Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Kapan Perusahaan Bisa Dipidana dan Siapa Ikut Bertanggung Jawab
Satu keputusan internal—misalnya memaksa target penjualan “apa pun caranya” atau menutup mata atas vendor berisiko—bisa berubah menjadi masalah besar ketika penegak hukum melihatnya sebagai pola, bukan insiden. Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional adalah lompatan sistemik (KUHP, KUHAP, dan aturan terkait), sebagaimana diuraikan dalam keterangan resmi Kemenkum tentang reformasi melalui tiga aturan hukum pidana […]
Arbitrase untuk Sengketa Bisnis: Menghitung Biaya, Merancang Klausul, dan Menang Eksekusi Putusan
Pelaku usaha makin mencari jalur penyelesaian sengketa yang cepat, privat, dan minim “noise” reputasi—terutama ketika rantai pasok, pendanaan, dan kontrak jangka panjang bergantung pada kepastian. Penguatan ekosistem penyelesaian sengketa juga terlihat dari inisiatif kelembagaan yang mendorong mediasi dan fasilitasi bagi UMKM, seperti diberitakan dalam penguatan peran KADIN dan BANI untuk penyelesaian sengketa UMKM lewat mediasi. […]
Alarm 3×24 Jam: Hak Korban Kebocoran Data dan Bukti yang Wajib Diselamatkan
Kebocoran data tidak lagi berhenti sebagai “insiden IT”—ia cepat berubah menjadi krisis kepercayaan, krisis kontrak, dan krisis kepatuhan. Ketika UU Pelindungan Data Pribadi mulai ditegakkan, perusahaan dituntut menyiapkan prosedur respons insiden, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada pihak terdampak, sebagaimana ditekankan dalam ulasan ICCA tentang kesiapan perusahaan mematuhi UU PDP. Yang sering luput: menit-menit awal bukan hanya […]
Dari Rapat Direksi ke Ruang Sidang: Kapan Korporasi Dipidana di KUHP Nasional?
Pembaruan KUHP Nasional mendorong perubahan cara aparat memetakan “aktor” dalam perkara: bukan hanya orang per orang, tetapi juga entitas bisnis beserta sistem yang melahirkannya. Sejumlah ulasan peradilan menekankan bahwa pembaruan ini menuntut ketelitian hakim dalam menilai keterkaitan perbuatan, kebijakan internal, dan dampak sosial; lihat paparan resmi tentang pembaruan pertanggungjawaban pidana korporasi dan peran strategis hakim. […]
2 Januari 2026: Checklist Perubahan KUHP Nasional untuk Warga dan Pelaku Usaha
Banyak orang mengira perubahan hukum pidana hanya relevan ketika ada kasus. Kenyataannya, momen berlakunya KUHP baru adalah perubahan “aturan main” yang memengaruhi cara aparat menilai perbuatan, cara masyarakat berinteraksi, dan cara perusahaan mengelola risiko. Rangkaian sosialisasi pemerintah juga menunjukkan fokus pada kesiapan implementasi, seperti terlihat pada kabar webinar sosialisasi KUHP baru dan penekanan kesiapan implementasi […]
IMB Hilang, PBG Menguat: Peta Dokumen & Kesalahan SIMBG di Jawa Barat
Pengajuan perizinan bangunan di banyak daerah sudah bergerak tegas ke skema PBG, lengkap dengan alur digital melalui SIMBG dan penyesuaian layanan di level pemda. Contohnya, Pemerintah Kota Bekasi pernah mengumumkan penghentian permohonan IMB dan pengalihan layanan ke PBG, sebagaimana tertuang pada informasi resmi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Distaru Kota Bekasi. Banyak pemohon merasa transisinya […]
Bukan Sekadar “Delay”: Cara Membaca Kategori Keterlambatan dan Mengklaim Hak Penumpang
Rencana perjalanan bisa runtuh hanya karena satu perubahan di layar: “Delayed”. Di bandara, penumpang sering terjebak di antara pengumuman yang berubah-ubah, antrean layanan pelanggan, dan ketidakpastian kapan pesawat benar-benar berangkat. Padahal, Indonesia memiliki kerangka delay management yang memuat kategori keterlambatan serta kompensasi yang wajib diberikan maskapai, sebagaimana dipublikasikan melalui rilis Kementerian Perhubungan tentang PM No. […]
Batas Bunga Pindar & Pinjol Ilegal: Checklist Kritis Sebelum Tanda Tangan
Keputusan mengambil pendanaan digital sering kali terjadi dalam tekanan kebutuhan, sementara detail perjanjian luput dibaca secara menyeluruh. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan telah menegaskan diferensiasi antara platform legal dan ilegal, termasuk melalui penetapan batas bunga oleh asosiasi industri. Penjelasan resmi mengenai kebijakan ini dapat ditelusuri dalam pemberitaan tentang penetapan batas atas bunga pindar untuk membedakan dari […]
Skor Kredit Jadi Bahasa Baru Kepercayaan: Pinjol Legal Wajib Lapor SLIK Mulai 31 Juli 2025
Per 31 Juli 2025, lanskap pinjaman digital bergerak ke fase yang lebih “terukur”: penyelenggara pindar (pinjaman daring) legal diwajibkan menjadi pelapor SLIK. Kebijakan ini ramai dibahas karena menyentuh urusan sehari-hari—dari pengajuan KPR sampai cicilan motor—dan diberitakan secara resmi dalam laporan Antara tentang kewajiban pelapor SLIK bagi penyelenggara pindar. Untuk masyarakat, perubahan ini tidak lagi sekadar […]
Gelombang PHK 2025 di Jawa Barat: Checklist Hak yang Sering Lolos dari Meja HR
Diskusi tentang pemutusan hubungan kerja kembali menghangat, bukan hanya di ruang rapat perusahaan, tetapi juga di ranah publik. Salah satu sorotan datang dari pernyataan Komnas HAM yang meminta agar tidak ada PHK dan hak pekerja dilindungi yang menegaskan pentingnya perlindungan hak saat terjadi restrukturisasi, efisiensi, atau perubahan organisasi. Bagi pekerja maupun HR, isu sebenarnya bukan […]