Category: Hukum Pidana

Kategori ini membahas berbagai isu hukum pidana, mulai dari pendampingan pada tahap pemeriksaan di kepolisian, praperadilan, hingga pembelaan di persidangan. Sarana Law Firm hadir untuk memastikan hak-hak klien terlindungi dan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui artikel di kategori ini, Anda akan menemukan panduan praktis mengenai hak tersangka, strategi menghadapi pemeriksaan, hingga pemahaman tentang tindak pidana khusus seperti korupsi atau kasus ITE. Dengan pengalaman menangani perkara pidana di Karawang dan wilayah Jawa Barat, kami mengedepankan pendekatan yang profesional, terukur, serta transparan.

Tujuan kami adalah memberikan wawasan yang membantu masyarakat maupun korporasi dalam menghadapi risiko pidana, sekaligus mendukung penegakan hukum yang adil dan berimbang.

KUHP Baru 2026: Perubahan Penting yang Wajib Diketahui Setiap Warga Negara

Infografis perubahan KUHP baru 2026 di Indonesia yang menampilkan poin penting seperti delik aduan, pidana kerja sosial, hukum adat, dan dampaknya bagi masyarakat serta dunia usaha.

Tanggal 2 Januari 2026. Hari itu bukan hari biasa. Untuk pertama kalinya dalam 76 tahun kemerdekaan, Indonesia resmi meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda — dan memberlakukan KUHP Nasional yang lahir dari rahim bangsa sendiri. Tidak ada pengumuman besar-besaran. Tidak ada siaran live di semua stasiun TV. Tapi diam-diam, aturan yang mengatur apa […]

Beban Perkara Mahkamah Agung 31.138 pada 2024: Apa Dampaknya bagi Lama Kasasi?

Ilustrasi minimalis beban perkara Mahkamah Agung dengan palu hakim, timbangan keadilan, dan nuansa profesional biru navi–gold yang menggambarkan tekanan proses kasasi.

Ketika sebuah perkara naik ke tingkat kasasi, banyak pencari keadilan berharap prosesnya berjalan lurus, cepat, dan memberi kepastian. Namun realitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas argumentasi hukum, melainkan juga oleh kapasitas lembaga yang memeriksa perkara tersebut. Dalam rilis resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung tentang produktivitas memutus dan beban perkara 2024, publik bisa melihat satu fakta […]

Data Patroli Siber: 14.496 laporan polisi—penipuan online 8.614 kasus; bukti digital apa yang wajib diamankan korban?

Ilustrasi minimalist statistik patroli siber Polri di ruang kerja profesional, menampilkan perangkat digital dan dokumen bukti elektronik untuk kasus penipuan online.

Notifikasi transfer masuk, chat mendesak, tautan yang terlihat meyakinkan, lalu beberapa menit kemudian saldo lenyap atau akun diambil alih. Itulah ritme penipuan online hari ini: cepat, personal, dan sering membuat korban panik sebelum sempat berpikir jernih. Pada halaman statistik Patroli Siber Polri, publik bisa melihat besarnya eskalasi laporan kejahatan siber yang masuk. Angka-angka itu bukan […]

Kerugian Rp476 Miliar & Jejak yang Menguap: Mengapa Korban Kejahatan Siber Telat Melapor?

Ilustrasi kerugian kejahatan siber 2025 yang menggambarkan rekening digital diretas, transaksi keuangan ilegal, dan jejak dana yang sulit dilacak dalam kasus scam dan penipuan online.

Ada momen ketika notifikasi bank terasa seperti “alarm kebakaran”—saldo berkurang, OTP datang bertubi-tubi, lalu akun tiba-tiba terkunci. Yang mengejutkan bukan hanya modusnya, tetapi kecepatan pelaku menghapus jejak. Dalam laporan media, rekening warga RI dilaporkan terkuras hingga ratusan miliar akibat scam dan spam; Anda bisa membaca konteksnya di laporan CNBC Indonesia tentang rekening warga RI ludes […]

1,2 Juta Laporan Penipuan Digital hingga Pertengahan 2025: Modus Paling Sering Menjebak dan Cara Menghindarinya

Ilustrasi keamanan digital yang merepresentasikan laporan penipuan digital 2025, menampilkan ancaman siber, perlindungan data, dan kewaspadaan terhadap modus penipuan online.

