Category: Hukum Pidana

Kategori ini membahas berbagai isu hukum pidana, mulai dari pendampingan pada tahap pemeriksaan di kepolisian, praperadilan, hingga pembelaan di persidangan. Sarana Law Firm hadir untuk memastikan hak-hak klien terlindungi dan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui artikel di kategori ini, Anda akan menemukan panduan praktis mengenai hak tersangka, strategi menghadapi pemeriksaan, hingga pemahaman tentang tindak pidana khusus seperti korupsi atau kasus ITE. Dengan pengalaman menangani perkara pidana di Karawang dan wilayah Jawa Barat, kami mengedepankan pendekatan yang profesional, terukur, serta transparan.

Tujuan kami adalah memberikan wawasan yang membantu masyarakat maupun korporasi dalam menghadapi risiko pidana, sekaligus mendukung penegakan hukum yang adil dan berimbang.

79.220 Kecelakaan hingga 5 Agustus 2024: Kapan Korban Bisa Menuntut Ganti Rugi, dan Bukti Apa yang Wajib Disimpan?

Ilustrasi proses hukum ganti rugi kecelakaan lalu lintas dengan dokumen klaim, palu hakim, dan kendaraan rusak sebagai bukti pendukung.

Lonjakan kecelakaan sering terasa “jauh”—sampai kita sendiri yang mengurus ambulans, bengkel, dan surat-surat. Data Korlantas Polri menyebut 79.220 kecelakaan terjadi hingga 5 Agustus 2024; rinciannya bisa Anda baca pada laporan Korlantas Polri tentang dominasi kendaraan roda dua dalam kecelakaan. Di lapangan, yang paling sering hilang bukan empati, melainkan bukti—padahal bukti itulah yang menentukan apakah klaim […]

Curat 25.350 Kasus (hingga 15 Juni 2024): Pola Paling Sering dan Langkah Awal Saat Rumah/Kantor Dibobol

Ilustrasi suasana rumah dan kantor pasca pembobolan terkait curat paling sering 2024, menggambarkan pola kejahatan pencurian dengan pemberatan yang marak terjadi.

Bayangkan pulang malam, pintu terlihat “sedikit” bergeser—lalu Anda sadar ada yang tidak beres. Di titik itu, banyak orang melakukan dua hal yang keliru: menyentuh TKP dan menyebarkan info mentah di grup WhatsApp. Padahal, data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi, dengan 25.350 kasus tercatat sejak […]

38.520 Perkara di Polda Jabar (2025): Cara Aman Membuat Laporan Polisi

Ilustrasi proses perkara pidana Polda Jabar tahun 2025, menampilkan dokumen laporan polisi dan simbol penegakan hukum dalam suasana profesional dan minimalis.

Kalau Anda merasa jadi korban, menyaksikan tindak pidana, atau terlibat peristiwa yang berpotensi hukum, satu hal paling menegangkan biasanya bukan “apa yang terjadi”—melainkan “apa yang harus dilakukan duluan”. Dalam evaluasi akhir tahun yang diberitakan media, Polda Jawa Barat menangani 38.520 perkara selama 2025 dan disebut naik sekitar 2%. Rujukan beritanya bisa Anda baca di laporan […]

37.636 Tindak Pidana di Jawa Barat (2024): Kasus Apa yang Paling Sering?

Ilustrasi visual tindak pidana Jawa Barat tahun 2024 berdasarkan data resmi kepolisian, menampilkan simbol hukum dan analisis statistik kejahatan.

Kalau Anda merasa belakangan ini linimasa makin sering memuat berita kriminal, Anda tidak sendirian. Data resmi menunjukkan Jawa Barat mencatat 37.636 tindak pidana pada 2024—angka yang membuat kita perlu berpikir lebih taktis: bukan hanya “takut”, tapi paham pola, paham risiko, dan paham langkah hukum yang benar. Angka ini dapat Anda telusuri pada tabel resmi BPS: […]

Modus “kurir kirim file APK”: bagaimana skema penipuan bekerja dan langkah mitigasi jika sudah terlanjur unduh

Ilustrasi modus APK kurir paket dengan ponsel menampilkan peringatan keamanan, paket kiriman, kartu pembayaran, dan perangkat digital di meja kerja gelap.

