Category: Hukum Pidana

Kategori ini membahas berbagai isu hukum pidana, mulai dari pendampingan pada tahap pemeriksaan di kepolisian, praperadilan, hingga pembelaan di persidangan. Sarana Law Firm hadir untuk memastikan hak-hak klien terlindungi dan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui artikel di kategori ini, Anda akan menemukan panduan praktis mengenai hak tersangka, strategi menghadapi pemeriksaan, hingga pemahaman tentang tindak pidana khusus seperti korupsi atau kasus ITE. Dengan pengalaman menangani perkara pidana di Karawang dan wilayah Jawa Barat, kami mengedepankan pendekatan yang profesional, terukur, serta transparan.

Tujuan kami adalah memberikan wawasan yang membantu masyarakat maupun korporasi dalam menghadapi risiko pidana, sekaligus mendukung penegakan hukum yang adil dan berimbang.

2 Januari 2026: Checklist Perubahan KUHP Nasional untuk Warga dan Pelaku Usaha

Ilustrasi kuhp nasional berlaku 2026 dengan jam meja antik, kalender kayu awal Januari, timbangan keadilan emas, dan elemen hukum di meja kerja bernuansa biru dan emas.

Banyak orang mengira perubahan hukum pidana hanya relevan ketika ada kasus. Kenyataannya, momen berlakunya KUHP baru adalah perubahan “aturan main” yang memengaruhi cara aparat menilai perbuatan, cara masyarakat berinteraksi, dan cara perusahaan mengelola risiko. Rangkaian sosialisasi pemerintah juga menunjukkan fokus pada kesiapan implementasi, seperti terlihat pada kabar webinar sosialisasi KUHP baru dan penekanan kesiapan implementasi […]

Ketika FOMO Jadi Celah: Membaca Pola Penipuan Tiket Konser dari Jawa Barat dan Langkah Hukum Korban

Ilustrasi penipuan tiket konser online menampilkan ponsel dengan aplikasi pemesanan, tiket konser, kartu pembayaran, uang tunai, dan borgol sebagai simbol kejahatan digital.

Antusiasme konser sering membuat orang bergerak cepat: transfer dulu, pikir belakangan. Modusnya ikut berevolusi, mulai dari “titip war” hingga tautan pembayaran palsu yang tampak meyakinkan. Kasus yang diberitakan mengenai penipuan tiket konser Blackpink yang berujung penangkapan di Cimahi memberi gambaran konkret bagaimana pelaku memanfaatkan kepercayaan, urgensi, dan minimnya verifikasi, sebagaimana tertuang dalam pemberitaan penangkapan pelaku […]

Paket Tak Pernah Dipesan, Akun M-Banking Hilang: Membongkar Modus “Kurir Kirim File APK” dan Cara Menghindarinya

Ilustrasi modus kurir kirim APK dengan ponsel pintar sebagai target serangan, simbol pengait digital, paket kiriman, dan elemen keamanan siber yang menggambarkan pembajakan m-banking.

Pesan WhatsApp yang mengaku dari kurir biasanya datang dengan nada mendesak: “paket tertahan”, “alamat tidak lengkap”, atau “silakan klik foto bukti pengantaran”. Banyak orang terpancing karena skenarionya terasa sangat dekat dengan rutinitas belanja online. Media juga sudah mengingatkan soal variasi penipuan ini, termasuk laporan mengenai pesan WA yang meminta korban mengeklik “foto paket” pada modus […]

Menjelang 2026: Pidana Korporasi dalam KUHP, Uji Kesiapan Aparat dan Peta Jalan Kepatuhan

Ilustrasi pidana korporasi dalam KUHP dengan miniatur gedung perusahaan, timbangan keadilan emas, buku kepatuhan biru, dan borgol sebagai simbol tanggung jawab hukum korporasi.

Akhir 2025 menjadi periode “pemanasan” yang krusial: banyak perusahaan mulai menilai ulang eksposur pidana, sementara aparat penegak hukum menyiapkan pendekatan penanganan perkara berbasis entitas. Perubahan ini tidak berdiri sendiri—misalnya, isu perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual juga ikut terdampak oleh kerangka baru, sebagaimana diulas dalam analisis mengenai Indonesia’s new criminal code dan kaitannya dengan IP. […]

Moderasi Konten Daring: Tuntutan Pemerintah kepada Platform Besar

Ilustrasi pengawasan konten berbahaya daring berupa ruang kontrol moderasi dengan dinding monitor buram, ikon perisai bercahaya emas, binder biru, dan headset di meja kayu.