Bunyi notifikasi masuk, ada pesan “akun Anda bermasalah”, lalu diikuti tautan yang terlihat meyakinkan—detik berikutnya saldo hilang, akun terkunci, dan rasa malu menahan Anda untuk bercerita. Pemerintah lewat Komdigi menyoroti skala masalah ini, termasuk kerugian finansial dan masifnya pengaduan publik terkait kejahatan siber; rilisnya dapat Anda baca pada siaran pers Komdigi tentang kerugian kejahatan siber […]

445.502 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan: Jalur Lapor, Perlindungan, Pemulihan

Ilustrasi simbolik kekerasan terhadap perempuan 2024 yang merepresentasikan jalur pelaporan hukum, perlindungan korban, dan proses pemulihan berbasis keadilan.

Ada jenis lelah yang tak terlihat: lelah menyusun kata agar tidak disalahkan, lelah mencari telinga yang aman, lelah menimbang risiko—melapor atau diam. Komnas Perempuan dalam siaran pers Komnas Perempuan mengingatkan bahwa isu perlindungan dan keselamatan perempuan bukan urusan privat semata, tetapi soal sistem dan keberpihakan layanan. Di saat yang sama, CATAHU 2024 memotret besarnya angka […]

330.097 Kasus Kekerasan Berbasis Gender (CATAHU 2024): Mengapa Banyak Korban Terhambat Melapor?

Ilustrasi simbolik kekerasan berbasis gender 2024 dalam perspektif hukum dan keadilan, menyoroti hambatan struktural korban dalam melapor kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Data sering terlihat jauh—sampai suatu hari ia menyapa lewat cerita teman, tetangga, atau chat larut malam yang tidak pernah Anda duga. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat angka yang sulit diabaikan: 330.097 kasus yang tercatat sebagai kekerasan berbasis gender. Anda bisa menelusuri konteks dan dokumen resminya melalui Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU 2024). Namun di […]

Fatalitas Kecelakaan Jawa Barat Turun 36%: Maknanya untuk Klaim Korban dan Penanganan Perkara

Ilustrasi minimalist bertema hukum dan lalu lintas yang merepresentasikan penurunan fatalitas kecelakaan Jawa Barat serta implikasinya terhadap penanganan perkara dan hak korban.

Angka kecelakaan itu bisa naik-turun. Tapi bagi korban, yang paling “terasa” bukan statistik—melainkan biaya rumah sakit, terapi, dan urusan surat-menyurat yang mendadak jadi maraton. Dalam rilis akhir tahun yang diberitakan detikJabar, Polda Jabar mencatat korban meninggal akibat laka lantas turun dari 3.409 (2024) menjadi 2.184 (2025), atau turun 36% (dengan kejadian kecelakaan yang justru naik […]

79.220 Kecelakaan hingga 5 Agustus 2024: Kapan Korban Bisa Menuntut Ganti Rugi, dan Bukti Apa yang Wajib Disimpan?

Ilustrasi proses hukum ganti rugi kecelakaan lalu lintas dengan dokumen klaim, palu hakim, dan kendaraan rusak sebagai bukti pendukung.

Lonjakan kecelakaan sering terasa “jauh”—sampai kita sendiri yang mengurus ambulans, bengkel, dan surat-surat. Data Korlantas Polri menyebut 79.220 kecelakaan terjadi hingga 5 Agustus 2024; rinciannya bisa Anda baca pada laporan Korlantas Polri tentang dominasi kendaraan roda dua dalam kecelakaan. Di lapangan, yang paling sering hilang bukan empati, melainkan bukti—padahal bukti itulah yang menentukan apakah klaim […]

Curat 25.350 Kasus (hingga 15 Juni 2024): Pola Paling Sering dan Langkah Awal Saat Rumah/Kantor Dibobol

Ilustrasi suasana rumah dan kantor pasca pembobolan terkait curat paling sering 2024, menggambarkan pola kejahatan pencurian dengan pemberatan yang marak terjadi.

Bayangkan pulang malam, pintu terlihat “sedikit” bergeser—lalu Anda sadar ada yang tidak beres. Di titik itu, banyak orang melakukan dua hal yang keliru: menyentuh TKP dan menyebarkan info mentah di grup WhatsApp. Padahal, data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi, dengan 25.350 kasus tercatat sejak […]