Category: Hukum Pidana

Kategori ini membahas berbagai isu hukum pidana, mulai dari pendampingan pada tahap pemeriksaan di kepolisian, praperadilan, hingga pembelaan di persidangan. Sarana Law Firm hadir untuk memastikan hak-hak klien terlindungi dan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui artikel di kategori ini, Anda akan menemukan panduan praktis mengenai hak tersangka, strategi menghadapi pemeriksaan, hingga pemahaman tentang tindak pidana khusus seperti korupsi atau kasus ITE. Dengan pengalaman menangani perkara pidana di Karawang dan wilayah Jawa Barat, kami mengedepankan pendekatan yang profesional, terukur, serta transparan.

Tujuan kami adalah memberikan wawasan yang membantu masyarakat maupun korporasi dalam menghadapi risiko pidana, sekaligus mendukung penegakan hukum yang adil dan berimbang.

KUHP & KUHAP Baru 2026: Perubahan yang Paling Dicari Publik

Dua kitab hukum KUHP dan KUHAP baru 2026 berdampingan di atas meja kayu, dengan aksen biru dan emas, serta perlengkapan analisis hukum tanpa teks.

Ada momen ketika perubahan hukum terasa “teoritis”—sampai hari pertama ia benar-benar dipakai untuk menangani perkara, memeriksa saksi, menilai bukti, dan memutus nasib seseorang. Pemerintah menyatakan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sebagai babak baru penegakan hukum yang lebih modern dan berkeadilan, termasuk penguatan transparansi dan pemanfaatan teknologi dalam proses acara pidana, sebagaimana dijelaskan dalam siaran resmi […]

Phishing link berkedok kurir/paket: cara mengenali tautan palsu sebelum klik dan langkah jika sudah terlanjur

Ilustrasi phishing link berkedok kurir pada layar ponsel, dengan simbol kail digital bercahaya biru yang mengincar notifikasi paket di atas meja kayu.

Notifikasi WhatsApp masuk: “Foto paket Anda gagal dikirim—klik untuk lihat.” Detik berikutnya, rasa penasaran berubah jadi panik karena perangkat mulai berperilaku aneh, akun dibajak, atau OTP tiba-tiba diminta. Modus seperti ini bukan cerita baru, tetapi polanya makin rapi dan menyasar kebiasaan kita yang serba cepat—seperti diberitakan dalam laporan modus WA yang meminta korban klik “foto […]

Bukti Digital untuk Membuktikan Mens Rea: Seberapa Kuat Chat, Email, dan Rekaman di Pengadilan?

Ilustrasi bukti digital pembuktian mens rea berupa ponsel dengan chat, laptop email, alat perekam suara, dan dokumen hukum di meja kerja bernuansa biru emas.

Di era “semua tercatat”, niat dan pengetahuan pelaku sering tidak lagi dibaca dari dugaan, tetapi dari jejak digital: chat yang terlalu gamblang, email yang “mengunci” perintah, atau rekaman yang mengungkap motif. Karena itu, kami menjadikan artikel ini berbasis rujukan: ulasan praktis tentang syarat dan kekuatan alat bukti elektronik dari Klinik Hukumonline mengenai syarat serta kekuatan […]

Dolus Eventualis: Saat Pelaku “Menerima Risiko”—Konsep Mens Rea yang Sering Disalahpahami

Ilustrasi dolus eventualis dan culpa menampilkan simbol keadilan emas, efek domino, dan elemen risiko sebagai representasi penerimaan akibat dalam mens rea.

Di banyak perkara pidana, perdebatan paling menentukan justru bukan “apa yang terjadi”, melainkan “apa yang ada di kepala pelaku saat itu.” Itulah wilayah mens rea: niat, pengetahuan, kehendak, dan—yang sering bikin salah paham—sikap pelaku terhadap risiko. Untuk menjaga pembahasan ini tetap berbasis pijakan, kami merujuk diskursus pemidanaan dari Mahkamah Agung lewat artikel MariNews MA tentang […]

Alarm 3×24 Jam: Hak Korban Kebocoran Data dan Bukti yang Wajib Diselamatkan

Ilustrasi notifikasi kebocoran data 3x24 jam dengan jam alarm emas, laptop keamanan siber, gembok digital, ponsel peringatan, dan dokumen bukti insiden data.

