UMK dan UMSK Jawa Barat 2026: Implikasi Hukumnya bagi Perusahaan dan Pekerja
Kenaikan upah minimum selalu terlihat seperti isu angka, padahal di lapangan dampaknya jauh lebih kompleks: struktur biaya berubah, kebijakan HR ikut bergeser, dan hubungan kerja bisa menjadi lebih sensitif jika perusahaan tidak cepat beradaptasi. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kebijakan terbaru terkait UMK dan UMSK tahun 2026, yang bisa dibaca langsung pada pengumuman […]
PKWT dan Outsourcing Pasca Putusan MK: Apa yang Harus Segera Dibenahi Perusahaan?
Bagi banyak perusahaan, PKWT dan outsourcing selama ini terasa seperti domain operasional: kontrak dibuat, vendor berjalan, target bisnis tercapai. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyorot ulang struktur norma ketenagakerjaan, cara lama membaca hubungan kerja tidak lagi cukup aman. Dalam berita resmi Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah menegaskan perlunya kejelasan yang lebih kuat, termasuk soal jangka […]
PHK yang Sah Menurut Hukum: Prosedur, Hak Pekerja, dan Risiko Perusahaan
PHK selalu terdengar final, padahal dalam praktik hukum, yang menentukan bukan hanya hasil akhirnya, melainkan bagaimana prosesnya dibangun sejak awal. Banyak perusahaan merasa sudah mengambil langkah manajerial yang wajar, tetapi justru tersandung pada aspek prosedur, komunikasi, dan dokumentasi. Di tengah perubahan regulasi dan putusan yang memengaruhi lanskap hubungan industrial, pembacaan terhadap ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi […]
Panduan Hukum Ketenagakerjaan 2026 bagi Perusahaan: PKWT, Outsourcing, Upah, dan PHK
Lanskap ketenagakerjaan hari ini tidak lagi bisa dibaca dengan kacamata lama. Perusahaan dituntut gesit, efisien, dan adaptif, tetapi pada saat yang sama harus tetap presisi dalam kepatuhan. Ketika status kerja, outsourcing, struktur upah, dan kebijakan PHK tidak dirancang dengan rapi, risiko hukumnya bisa muncul dari tempat yang paling operasional. Salah satu perkembangan penting bisa dicermati […]
Arbitrase di Indonesia Tahun 2026: Untung, Risiko, dan Isi Klausul yang Tidak Boleh Longgar
Konflik bisnis hari ini tidak selalu meledak di ruang sidang; sering kali ia lahir diam-diam dari kontrak yang tampak rapi, tetapi menyimpan celah fatal di klausul penyelesaian sengketa. Di tengah kebutuhan bisnis yang serba cepat, privat, dan presisi, aturan main arbitrase menjadi semakin relevan untuk dibaca ulang. Salah satu rujukan penting dapat dilihat pada aturan […]
Due Diligence Hukum untuk Kerja Sama Bisnis, Akuisisi, dan Investasi: Kapan Wajib Dilakukan?
Di banyak transaksi, masalah hukum jarang muncul di hari penandatanganan. Ia biasanya bersembunyi di balik dokumen yang tampak aman, struktur perusahaan yang terlihat sehat, atau janji bisnis yang terlalu cepat dipercaya. Dalam praktik modern, deal yang terlihat menjanjikan bisa berubah menjadi beban jangka panjang ketika risiko legal, perizinan, kepatuhan, atau kewenangan penandatangan tidak dibaca sejak […]
Cara Menyusun Kontrak Bisnis yang Aman Secara Hukum agar Tidak Berujung Sengketa
Banyak sengketa bisnis tidak meledak di ruang sidang pada hari pertama—ia justru dimulai dari kontrak yang tampak rapi, tetapi menyimpan celah di definisi, kewenangan, hingga mekanisme penyelesaian. Di tengah dinamika transaksi yang makin cepat, praktik penyusunan perjanjian tidak bisa lagi sekadar copy-paste template lama. Bahkan, perdebatan hukum dalam ulasan Hukumonline tentang perjanjian perdagangan Indonesia-Amerika dan […]
Legal Checklist untuk UMKM dan Perusahaan di Karawang: Dari Perizinan, Kontrak, hingga Risiko Sengketa
Bisnis yang tampak sehat di permukaan belum tentu aman secara hukum di belakang layar. Banyak UMKM dan perusahaan di Karawang baru sadar ada celah legal saat kontrak bermasalah, izin belum sinkron, atau sengketa mulai muncul dari hal yang dianggap sepele. Di tengah perubahan regulasi korporasi dan kepatuhan usaha yang makin dinamis, pembaruan seperti yang dibahas […]
Perubahan Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran PT Menurut Permenkum No. 49 Tahun 2025
Perubahan data perseroan kini tidak bisa lagi diperlakukan sebagai urusan administratif yang “tinggal lewat notaris lalu selesai”. Dalam praktik terbaru, negara mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pendirian, perubahan data, hingga pembubaran PT. Salah satu gambaran yang cukup jelas datang dari ulasan ABNR tentang scrutiny baru atas corporate actions di Indonesia berdasarkan MOL Regulation No. […]
Panduan Kepatuhan Hukum Perusahaan Indonesia 2026 untuk Direksi dan Pemilik Usaha
Regulasi bisnis hari ini bergerak jauh lebih cepat daripada kebiasaan internal banyak perusahaan. Ketika direksi masih fokus pada ekspansi, efisiensi, dan cash flow, risiko justru sering muncul dari area yang tampak administratif: perizinan, struktur organ perseroan, pelaporan, kontrak, hubungan kerja, sampai tata kelola keputusan. Dalam ulasan perkembangan regulasi korporasi Indonesia per Februari 2026, terlihat jelas […]