Category: Hukum Korporasi & Kepatuhan (Compliance)

Kategori ini berfokus pada isu-isu hukum yang berkaitan dengan pendirian, pengelolaan, serta kepatuhan perusahaan di Karawang dan kawasan industri Jawa Barat. Sarana Law Firm mendampingi berbagai entitas bisnis—mulai dari UKM hingga perusahaan multinasional—dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meminimalisir risiko hukum, serta memperkuat tata kelola perusahaan.

Di sini Anda dapat menemukan pembahasan mengenai perjanjian bisnis, layanan retainer perusahaan, strategi compliance, perizinan usaha, hingga audit hukum (legal due diligence). Setiap artikel dirancang untuk memberikan panduan praktis sekaligus wawasan strategis agar kebijakan internal, kontrak, dan struktur organisasi perusahaan tetap solid serta sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan pengalaman menangani klien korporasi di sektor manufaktur, logistik, properti, dan perbankan, kami berkomitmen mendukung bisnis Anda agar lebih aman secara hukum, kompetitif, dan berkelanjutan.

UU PDP: Penegakan, Sanksi, dan Kesiapan Bisnis Memasuki 2026

Perlindungan data pribadi Indonesia digambarkan dengan perisai biru bercahaya, gembok emas, media penyimpanan, kartu biometrik, dan brankas modern dalam pencahayaan lembut.

Perlindungan data pribadi indonesia adalah fondasi kepercayaan digital yang menentukan reputasi merek, nilai aset data, dan resiliensi bisnis—terutama menghadapi 2026 ketika penegakan makin intensif. Sorotan publik meningkat seiring isu kebocoran dan penyalahgunaan data; kebutuhan compliance tidak lagi sekadar checklist tetapi menjadi strategi inti. Pemberitaan dalam situs berita Hukumonline menekankan bahwa kepercayaan pelanggan bergantung pada transparansi […]

Wiretapping dan Privasi: Imbas Perjanjian Kejaksaan dengan Operator Seluler

Wiretapping kejaksaan dan privasi divisualkan dengan ponsel di bawah kubah kaca, kabel biru terkunci gembok emas, dan antena kecil di meja gelap.

Wiretapping kejaksaan dan privasi kini menjadi frasa yang paling sering dibicarakan ketika penegakan hukum bersinggungan dengan hak asasi digital dan tata kelola data. Seperti dipaparkan dalam situs berita Reuters mengenai penandatanganan perjanjian penyadapan antara kejaksaan dan operator telekomunikasi—yang memantik pro-kontra soal standar akuntabilitas, rambu-rambu hukum acara, hingga tata kelola data—isu ini menuntut respons kebijakan yang […]

UU ITE Pasca Revisi: Peta Risiko Pencemaran Nama Baik, Hoaks, dan Ujaran Kebencian

Perubahan utama UU ITE 2024 divisualkan dengan perisai biru berornamen emas, smartphone, amplop bersegel, kaca pembesar, dan media digital tanpa teks.

Perubahan utama UU ITE 2024 adalah sinyal kuat bagi pengguna internet, kreator konten, bisnis, dan regulator untuk menata ulang perilaku digital, tata kelola konten, serta governance pelaporan. Seperti dirangkum dalam situs berita Hukumonline mengenai poin-poin pembaruan krusial, revisi ini memperjelas batasan pencemaran nama baik, mempertegas hoax mitigation, dan menata ulang pasal ujaran kebencian agar proporsional […]

KUHP Baru Hitung Mundur 2026: Perubahan Kunci Pidana Alternatif dan Jerat Korporasi

Ilustrasi kuhp nasional berlaku 2026 menampilkan jam pasir berpasir biru menimpa timbangan emas, miniatur gedung korporasi, buku compliance biru navy, dan borgol di meja kayu.

Kuhp nasional berlaku 2026 menjadi alarm strategis bagi warga dan pelaku usaha untuk memperbarui literasi hukum, tata kelola, dan mitigasi risiko. Laporan dalam situs berita Hukumonline menggarisbawahi dua sumbu utama: perluasan pidana alternatif dan penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi—dua hal yang menuntut compliance aktif, risk assessment yang tajam, dan kesiapan incident response (dalam situs berita Hukumonline). […]

Due Diligence Properti: PBG/IMB, Sertifikat Elektronik, dan Cek Keaslian via Sentuh Tanahku

Ilustrasi due diligence legal properti PBG berupa sertifikat persetujuan bangunan gedung, kaca pembesar emas, model rumah, dan laptop di atas meja kayu.

