Cara Mendirikan PT di Indonesia: Syarat, Biaya, dan Prosedur OSS Terbaru
“Bisnis yang tidak berbadan hukum ibarat rumah tanpa pondasi. Kelihatan berdiri, tapi ambruknya cuma masalah waktu.” — Tim Sarana Law Firm Pernah lihat teman atau saudaramu punya usaha lumayan besar — omzet puluhan juta sebulan — tapi masih pakai nama pribadi di invoice? Atau mungkin kamu sendiri sedang alami itu sekarang? Tenang, kamu nggak sendirian. […]
Perbedaan PKWT dan PKWTT: Hak Pekerja Kontrak vs Pekerja Tetap yang Wajib Dipahami
Anda sudah bekerja dua tahun di perusahaan yang sama. Rajin. Tidak pernah absen. Selalu lembur kalau dibutuhkan. Lalu suatu hari, HRD memanggil Anda dan berkata: “Kontrak kamu tidak diperpanjang.” Tidak ada pesangon. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya surat satu lembar. Dan Anda baru menyadari satu hal yang menyakitkan — Anda tidak tahu apa hak Anda. […]
Cara Menghitung Pesangon PHK: Rumus, Contoh, dan Dasar Hukum Terbaru
Senin pagi. Surat itu sudah ada di meja Anda sebelum Anda sempat menyeduh kopi. Pemutusan Hubungan Kerja. Berlaku efektif 30 hari sejak tanggal surat ini. Jantung Anda berdegup lebih cepat. Bukan karena panik — tapi karena satu pertanyaan langsung muncul: Berapa sebenarnya pesangon yang berhak saya terima? Dan pertanyaan itu ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Data […]
Tanah Girik, Letter C, dan Bukti Kepemilikan Lama: Risiko Hukumnya Setelah 2 Februari 2026
Banyak orang masih merasa tenang ketika melihat girik, Letter C, petuk pajak, atau bukti lama lain yang sudah “dipakai turun-temurun”. Masalahnya, rasa aman itu bisa menyesatkan ketika transaksi, waris, atau sengketa benar-benar masuk ke meja pemeriksaan hukum. Dalam ulasan status hukum girik dan alas hak adat setelah 2 Februari 2026, dijelaskan bahwa setelah tanggal tersebut, […]
UMK dan UMSK Jawa Barat 2026: Implikasi Hukumnya bagi Perusahaan dan Pekerja
Kenaikan upah minimum selalu terlihat seperti isu angka, padahal di lapangan dampaknya jauh lebih kompleks: struktur biaya berubah, kebijakan HR ikut bergeser, dan hubungan kerja bisa menjadi lebih sensitif jika perusahaan tidak cepat beradaptasi. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kebijakan terbaru terkait UMK dan UMSK tahun 2026, yang bisa dibaca langsung pada pengumuman […]
PKWT dan Outsourcing Pasca Putusan MK: Apa yang Harus Segera Dibenahi Perusahaan?
Bagi banyak perusahaan, PKWT dan outsourcing selama ini terasa seperti domain operasional: kontrak dibuat, vendor berjalan, target bisnis tercapai. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyorot ulang struktur norma ketenagakerjaan, cara lama membaca hubungan kerja tidak lagi cukup aman. Dalam berita resmi Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah menegaskan perlunya kejelasan yang lebih kuat, termasuk soal jangka […]
PHK yang Sah Menurut Hukum: Prosedur, Hak Pekerja, dan Risiko Perusahaan
PHK selalu terdengar final, padahal dalam praktik hukum, yang menentukan bukan hanya hasil akhirnya, melainkan bagaimana prosesnya dibangun sejak awal. Banyak perusahaan merasa sudah mengambil langkah manajerial yang wajar, tetapi justru tersandung pada aspek prosedur, komunikasi, dan dokumentasi. Di tengah perubahan regulasi dan putusan yang memengaruhi lanskap hubungan industrial, pembacaan terhadap ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi […]
Panduan Hukum Ketenagakerjaan 2026 bagi Perusahaan: PKWT, Outsourcing, Upah, dan PHK
Lanskap ketenagakerjaan hari ini tidak lagi bisa dibaca dengan kacamata lama. Perusahaan dituntut gesit, efisien, dan adaptif, tetapi pada saat yang sama harus tetap presisi dalam kepatuhan. Ketika status kerja, outsourcing, struktur upah, dan kebijakan PHK tidak dirancang dengan rapi, risiko hukumnya bisa muncul dari tempat yang paling operasional. Salah satu perkembangan penting bisa dicermati […]
Arbitrase di Indonesia Tahun 2026: Untung, Risiko, dan Isi Klausul yang Tidak Boleh Longgar
Konflik bisnis hari ini tidak selalu meledak di ruang sidang; sering kali ia lahir diam-diam dari kontrak yang tampak rapi, tetapi menyimpan celah fatal di klausul penyelesaian sengketa. Di tengah kebutuhan bisnis yang serba cepat, privat, dan presisi, aturan main arbitrase menjadi semakin relevan untuk dibaca ulang. Salah satu rujukan penting dapat dilihat pada aturan […]
Sengketa Bisnis: Kapan Lebih Tepat Memilih Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, atau Gugatan?
Dalam dunia usaha, konflik jarang meledak tanpa tanda. Ia biasanya dimulai dari invoice yang tertahan, kontrak yang ditafsirkan berbeda, atau janji kerja sama yang mendadak berubah arah saat uang, reputasi, dan kontrol mulai dipertaruhkan. Di tengah dinamika itu, pilihan forum penyelesaian sengketa bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi soal strategi, biaya, kecepatan, dan daya […]