pemerintah mendorong regulasi komprehensif AI sebagaimana diberitakan dalam situs berita ANTARA—dorongan kebijakan yang menandai pentingnya payung hukum bagi pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia […]

Regulasi AI: Arah Kebijakan, Etika, dan Kesiapan Penegakan di Indonesia

Regulasi kecerdasan buatan Indonesia divisualkan dengan microchip AI gelap bertatahan sirkuit biru, timbangan emas di atasnya, perisai keamanan emas, serta buku hukum biru di meja kayu dengan pencahayaan lembut.

Regulasi kecerdasan buatan Indonesia hadir sebagai pengungkit kepercayaan dan perlindungan, sekaligus mesin akselerasi inovasi yang aman. Pembaruan kebijakan, standar teknis, dan tata kelola berlapis mulai digerakkan pemerintah untuk memastikan pengembangan AI yang akuntabel, human-centric, dan menghormati HAM. Seperti diberitakan dalam situs berita Kominfo/Komdigi mengenai agenda kebijakan dan inisiatif pemanfaatan AI nasional, sinyal regulatif ini mengarah […]

Pajak Penjualan Online: Rencana Pemotongan oleh Platform dan Implikasinya

Pajak e-commerce potong penjualan divisualkan lewat laptop toko online, printer struk, barcode scanner, koin emas, piggy bank biru, dan paket di meja kayu.

Pajak e-commerce potong penjualan adalah sinyal perubahan besar bagi pedagang online, marketplace, dan konsumen: wacana pemungutan langsung oleh platform menuntut ketertiban administrasi, transparansi arus kas, dan strategi kepatuhan yang presisi. Laporan awal kebijakan ini—sebagaimana dipaparkan dalam situs berita Reuters yang menyebut rencana pemerintah mewajibkan platform memungut pajak dari penjual—menunjukkan akselerasi tata kelola ekonomi digital dan […]

Banjir Musim Hujan: Dampak Hukum terhadap Properti dan Kontrak di Jabar

Banjir Jawa Barat dampak hukum divisualkan dengan miniatur rumah terendam air di atas kontrak basah, kantong bukti berisi dokumen, dan aksen biru-emas.

Banjir Jawa Barat dampak hukum bukan sekadar topik kebencanaan; ini adalah pengingat bahwa perlindungan aset, kepastian kontrak, dan tata kelola risiko harus berjalan serentak agar warga dan pelaku usaha tetap tangguh. Data kerugian dan pemulihan yang dipublikasikan dalam situs berita BNPB memberi gambaran jelas bagaimana banjir berdampak pada ekonomi, infrastruktur, hingga hunian, sehingga strategi hukum […]

Alat Bukti Elektronik di Perkara Perdata: Standar Penerimaan dan Validitas

Bukti elektronik perkara perdata dalam setting forensik: laptop berkilau biru, smartphone, hard drive, USB, kaca sidik jari, kantong chain of custody, dan timbangan emas di meja kayu.

Bukti elektronik perkara perdata kini menjadi gerbang utama pembuktian modern—penentu arah putusan ketika kontrak digital, transaksi e-commerce, hingga percakapan messaging diajukan di persidangan. Sebagaimana diulas dalam situs berita Mahkamah Agung terkait kesiapan sistem peradilan perdata dalam implementasi bukti digital, pengadilan tengah menata standar verifikasi dan tata kelola berkas digital yang andal (dalam situs berita Mahkamah […]

E-Court Perdata 2025: Alur Pendaftaran, Pembuktian, dan Tantangan Praktik

Panduan e-court perdata 2025 dalam visual ultra-realistis: laptop dengan simbol timbangan emas, pemindai sidik jari, token USB, stempel, map dan binder biru di meja kayu.

Panduan e-court perdata 2025 adalah pintu masuk paling ringkas untuk memahami prosedur berperkara perdata berbasis elektronik—mulai pendaftaran, e-payment, e-summons, hingga pembuktian digital yang kian presisi. Sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi Mahkamah Agung mengenai layanan peradilan elektronik dan fitur-fitur pendukungnya, transformasi ini menuntut literasi teknis dan disiplin kepatuhan yang terukur (dalam situs resmi Mahkamah Agung). Dengan […]