Sengketa Bisnis: Kapan Lebih Tepat Memilih Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, atau Gugatan?
Dalam dunia usaha, konflik jarang meledak tanpa tanda. Ia biasanya dimulai dari invoice yang tertahan, kontrak yang ditafsirkan berbeda, atau janji kerja sama yang mendadak berubah arah saat uang, reputasi, dan kontrol mulai dipertaruhkan. Di tengah dinamika itu, pilihan forum penyelesaian sengketa bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi soal strategi, biaya, kecepatan, dan daya […]
Due Diligence Hukum untuk Kerja Sama Bisnis, Akuisisi, dan Investasi: Kapan Wajib Dilakukan?
Di banyak transaksi, masalah hukum jarang muncul di hari penandatanganan. Ia biasanya bersembunyi di balik dokumen yang tampak aman, struktur perusahaan yang terlihat sehat, atau janji bisnis yang terlalu cepat dipercaya. Dalam praktik modern, deal yang terlihat menjanjikan bisa berubah menjadi beban jangka panjang ketika risiko legal, perizinan, kepatuhan, atau kewenangan penandatangan tidak dibaca sejak […]
Cara Menyusun Kontrak Bisnis yang Aman Secara Hukum agar Tidak Berujung Sengketa
Banyak sengketa bisnis tidak meledak di ruang sidang pada hari pertama—ia justru dimulai dari kontrak yang tampak rapi, tetapi menyimpan celah di definisi, kewenangan, hingga mekanisme penyelesaian. Di tengah dinamika transaksi yang makin cepat, praktik penyusunan perjanjian tidak bisa lagi sekadar copy-paste template lama. Bahkan, perdebatan hukum dalam ulasan Hukumonline tentang perjanjian perdagangan Indonesia-Amerika dan […]
Legal Checklist untuk UMKM dan Perusahaan di Karawang: Dari Perizinan, Kontrak, hingga Risiko Sengketa
Bisnis yang tampak sehat di permukaan belum tentu aman secara hukum di belakang layar. Banyak UMKM dan perusahaan di Karawang baru sadar ada celah legal saat kontrak bermasalah, izin belum sinkron, atau sengketa mulai muncul dari hal yang dianggap sepele. Di tengah perubahan regulasi korporasi dan kepatuhan usaha yang makin dinamis, pembaruan seperti yang dibahas […]
Perubahan Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran PT Menurut Permenkum No. 49 Tahun 2025
Perubahan data perseroan kini tidak bisa lagi diperlakukan sebagai urusan administratif yang “tinggal lewat notaris lalu selesai”. Dalam praktik terbaru, negara mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pendirian, perubahan data, hingga pembubaran PT. Salah satu gambaran yang cukup jelas datang dari ulasan ABNR tentang scrutiny baru atas corporate actions di Indonesia berdasarkan MOL Regulation No. […]
Panduan Kepatuhan Hukum Perusahaan Indonesia 2026 untuk Direksi dan Pemilik Usaha
Regulasi bisnis hari ini bergerak jauh lebih cepat daripada kebiasaan internal banyak perusahaan. Ketika direksi masih fokus pada ekspansi, efisiensi, dan cash flow, risiko justru sering muncul dari area yang tampak administratif: perizinan, struktur organ perseroan, pelaporan, kontrak, hubungan kerja, sampai tata kelola keputusan. Dalam ulasan perkembangan regulasi korporasi Indonesia per Februari 2026, terlihat jelas […]
1,2 Juta Laporan Penipuan Digital hingga Pertengahan 2025: Modus Paling Sering Menjebak dan Cara Menghindarinya
Bunyi notifikasi masuk, ada pesan “akun Anda bermasalah”, lalu diikuti tautan yang terlihat meyakinkan—detik berikutnya saldo hilang, akun terkunci, dan rasa malu menahan Anda untuk bercerita. Pemerintah lewat Komdigi menyoroti skala masalah ini, termasuk kerugian finansial dan masifnya pengaduan publik terkait kejahatan siber; rilisnya dapat Anda baca pada siaran pers Komdigi tentang kerugian kejahatan siber […]
TPT Jawa Barat 6,77% (Agustus 2025): Hak Pekerja Saat PHK dan Kesalahan yang Paling Sering Terjadi
Angka pengangguran bukan sekadar statistik—ia sering menjelma jadi tekanan nyata di pabrik, kantor, dan ruang HR. Dalam rilis resmi BPS Jawa Barat, TPT Agustus 2025 tercatat 6,77%; sinyal bahwa kompetisi kerja kian ketat dan keputusan efisiensi bisa lebih agresif. Rilis resminya bisa Anda baca di Berita Resmi Statistik BPS Jabar tentang TPT Agustus 2025. Di […]
Risiko hukum “galbay” pinjol: denda, penagihan pihak ketiga, dan konsekuensi skor kredit yang sering diabaikan
Istilah “galbay” pinjol sering terdengar seperti jalan pintas: berhenti bayar, lalu berharap masalah hilang sendiri. Padahal, realitasnya tidak sesederhana itu—ada konsekuensi yang bisa merembet dari denda, penagihan oleh pihak ketiga, sampai catatan yang memengaruhi akses kredit Anda ke depan. Untuk memastikan pembahasan ini berdiri di atas rujukan yang kredibel, kami mengacu pada ulasan Hukumonline tentang […]
Pajak progresif kendaraan (kendaraan kedua dst.): aturan umum, risiko salah data, dan cara koreksinya
Anda membeli motor kedua untuk kerja, atau menambah mobil keluarga untuk antar anak sekolah—lalu tagihan pajak tahunannya terasa “lebih pedas” daripada kendaraan pertama. Banyak orang mengira ini murni karena nilai kendaraan, padahal sering kali ada faktor lain: status kepemilikan yang terbaca sebagai kendaraan kedua/ketiga, bahkan ketika secara faktual kendaraan lama sudah dijual atau pindah tangan. […]