Category: Hukum Korporasi & Kepatuhan (Compliance)

Kategori ini berfokus pada isu-isu hukum yang berkaitan dengan pendirian, pengelolaan, serta kepatuhan perusahaan di Karawang dan kawasan industri Jawa Barat. Sarana Law Firm mendampingi berbagai entitas bisnis—mulai dari UKM hingga perusahaan multinasional—dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meminimalisir risiko hukum, serta memperkuat tata kelola perusahaan.

Di sini Anda dapat menemukan pembahasan mengenai perjanjian bisnis, layanan retainer perusahaan, strategi compliance, perizinan usaha, hingga audit hukum (legal due diligence). Setiap artikel dirancang untuk memberikan panduan praktis sekaligus wawasan strategis agar kebijakan internal, kontrak, dan struktur organisasi perusahaan tetap solid serta sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan pengalaman menangani klien korporasi di sektor manufaktur, logistik, properti, dan perbankan, kami berkomitmen mendukung bisnis Anda agar lebih aman secara hukum, kompetitif, dan berkelanjutan.

Alarm 3×24 Jam: Hak Korban Kebocoran Data dan Bukti yang Wajib Diselamatkan

Ilustrasi notifikasi kebocoran data 3x24 jam dengan jam alarm emas, laptop keamanan siber, gembok digital, ponsel peringatan, dan dokumen bukti insiden data.

Kebocoran data tidak lagi berhenti sebagai “insiden IT”—ia cepat berubah menjadi krisis kepercayaan, krisis kontrak, dan krisis kepatuhan. Ketika UU Pelindungan Data Pribadi mulai ditegakkan, perusahaan dituntut menyiapkan prosedur respons insiden, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada pihak terdampak, sebagaimana ditekankan dalam ulasan ICCA tentang kesiapan perusahaan mematuhi UU PDP. Yang sering luput: menit-menit awal bukan hanya […]

Dari Rapat Direksi ke Ruang Sidang: Kapan Korporasi Dipidana di KUHP Nasional?

Ilustrasi pidana korporasi KUHP nasional dengan timbangan keadilan emas, palu hakim, miniatur gedung perusahaan, dan simbol pertanggungjawaban hukum korporasi.

Pembaruan KUHP Nasional mendorong perubahan cara aparat memetakan “aktor” dalam perkara: bukan hanya orang per orang, tetapi juga entitas bisnis beserta sistem yang melahirkannya. Sejumlah ulasan peradilan menekankan bahwa pembaruan ini menuntut ketelitian hakim dalam menilai keterkaitan perbuatan, kebijakan internal, dan dampak sosial; lihat paparan resmi tentang pembaruan pertanggungjawaban pidana korporasi dan peran strategis hakim. […]

2 Januari 2026: Checklist Perubahan KUHP Nasional untuk Warga dan Pelaku Usaha

Ilustrasi kuhp nasional berlaku 2026 dengan jam meja antik, kalender kayu awal Januari, timbangan keadilan emas, dan elemen hukum di meja kerja bernuansa biru dan emas.

Banyak orang mengira perubahan hukum pidana hanya relevan ketika ada kasus. Kenyataannya, momen berlakunya KUHP baru adalah perubahan “aturan main” yang memengaruhi cara aparat menilai perbuatan, cara masyarakat berinteraksi, dan cara perusahaan mengelola risiko. Rangkaian sosialisasi pemerintah juga menunjukkan fokus pada kesiapan implementasi, seperti terlihat pada kabar webinar sosialisasi KUHP baru dan penekanan kesiapan implementasi […]

IMB Hilang, PBG Menguat: Peta Dokumen & Kesalahan SIMBG di Jawa Barat

Ilustrasi transisi IMB diganti PBG SIMBG dengan miniatur rumah, gambar denah bangunan, laptop sistem perizinan, dan simbol hukum beraksen biru dan emas.

Pengajuan perizinan bangunan di banyak daerah sudah bergerak tegas ke skema PBG, lengkap dengan alur digital melalui SIMBG dan penyesuaian layanan di level pemda. Contohnya, Pemerintah Kota Bekasi pernah mengumumkan penghentian permohonan IMB dan pengalihan layanan ke PBG, sebagaimana tertuang pada informasi resmi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Distaru Kota Bekasi. Banyak pemohon merasa transisinya […]

Bukan Sekadar “Delay”: Cara Membaca Kategori Keterlambatan dan Mengklaim Hak Penumpang

Ilustrasi kompensasi delay penerbangan 2015 dengan jam penunjuk waktu, uang rupiah, timbangan keadilan emas, dan pesawat di apron bandara saat penundaan.

