Pasal 36 KUHP Nasional: Apa Arti “Sengaja” dan “Kealpaan” dalam Pertanggungjawaban Pidana?
Di ruang pemeriksaan, satu kata bisa mengubah arah perkara: niat. Apakah perbuatan itu dilakukan sengaja, atau terjadi karena lalai? Perbedaan ini bukan sekadar teori kampus—ia menentukan apakah seseorang bisa dipidana, seberapa berat pembuktiannya, sampai strategi pembelaan yang masuk akal. Karena itu, kami mengangkat topik ini dengan dua pijakan yang jelas: diskursus publik dan kebijakan lewat […]
Mens Rea Jadi Sorotan 2026: Mengapa “Niat” Kini Jadi Kata Kunci dalam Banyak Perkara?
Dalam beberapa hari terakhir, publik ramai membicarakan “mens rea” setelah muncul perdebatan soal materi komedi yang tayang di platform streaming, lalu dikaitkan dengan penerapan KUHP baru. Melalui pemberitaan yang mengulas penjelasan Mahfud MD terkait polemik materi Mens Rea di Netflix, masyarakat diingatkan pada satu hal yang sering diabaikan: dalam banyak perkara pidana, bukan hanya “apa […]
Chat, Email, Rekaman: Cara Membuat Bukti Elektronik “Diakui” di Pengadilan
Chat WhatsApp, email kerja, voice note, hingga rekaman meeting sering dianggap “cukup jelas” untuk membuktikan sesuatu. Namun di ruang sidang, yang diuji bukan hanya isi pesannya, melainkan juga asal-usul, keutuhan, dan cara memperoleh data tersebut. Isu penguatan kapasitas digital forensik juga makin sering dibahas karena menentukan kualitas penanganan perkara—termasuk pada sektor spesifik—sebagaimana tergambar dalam opini […]
Dari Rapat Direksi ke Ruang Sidang: Kapan Korporasi Dipidana di KUHP Nasional?
Pembaruan KUHP Nasional mendorong perubahan cara aparat memetakan “aktor” dalam perkara: bukan hanya orang per orang, tetapi juga entitas bisnis beserta sistem yang melahirkannya. Sejumlah ulasan peradilan menekankan bahwa pembaruan ini menuntut ketelitian hakim dalam menilai keterkaitan perbuatan, kebijakan internal, dan dampak sosial; lihat paparan resmi tentang pembaruan pertanggungjawaban pidana korporasi dan peran strategis hakim. […]
2 Januari 2026: Checklist Perubahan KUHP Nasional untuk Warga dan Pelaku Usaha
Banyak orang mengira perubahan hukum pidana hanya relevan ketika ada kasus. Kenyataannya, momen berlakunya KUHP baru adalah perubahan “aturan main” yang memengaruhi cara aparat menilai perbuatan, cara masyarakat berinteraksi, dan cara perusahaan mengelola risiko. Rangkaian sosialisasi pemerintah juga menunjukkan fokus pada kesiapan implementasi, seperti terlihat pada kabar webinar sosialisasi KUHP baru dan penekanan kesiapan implementasi […]
Ketika FOMO Jadi Celah: Membaca Pola Penipuan Tiket Konser dari Jawa Barat dan Langkah Hukum Korban
Antusiasme konser sering membuat orang bergerak cepat: transfer dulu, pikir belakangan. Modusnya ikut berevolusi, mulai dari “titip war” hingga tautan pembayaran palsu yang tampak meyakinkan. Kasus yang diberitakan mengenai penipuan tiket konser Blackpink yang berujung penangkapan di Cimahi memberi gambaran konkret bagaimana pelaku memanfaatkan kepercayaan, urgensi, dan minimnya verifikasi, sebagaimana tertuang dalam pemberitaan penangkapan pelaku […]
Paket Tak Pernah Dipesan, Akun M-Banking Hilang: Membongkar Modus “Kurir Kirim File APK” dan Cara Menghindarinya
Pesan WhatsApp yang mengaku dari kurir biasanya datang dengan nada mendesak: “paket tertahan”, “alamat tidak lengkap”, atau “silakan klik foto bukti pengantaran”. Banyak orang terpancing karena skenarionya terasa sangat dekat dengan rutinitas belanja online. Media juga sudah mengingatkan soal variasi penipuan ini, termasuk laporan mengenai pesan WA yang meminta korban mengeklik “foto paket” pada modus […]
Pidana Alternatif di KUHP Baru: Kerja Sosial, Pengawasan, dan Efek Jera
Perubahan KUHP baru mendorong diskusi publik yang lebih tajam tentang tujuan pemidanaan: apakah penjara selalu jadi jawaban, atau ada bentuk hukuman yang lebih proporsional sekaligus menekan residivisme. Dalam perdebatan itu, isu kebebasan berekspresi, kepastian hukum, dan potensi chilling effect ikut mengemuka—termasuk dalam laporan yang menyoroti risiko ancaman terhadap kebebasan berbicara menjelang adopsi KUHP baru. Bagi […]
Menjelang 2026: Pidana Korporasi dalam KUHP, Uji Kesiapan Aparat dan Peta Jalan Kepatuhan
Akhir 2025 menjadi periode “pemanasan” yang krusial: banyak perusahaan mulai menilai ulang eksposur pidana, sementara aparat penegak hukum menyiapkan pendekatan penanganan perkara berbasis entitas. Perubahan ini tidak berdiri sendiri—misalnya, isu perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual juga ikut terdampak oleh kerangka baru, sebagaimana diulas dalam analisis mengenai Indonesia’s new criminal code dan kaitannya dengan IP. […]
Wiretapping dan Privasi: Imbas Perjanjian Kejaksaan dengan Operator Seluler
Wiretapping kejaksaan dan privasi kini menjadi frasa yang paling sering dibicarakan ketika penegakan hukum bersinggungan dengan hak asasi digital dan tata kelola data. Seperti dipaparkan dalam situs berita Reuters mengenai penandatanganan perjanjian penyadapan antara kejaksaan dan operator telekomunikasi—yang memantik pro-kontra soal standar akuntabilitas, rambu-rambu hukum acara, hingga tata kelola data—isu ini menuntut respons kebijakan yang […]