Pengawasan konten berbahaya daring semakin menuntut kedisiplinan platform, pemerintah, dan pengguna untuk membangun ekosistem digital yang aman sekaligus menghormati kebebasan berekspresi. Seperti dilaporkan dalam situs berita Reuters tentang seruan Indonesia agar platform global memperketat tindakan terhadap konten yang merugikan publik, dinamika kebijakan ini mendorong content governance yang terukur dan akuntabel (dalam situs berita Reuters). Tekanan […]

Harbolnas 12.12: Modus Penipuan, Keamanan Transaksi, dan Bukti Digital

Penipuan belanja online Harbolnas divisualkan dengan smartphone belanja terkunci, gembok emas, hadiah biru ber-pita emas, serta bukti digital berupa USB, microSD, hard drive, dan kaca pembesar.

Penipuan belanja online Harbolnas adalah alarm pengingat agar konsumen dan pelaku usaha menata ulang kebiasaan digital—mulai dari verifikasi identitas, device hygiene, sampai strategi pelaporan. Lonjakan transaksi 12.12 kerap dimanfaatkan threat actor untuk phishing, fake checkout, dan account takeover. Seperti dilaporkan dalam situs berita Kontan terkait kenaikan transaksi dan kewaspadaan serangan siber, trafik yang tinggi seringkali […]

Serangan Kredensial Melejit 2025: Implikasi bagi Pengguna dan Pelaku Usaha

Keamanan kredensial serangan meningkat digambarkan dengan brankas kecil terbuka berpendar biru, kunci emas, gembok, kartu chip, USB, ponsel berikon gembok, dan keyboard.

Keamanan kredensial serangan meningkat menjadi alarm keras sepanjang 2025, memaksa organisasi dan pengguna rumahan memperbarui cara melindungi identitas digital, akses akun, dan harta data. Laporan yang menyoroti lonjakan pencurian kredensial hingga triple digit memperlihatkan pola serangan yang semakin terstruktur dan otomatis. Sebagaimana diulas dalam situs berita ITPro yang mencatat tren peningkatan 160% dan teknik penyerang […]

Wiretapping dan Privasi: Imbas Perjanjian Kejaksaan dengan Operator Seluler

Wiretapping kejaksaan dan privasi divisualkan dengan ponsel di bawah kubah kaca, kabel biru terkunci gembok emas, dan antena kecil di meja gelap.

Wiretapping kejaksaan dan privasi kini menjadi frasa yang paling sering dibicarakan ketika penegakan hukum bersinggungan dengan hak asasi digital dan tata kelola data. Seperti dipaparkan dalam situs berita Reuters mengenai penandatanganan perjanjian penyadapan antara kejaksaan dan operator telekomunikasi—yang memantik pro-kontra soal standar akuntabilitas, rambu-rambu hukum acara, hingga tata kelola data—isu ini menuntut respons kebijakan yang […]

UU ITE Pasca Revisi: Peta Risiko Pencemaran Nama Baik, Hoaks, dan Ujaran Kebencian

Perubahan utama UU ITE 2024 divisualkan dengan perisai biru berornamen emas, smartphone, amplop bersegel, kaca pembesar, dan media digital tanpa teks.

Perubahan utama UU ITE 2024 adalah sinyal kuat bagi pengguna internet, kreator konten, bisnis, dan regulator untuk menata ulang perilaku digital, tata kelola konten, serta governance pelaporan. Seperti dirangkum dalam situs berita Hukumonline mengenai poin-poin pembaruan krusial, revisi ini memperjelas batasan pencemaran nama baik, mempertegas hoax mitigation, dan menata ulang pasal ujaran kebencian agar proporsional […]

KUHP Baru Hitung Mundur 2026: Perubahan Kunci Pidana Alternatif dan Jerat Korporasi

Ilustrasi kuhp nasional berlaku 2026 menampilkan jam pasir berpasir biru menimpa timbangan emas, miniatur gedung korporasi, buku compliance biru navy, dan borgol di meja kayu.

Kuhp nasional berlaku 2026 menjadi alarm strategis bagi warga dan pelaku usaha untuk memperbarui literasi hukum, tata kelola, dan mitigasi risiko. Laporan dalam situs berita Hukumonline menggarisbawahi dua sumbu utama: perluasan pidana alternatif dan penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi—dua hal yang menuntut compliance aktif, risk assessment yang tajam, dan kesiapan incident response (dalam situs berita Hukumonline). […]