Rencana perjalanan bisa runtuh hanya karena satu perubahan di layar: “Delayed”. Di bandara, penumpang sering terjebak di antara pengumuman yang berubah-ubah, antrean layanan pelanggan, dan ketidakpastian kapan pesawat benar-benar berangkat. Padahal, Indonesia memiliki kerangka delay management yang memuat kategori keterlambatan serta kompensasi yang wajib diberikan maskapai, sebagaimana dipublikasikan melalui rilis Kementerian Perhubungan tentang PM No. […]

Batas Bunga Pindar & Pinjol Ilegal: Checklist Kritis Sebelum Tanda Tangan

Ilustrasi batas bunga pindar OJK dengan dokumen perjanjian pinjaman, kaca pembesar beraksen emas, uang rupiah, koin, kalkulator, dan ponsel fintech di meja kayu.

Keputusan mengambil pendanaan digital sering kali terjadi dalam tekanan kebutuhan, sementara detail perjanjian luput dibaca secara menyeluruh. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan telah menegaskan diferensiasi antara platform legal dan ilegal, termasuk melalui penetapan batas bunga oleh asosiasi industri. Penjelasan resmi mengenai kebijakan ini dapat ditelusuri dalam pemberitaan tentang penetapan batas atas bunga pindar untuk membedakan dari […]

Skor Kredit Jadi Bahasa Baru Kepercayaan: Pinjol Legal Wajib Lapor SLIK Mulai 31 Juli 2025

Ilustrasi pinjol wajib lapor SLIK dengan smartphone menampilkan indikator skor kredit, tumpukan uang rupiah, koin emas, dokumen keuangan, dan simbol keamanan finansial.

Per 31 Juli 2025, lanskap pinjaman digital bergerak ke fase yang lebih “terukur”: penyelenggara pindar (pinjaman daring) legal diwajibkan menjadi pelapor SLIK. Kebijakan ini ramai dibahas karena menyentuh urusan sehari-hari—dari pengajuan KPR sampai cicilan motor—dan diberitakan secara resmi dalam laporan Antara tentang kewajiban pelapor SLIK bagi penyelenggara pindar. Untuk masyarakat, perubahan ini tidak lagi sekadar […]

Gelombang PHK 2025 di Jawa Barat: Checklist Hak yang Sering Lolos dari Meja HR

Ilustrasi hak pekerja PHK 2025 berupa checklist hak pesangon, uang tunai, dokumen hukum, palu hakim, dan jam kerja sebagai simbol perlindungan pekerja di Jawa Barat.

Diskusi tentang pemutusan hubungan kerja kembali menghangat, bukan hanya di ruang rapat perusahaan, tetapi juga di ranah publik. Salah satu sorotan datang dari pernyataan Komnas HAM yang meminta agar tidak ada PHK dan hak pekerja dilindungi yang menegaskan pentingnya perlindungan hak saat terjadi restrukturisasi, efisiensi, atau perubahan organisasi. Bagi pekerja maupun HR, isu sebenarnya bukan […]

UMP Jabar 2026 Molor: Mengurai Akar Keterlambatan, Dampak, dan Langkah Antisipasi

Keterlambatan pengumuman upah minimum provinsi selalu terasa seperti “ruang hampa” di hubungan industrial: pekerja menunggu kepastian daya beli, pengusaha menunggu dasar perencanaan biaya, sementara pemerintah daerah berada di posisi yang serba dibatasi payung hukum. Dinamika itu menguat ketika Pemprov Jabar menyampaikan penetapan UMP 2026 batal diumumkan sesuai jadwal karena regulasi dari pusat belum tersedia, sebagaimana […]

Menjelang 2026: Pidana Korporasi dalam KUHP, Uji Kesiapan Aparat dan Peta Jalan Kepatuhan

Ilustrasi pidana korporasi dalam KUHP dengan miniatur gedung perusahaan, timbangan keadilan emas, buku kepatuhan biru, dan borgol sebagai simbol tanggung jawab hukum korporasi.

Akhir 2025 menjadi periode “pemanasan” yang krusial: banyak perusahaan mulai menilai ulang eksposur pidana, sementara aparat penegak hukum menyiapkan pendekatan penanganan perkara berbasis entitas. Perubahan ini tidak berdiri sendiri—misalnya, isu perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual juga ikut terdampak oleh kerangka baru, sebagaimana diulas dalam analisis mengenai Indonesia’s new criminal code dan kaitannya dengan IP. […]