Bayangkan Anda sedang sibuk, lalu WhatsApp masuk: “Paket Anda sudah sampai, ini foto paketnya.” Ada lampiran file, dan karena ingin cepat, Anda unduh. Padahal, pola seperti ini sudah banyak dibahas media, termasuk laporan CNBC Indonesia tentang modus penipuan WhatsApp yang makin beragam—yang menyoroti pengiriman file berformat APK secara acak untuk memancing korban memasang aplikasi berbahaya. […]

Hoaks bansos Ramadan via tautan/telegram: cara verifikasi informasi dan langkah aman sebelum membagikan

Ilustrasi hoaks bansos Ramadan link menampilkan ponsel dengan pesan mencurigakan, kaca pembesar, laptop aman, uang rupiah, dan suasana Ramadan bernuansa biru emas.

Setiap Ramadan, ruang digital ikut ramai: niat berbagi meningkat, rasa khawatir juga mudah terpancing. Di momen seperti ini, penipu sering memanfaatkan suasana—muncul tautan yang mengklaim bansos pemerintah “cair” jika kita memasukkan data, klik link, atau mendaftar lewat Telegram. Komdigi sudah pernah membantah pola klaim tersebut lewat klarifikasi hoaks bansos Ramadan Rp15 juta yang beredar melalui […]

Peringatan OJK jelang Ramadan: pola penipuan THR/bonus dan donasi palsu yang sering beredar di chat

Ilustrasi modus penipuan jelang Ramadan menampilkan ponsel, laptop, uang tunai, amplop, dan lentera emas sebagai simbol penipuan THR dan donasi palsu.

Menjelang Ramadan, chat keluarga dan grup kantor biasanya makin ramai: info bukber, bagi-bagi jadwal, sampai pesan “promo” yang tiba-tiba terasa terlalu bagus untuk ditolak. Di momen seperti ini, OJK ikut mengingatkan publik agar waspada karena pelaku memanfaatkan urgensi dan emosi—mulai dari iming-iming THR/bonus sampai tautan donasi yang tampak mulia. Rujukan awal kami: artikel berita peringatan […]

Pasal 27A UU ITE Setelah Putusan MK: Panduan Aman untuk Kritik, Review, dan Reputasi Digital

Ruang publik digital makin ditopang oleh review, utas X, video pendek, dan komentar marketplace. Di satu sisi, ekosistem ini mendorong akuntabilitas; di sisi lain, satu kalimat yang dianggap “menyerang” bisa memicu proses hukum dan krisis reputasi. Mahkamah Konstitusi ikut memberi arah dengan menegaskan batas pemaknaan unsur pencemaran nama baik agar tidak dipakai membungkam kritik, sebagaimana […]

Alat Bukti Elektronik Pasca UU 1/2024: Syarat Sah Chat, Email, dan Dokumen Digital

Ilustrasi alat bukti elektronik ITE berupa laptop, ponsel, dan tablet dengan dokumen digital, USB flash drive, gembok emas, serta kaca pembesar sebagai simbol verifikasi bukti.

Ada banyak perkara yang sebenarnya “sudah selesai” di kepala kita—karena chat-nya jelas, email-nya rapi, dan dokumennya lengkap—namun berubah arah saat masuk meja penyidik, jaksa, atau hakim. Masalahnya hampir selalu sama: bukti digital itu rapuh, mudah diperdebatkan, dan sering kehilangan konteks saat diprint atau disalin. Itulah mengapa kami merujuk pada panduan Hukumonline soal syarat dan kekuatan […]

Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Kapan Perusahaan Bisa Dipidana dan Siapa Ikut Bertanggung Jawab

Ilustrasi pidana korporasi KUHP baru dengan simbol gedung perkantoran, borgol, dokumen hukum, timbangan emas, dan buku kepatuhan berlatar kota malam.

Satu keputusan internal—misalnya memaksa target penjualan “apa pun caranya” atau menutup mata atas vendor berisiko—bisa berubah menjadi masalah besar ketika penegak hukum melihatnya sebagai pola, bukan insiden. Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional adalah lompatan sistemik (KUHP, KUHAP, dan aturan terkait), sebagaimana diuraikan dalam keterangan resmi Kemenkum tentang reformasi melalui tiga aturan hukum pidana […]