Cara Menyusun Kontrak Bisnis yang Aman Secara Hukum agar Tidak Berujung Sengketa
Banyak sengketa bisnis tidak meledak di ruang sidang pada hari pertama—ia justru dimulai dari kontrak yang tampak rapi, tetapi menyimpan celah di definisi, kewenangan, hingga mekanisme penyelesaian. Di tengah dinamika transaksi yang makin cepat, praktik penyusunan perjanjian tidak bisa lagi sekadar copy-paste template lama. Bahkan, perdebatan hukum dalam ulasan Hukumonline tentang perjanjian perdagangan Indonesia-Amerika dan […]
Legal Checklist untuk UMKM dan Perusahaan di Karawang: Dari Perizinan, Kontrak, hingga Risiko Sengketa
Bisnis yang tampak sehat di permukaan belum tentu aman secara hukum di belakang layar. Banyak UMKM dan perusahaan di Karawang baru sadar ada celah legal saat kontrak bermasalah, izin belum sinkron, atau sengketa mulai muncul dari hal yang dianggap sepele. Di tengah perubahan regulasi korporasi dan kepatuhan usaha yang makin dinamis, pembaruan seperti yang dibahas […]
Perubahan Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran PT Menurut Permenkum No. 49 Tahun 2025
Perubahan data perseroan kini tidak bisa lagi diperlakukan sebagai urusan administratif yang “tinggal lewat notaris lalu selesai”. Dalam praktik terbaru, negara mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pendirian, perubahan data, hingga pembubaran PT. Salah satu gambaran yang cukup jelas datang dari ulasan ABNR tentang scrutiny baru atas corporate actions di Indonesia berdasarkan MOL Regulation No. […]
Panduan Kepatuhan Hukum Perusahaan Indonesia 2026 untuk Direksi dan Pemilik Usaha
Regulasi bisnis hari ini bergerak jauh lebih cepat daripada kebiasaan internal banyak perusahaan. Ketika direksi masih fokus pada ekspansi, efisiensi, dan cash flow, risiko justru sering muncul dari area yang tampak administratif: perizinan, struktur organ perseroan, pelaporan, kontrak, hubungan kerja, sampai tata kelola keputusan. Dalam ulasan perkembangan regulasi korporasi Indonesia per Februari 2026, terlihat jelas […]
1,2 Juta Laporan Penipuan Digital hingga Pertengahan 2025: Modus Paling Sering Menjebak dan Cara Menghindarinya
Bunyi notifikasi masuk, ada pesan “akun Anda bermasalah”, lalu diikuti tautan yang terlihat meyakinkan—detik berikutnya saldo hilang, akun terkunci, dan rasa malu menahan Anda untuk bercerita. Pemerintah lewat Komdigi menyoroti skala masalah ini, termasuk kerugian finansial dan masifnya pengaduan publik terkait kejahatan siber; rilisnya dapat Anda baca pada siaran pers Komdigi tentang kerugian kejahatan siber […]
Pajak progresif kendaraan (kendaraan kedua dst.): aturan umum, risiko salah data, dan cara koreksinya
Anda membeli motor kedua untuk kerja, atau menambah mobil keluarga untuk antar anak sekolah—lalu tagihan pajak tahunannya terasa “lebih pedas” daripada kendaraan pertama. Banyak orang mengira ini murni karena nilai kendaraan, padahal sering kali ada faktor lain: status kepemilikan yang terbaca sebagai kendaraan kedua/ketiga, bahkan ketika secara faktual kendaraan lama sudah dijual atau pindah tangan. […]
Opsen PKB 66%: cara hitung pajak kendaraan 2026 agar tidak “kaget” saat bayar tahunan
Kalau Anda merasa pajak tahunan “tiba-tiba” lebih besar, sering kali bukan karena tarif PKB-nya melonjak—melainkan karena ada komponen tambahan yang ikut menempel. Itulah mengapa pembahasan opsen penting: ia tidak selalu terasa saat membaca headline, tetapi langsung terasa ketika angka tagihan muncul di layar pembayaran. Dan di Jawa Barat, isu ini makin ramai karena banyak orang […]
Pajak kendaraan Jawa Barat 2026: pemerintah pastikan tidak naik, apa saja yang justru diturunkan
Awal tahun biasanya identik dengan satu kalimat yang bikin tegang: “biaya naik lagi.” Tetapi untuk Jawa Barat, pesan resminya justru menenangkan—melalui pengumuman Bapenda Jabar soal PKB/BBNKB 2026, pemerintah memastikan tarif kendaraan pribadi tidak naik dibanding 2025, sementara sektor angkutan tertentu malah mendapat penurunan. Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya bisa terasa dari perpanjangan STNK sampai operasional armada […]
Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Kapan Perusahaan Bisa Dipidana dan Siapa Ikut Bertanggung Jawab
Satu keputusan internal—misalnya memaksa target penjualan “apa pun caranya” atau menutup mata atas vendor berisiko—bisa berubah menjadi masalah besar ketika penegak hukum melihatnya sebagai pola, bukan insiden. Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional adalah lompatan sistemik (KUHP, KUHAP, dan aturan terkait), sebagaimana diuraikan dalam keterangan resmi Kemenkum tentang reformasi melalui tiga aturan hukum pidana […]
Alarm 3×24 Jam: Hak Korban Kebocoran Data dan Bukti yang Wajib Diselamatkan
Kebocoran data tidak lagi berhenti sebagai “insiden IT”—ia cepat berubah menjadi krisis kepercayaan, krisis kontrak, dan krisis kepatuhan. Ketika UU Pelindungan Data Pribadi mulai ditegakkan, perusahaan dituntut menyiapkan prosedur respons insiden, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada pihak terdampak, sebagaimana ditekankan dalam ulasan ICCA tentang kesiapan perusahaan mematuhi UU PDP. Yang sering luput: menit-menit awal bukan hanya […]