Arbitrase atau Mediasi? Tren Penyelesaian Sengketa Komersial untuk UMKM

Arbitrase dan mediasi sengketa bisnis kini menjadi topik hangat yang semakin relevan dengan meningkatnya aktivitas usaha di sektor UMKM. Seperti dilansir dalam situs berita Antara News, Kadin bersama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memperkuat upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi agar lebih cepat, murah, dan efisien. Hal ini menjadi sinyal penting bagi para pelaku UMKM […]
Tanggung Jawab Platform atas Konten UGC: Arah Regulasi dan Praktik Penegakan

Tanggung jawab platform konten UGC menjadi isu penting yang semakin disorot di tengah maraknya media sosial dan platform digital. Seperti yang disampaikan dalam situs berita Hukumonline, perbedaan antara lembaga penyiaran tradisional dan platform digital memunculkan tantangan hukum tersendiri. Hal ini menegaskan urgensi regulasi yang jelas untuk memastikan perlindungan publik sekaligus mendukung iklim digital yang sehat. […]
Force Majeure vs Hardship: Strategi Kontrak Bisnis Menghadapi Bencana dan Guncangan Pasar

Klausul force majeure kontrak bisnis semakin relevan ketika perusahaan menghadapi risiko bencana alam, pandemi, maupun guncangan pasar global. Seperti dijelaskan dalam situs berita Hukumonline, klausul ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban kontraktual dan realitas situasi yang tidak dapat diprediksi. Bagi banyak pihak, keberadaan klausul force majeure bukan hanya teknis hukum, melainkan juga […]
PKWT vs PKWTT: Klausul Penting Kontrak Kerja Pasca Putusan MK 168/PUU-XXI/2023

Klausul penting PKWT PKWTT menjadi sorotan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini menegaskan kembali pembatasan penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya untuk pekerjaan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam situs berita Mahkamah Konstitusi, regulasi ini menuntut perusahaan berhati-hati dalam menyusun kontrak kerja. Warga dan pelaku usaha kini harus lebih jeli memahami konsekuensi hukum atas […]
E-Court 2025: Cara Daftar Perkara Perdata dan Dokumen yang Wajib Disiapkan

Panduan e-court perdata 2025 menjadi tema penting bagi masyarakat dan praktisi hukum yang ingin memahami sistem peradilan modern di Indonesia. Melalui transformasi digital, pengajuan perkara kini bisa dilakukan secara daring sehingga lebih cepat, efisien, dan transparan. Seperti dijelaskan dalam situs berita resmi Mahkamah Agung, e-court telah menjadi langkah revolusioner dalam mempercepat akses keadilan di berbagai […]
Aturan Baru OJK untuk Pinjol: Kewajiban SLIK Mulai 31 Juli 2025

Aturan OJK pinjaman online menjadi sorotan besar sejak diumumkan bahwa mulai 31 Juli 2025, seluruh peminjam fintech wajib melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebelum mendapatkan persetujuan pinjaman. Menurut laporan dalam situs berita Kontan, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan menekan risiko kredit bermasalah di sektor fintech lending. Bagi masyarakat, aturan ini akan […]
24 Jam Pertama Saat Data Bocor: Protokol Notifikasi dan Forensik Digital

Respons insiden kebocoran data adalah kunci utama dalam mengamankan sistem dan meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan. Seperti yang diberitakan dalam situs berita CNN Indonesia, kebocoran data masif yang melibatkan seluruh warga Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius tentang perlindungan data pribadi. Fakta ini menunjukkan betapa rentannya infrastruktur digital kita, terutama ketika serangan siber terus meningkat dan menyasar […]
UU PDP Berlaku Penuh: Checklist Kepatuhan Bisnis Menjelang Audit

Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi kunci bagi perusahaan dalam menghadapi audit resmi setelah undang-undang ini berlaku penuh. Seperti dilaporkan dalam situs berita Tirto, penerapan UU PDP akan mengubah cara perusahaan mengelola, menyimpan, dan melindungi data konsumen maupun karyawan. Hal ini bukan hanya tantangan regulasi, tetapi juga peluang untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan kepercayaan […]
Pengetatan Konten Berbahaya untuk Anak: Kewajiban PSE UGC di 2025

Perlindungan anak ruang digital menjadi prioritas utama pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Seperti disampaikan dalam situs berita Aspirasikita, platform digital yang lalai menghapus konten berbahaya bagi anak akan dikenai sanksi berat mulai 2025. Hal ini menandai titik balik dalam tata kelola konten daring dan tanggung jawab PSE UGC (User Generated Content). Masyarakat kini semakin sadar […]
Revisi UU ITE 2024: Batasan Baru Konten Digital dan Implikasi Hukumnya

Perubahan utama UU ITE 2024 menjadi isu krusial yang akan memengaruhi pola interaksi digital masyarakat Indonesia. Seperti dijelaskan dalam situs berita Hukum Online, revisi ini membawa daftar pasal penting yang mengatur ulang kebebasan berekspresi, penyebaran konten, dan tanggung jawab platform digital. Hal ini tentu menimbulkan diskusi hangat, baik di kalangan warga maupun pelaku usaha. Masyarakat […]