Due diligence legal properti PBG menjadi tahapan penting sebelum seseorang membeli atau membangun properti. Seperti disampaikan dalam situs berita Detik, masyarakat yang membangun rumah tanpa IMB atau PBG bisa menghadapi risiko pembongkaran. Aturan ini memperlihatkan betapa pentingnya kepatuhan pada regulasi perizinan agar investasi properti tetap aman secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian. Proses due diligence […]

PKPU & Kepailitan: Update Perkara Niaga 2025 dan Implikasi Pajaknya

PKPU dan Kepailitan 2025: Timbangan Keadilan, Dokumen Hukum, dan Implikasi Pajak di Tengah Gejolak Ekonomi.

PKPU dan kepailitan 2025 menjadi isu hukum bisnis yang semakin relevan bagi perusahaan, investor, maupun masyarakat luas. Seperti dijelaskan dalam situs berita Pengadilan Negeri Surabaya, jumlah perkara terkait penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya pemahaman regulasi dalam menyikapi kondisi ekonomi yang dinamis. Selain berimplikasi pada perusahaan besar, […]

Arbitrase atau Mediasi? Tren Penyelesaian Sengketa Komersial untuk UMKM

Arbitrase dan Mediasi Sengketa Bisnis: Pilihan Cerdas UMKM Menuju Resolusi Konflik yang Efisien.

Arbitrase dan mediasi sengketa bisnis kini menjadi topik hangat yang semakin relevan dengan meningkatnya aktivitas usaha di sektor UMKM. Seperti dilansir dalam situs berita Antara News, Kadin bersama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memperkuat upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi agar lebih cepat, murah, dan efisien. Hal ini menjadi sinyal penting bagi para pelaku UMKM […]

Tanggung Jawab Platform atas Konten UGC: Arah Regulasi dan Praktik Penegakan

Tanggung Jawab Platform Konten UGC: Melindungi Pengguna dan Menegakkan Hukum di Era Digital.

Tanggung jawab platform konten UGC menjadi isu penting yang semakin disorot di tengah maraknya media sosial dan platform digital. Seperti yang disampaikan dalam situs berita Hukumonline, perbedaan antara lembaga penyiaran tradisional dan platform digital memunculkan tantangan hukum tersendiri. Hal ini menegaskan urgensi regulasi yang jelas untuk memastikan perlindungan publik sekaligus mendukung iklim digital yang sehat. […]

Force Majeure vs Hardship: Strategi Kontrak Bisnis Menghadapi Bencana dan Guncangan Pasar

Ilustrasi klausul force majeure kontrak bisnis dengan dokumen kontrak di meja kayu, palu hakim, dan timbangan emas, berlatar badai petir dan letupan api di luar jendela.

Klausul force majeure kontrak bisnis semakin relevan ketika perusahaan menghadapi risiko bencana alam, pandemi, maupun guncangan pasar global. Seperti dijelaskan dalam situs berita Hukumonline, klausul ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban kontraktual dan realitas situasi yang tidak dapat diprediksi. Bagi banyak pihak, keberadaan klausul force majeure bukan hanya teknis hukum, melainkan juga […]

PKWT vs PKWTT: Klausul Penting Kontrak Kerja Pasca Putusan MK 168/PUU-XXI/2023

Dokumen kontrak kerja terbuka dengan palu hakim dan timbangan emas di meja kayu, menggambarkan klausul penting PKWT PKWTT pasca putusan MK 168/PUU-XXI/2023.

Klausul penting PKWT PKWTT menjadi sorotan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini menegaskan kembali pembatasan penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya untuk pekerjaan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam situs berita Mahkamah Konstitusi, regulasi ini menuntut perusahaan berhati-hati dalam menyusun kontrak kerja. Warga dan pelaku usaha kini harus lebih jeli memahami konsekuensi hukum atas […]