Kebocoran data tidak lagi berhenti sebagai “insiden IT”—ia cepat berubah menjadi krisis kepercayaan, krisis kontrak, dan krisis kepatuhan. Ketika UU Pelindungan Data Pribadi mulai ditegakkan, perusahaan dituntut menyiapkan prosedur respons insiden, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada pihak terdampak, sebagaimana ditekankan dalam ulasan ICCA tentang kesiapan perusahaan mematuhi UU PDP. Yang sering luput: menit-menit awal bukan hanya […]

Actus Reus vs Mens Rea: Kesalahan Umum Publik Saat Menilai Kasus Pidana dari Potongan Video

Ilustrasi actus reus dan mens rea berupa pembagian visual antara alat bukti tindak pidana, timbangan keadilan, dan simbol proses berpikir hukum dalam suasana ruang kerja hukum.

Timeline sering bekerja lebih cepat daripada proses pembuktian. Satu potongan video—15 detik, tanpa konteks—sudah cukup untuk membentuk “vonis sosial”: siapa pelaku, apa motifnya, dan pasal apa yang pantas. Padahal, hukum pidana tidak dibangun dari potongan; ia dibangun dari rangkaian perbuatan, niat batin, serta bukti yang diuji. Untuk memahami mengapa istilah ini ramai, Anda bisa melihat […]

Pasal 36 KUHP Nasional: Apa Arti “Sengaja” dan “Kealpaan” dalam Pertanggungjawaban Pidana?

Ilustrasi pasal 36 KUHP nasional dengan timbangan keadilan emas yang membandingkan unsur kesengajaan dan kealpaan, dikelilingi buku hukum dan dokumen pidana.

Di ruang pemeriksaan, satu kata bisa mengubah arah perkara: niat. Apakah perbuatan itu dilakukan sengaja, atau terjadi karena lalai? Perbedaan ini bukan sekadar teori kampus—ia menentukan apakah seseorang bisa dipidana, seberapa berat pembuktiannya, sampai strategi pembelaan yang masuk akal. Karena itu, kami mengangkat topik ini dengan dua pijakan yang jelas: diskursus publik dan kebijakan lewat […]

Mens Rea Jadi Sorotan 2026: Mengapa “Niat” Kini Jadi Kata Kunci dalam Banyak Perkara?

Ilustrasi mens rea viral Januari 2026 dengan simbol niat berupa patung otak emas di atas buku hukum, kaca pembesar, berkas perkara, dan timbangan keadilan bernuansa biru.

Dalam beberapa hari terakhir, publik ramai membicarakan “mens rea” setelah muncul perdebatan soal materi komedi yang tayang di platform streaming, lalu dikaitkan dengan penerapan KUHP baru. Melalui pemberitaan yang mengulas penjelasan Mahfud MD terkait polemik materi Mens Rea di Netflix, masyarakat diingatkan pada satu hal yang sering diabaikan: dalam banyak perkara pidana, bukan hanya “apa […]

Chat, Email, Rekaman: Cara Membuat Bukti Elektronik “Diakui” di Pengadilan

Ilustrasi alat bukti elektronik ITE di pengadilan berupa laptop analisis audio, ponsel berisi percakapan digital, perangkat rekam, media penyimpanan, dan alat forensik di meja hukum.

Chat WhatsApp, email kerja, voice note, hingga rekaman meeting sering dianggap “cukup jelas” untuk membuktikan sesuatu. Namun di ruang sidang, yang diuji bukan hanya isi pesannya, melainkan juga asal-usul, keutuhan, dan cara memperoleh data tersebut. Isu penguatan kapasitas digital forensik juga makin sering dibahas karena menentukan kualitas penanganan perkara—termasuk pada sektor spesifik—sebagaimana tergambar dalam opini […]

Dari Rapat Direksi ke Ruang Sidang: Kapan Korporasi Dipidana di KUHP Nasional?

Ilustrasi pidana korporasi KUHP nasional dengan timbangan keadilan emas, palu hakim, miniatur gedung perusahaan, dan simbol pertanggungjawaban hukum korporasi.

Pembaruan KUHP Nasional mendorong perubahan cara aparat memetakan “aktor” dalam perkara: bukan hanya orang per orang, tetapi juga entitas bisnis beserta sistem yang melahirkannya. Sejumlah ulasan peradilan menekankan bahwa pembaruan ini menuntut ketelitian hakim dalam menilai keterkaitan perbuatan, kebijakan internal, dan dampak sosial; lihat paparan resmi tentang pembaruan pertanggungjawaban pidana korporasi dan peran strategis hakim. […]