Moderasi Konten Daring: Tuntutan Pemerintah kepada Platform Besar
Pengawasan konten berbahaya daring semakin menuntut kedisiplinan platform, pemerintah, dan pengguna untuk membangun ekosistem digital yang aman sekaligus menghormati kebebasan berekspresi. Seperti dilaporkan dalam situs berita Reuters tentang seruan Indonesia agar platform global memperketat tindakan terhadap konten yang merugikan publik, dinamika kebijakan ini mendorong content governance yang terukur dan akuntabel (dalam situs berita Reuters). Tekanan […]
Harbolnas 12.12: Modus Penipuan, Keamanan Transaksi, dan Bukti Digital
Penipuan belanja online Harbolnas adalah alarm pengingat agar konsumen dan pelaku usaha menata ulang kebiasaan digital—mulai dari verifikasi identitas, device hygiene, sampai strategi pelaporan. Lonjakan transaksi 12.12 kerap dimanfaatkan threat actor untuk phishing, fake checkout, dan account takeover. Seperti dilaporkan dalam situs berita Kontan terkait kenaikan transaksi dan kewaspadaan serangan siber, trafik yang tinggi seringkali […]
UU ITE Pasca Revisi: Peta Risiko Pencemaran Nama Baik, Hoaks, dan Ujaran Kebencian
Perubahan utama UU ITE 2024 adalah sinyal kuat bagi pengguna internet, kreator konten, bisnis, dan regulator untuk menata ulang perilaku digital, tata kelola konten, serta governance pelaporan. Seperti dirangkum dalam situs berita Hukumonline mengenai poin-poin pembaruan krusial, revisi ini memperjelas batasan pencemaran nama baik, mempertegas hoax mitigation, dan menata ulang pasal ujaran kebencian agar proporsional […]
Arbitrase atau Mediasi? Tren Penyelesaian Sengketa Komersial untuk UMKM
Arbitrase dan mediasi sengketa bisnis kini menjadi topik hangat yang semakin relevan dengan meningkatnya aktivitas usaha di sektor UMKM. Seperti dilansir dalam situs berita Antara News, Kadin bersama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memperkuat upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi agar lebih cepat, murah, dan efisien. Hal ini menjadi sinyal penting bagi para pelaku UMKM […]
Tanggung Jawab Platform atas Konten UGC: Arah Regulasi dan Praktik Penegakan
Tanggung jawab platform konten UGC menjadi isu penting yang semakin disorot di tengah maraknya media sosial dan platform digital. Seperti yang disampaikan dalam situs berita Hukumonline, perbedaan antara lembaga penyiaran tradisional dan platform digital memunculkan tantangan hukum tersendiri. Hal ini menegaskan urgensi regulasi yang jelas untuk memastikan perlindungan publik sekaligus mendukung iklim digital yang sehat. […]
Harta Bersama dan Waris: Kapan Diamnya Ahli Waris Dianggap Menyetujui?
Sengketa waris harta bersama kerap menjadi persoalan yang pelik dalam praktik hukum di Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam situs berita Mahkamah Agung, diamnya ahli waris dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan atas pembagian harta. Konsekuensi ini menimbulkan banyak pertanyaan: apakah keheningan itu selalu berarti setuju, atau masih ada ruang hukum untuk menolak? Ketidakjelasan posisi hukum sering […]
Perceraian Era Digital: Jalur E-Court, Mediasi Wajib, dan Biaya Paling Realistis
Prosedur perceraian e-court 2025 kini menjadi sorotan karena dianggap sebagai terobosan besar dalam sistem peradilan Indonesia. Menurut penjelasan dalam situs berita BeritaNusa, perceraian tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara manual, melainkan sudah terintegrasi dengan jalur elektronik. Hal ini membuka akses lebih cepat dan efisien, baik bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang mendampingi. Bagi pasangan yang hendak […]
Penagihan Utang Beretika: Batas Kewenangan Debt Collector Menurut Aturan
Hak debitur saat ditagih adalah topik krusial yang sering menimbulkan perdebatan ketika debt collector melakukan penagihan. Dalam situs berita Antara, disebutkan bahwa praktik penagihan yang tidak sesuai aturan dapat melanggar hak debitur serta menciptakan konflik hukum. Pertanyaan mengenai batas kewenangan penagih utang menjadi penting untuk dipahami baik oleh masyarakat umum maupun pelaku usaha. Bagi debitur, […]
Aturan Baru OJK untuk Pinjol: Kewajiban SLIK Mulai 31 Juli 2025
Aturan OJK pinjaman online menjadi sorotan besar sejak diumumkan bahwa mulai 31 Juli 2025, seluruh peminjam fintech wajib melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebelum mendapatkan persetujuan pinjaman. Menurut laporan dalam situs berita Kontan, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan menekan risiko kredit bermasalah di sektor fintech lending. Bagi masyarakat, aturan ini akan […]
24 Jam Pertama Saat Data Bocor: Protokol Notifikasi dan Forensik Digital
Respons insiden kebocoran data adalah kunci utama dalam mengamankan sistem dan meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan. Seperti yang diberitakan dalam situs berita CNN Indonesia, kebocoran data masif yang melibatkan seluruh warga Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius tentang perlindungan data pribadi. Fakta ini menunjukkan betapa rentannya infrastruktur digital kita, terutama ketika serangan siber terus meningkat dan menyasar […]