Modus “kurir kirim file APK”: bagaimana skema penipuan bekerja dan langkah mitigasi jika sudah terlanjur unduh
Bayangkan Anda sedang sibuk, lalu WhatsApp masuk: “Paket Anda sudah sampai, ini foto paketnya.” Ada lampiran file, dan karena ingin cepat, Anda unduh. Padahal, pola seperti ini sudah banyak dibahas media, termasuk laporan CNBC Indonesia tentang modus penipuan WhatsApp yang makin beragam—yang menyoroti pengiriman file berformat APK secara acak untuk memancing korban memasang aplikasi berbahaya. […]
Pasal 27A UU ITE Setelah Putusan MK: Panduan Aman untuk Kritik, Review, dan Reputasi Digital
Ruang publik digital makin ditopang oleh review, utas X, video pendek, dan komentar marketplace. Di satu sisi, ekosistem ini mendorong akuntabilitas; di sisi lain, satu kalimat yang dianggap “menyerang” bisa memicu proses hukum dan krisis reputasi. Mahkamah Konstitusi ikut memberi arah dengan menegaskan batas pemaknaan unsur pencemaran nama baik agar tidak dipakai membungkam kritik, sebagaimana […]
Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Kapan Perusahaan Bisa Dipidana dan Siapa Ikut Bertanggung Jawab
Satu keputusan internal—misalnya memaksa target penjualan “apa pun caranya” atau menutup mata atas vendor berisiko—bisa berubah menjadi masalah besar ketika penegak hukum melihatnya sebagai pola, bukan insiden. Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional adalah lompatan sistemik (KUHP, KUHAP, dan aturan terkait), sebagaimana diuraikan dalam keterangan resmi Kemenkum tentang reformasi melalui tiga aturan hukum pidana […]
Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Penjara: Bedanya dengan Pidana Bersyarat dan Cara Penerapannya
Reformasi hukum pidana sedang menggeser cara kita memaknai “menghukum”: tidak selalu identik dengan penjara, tetapi juga kontrol yang terukur, bisa diawasi, dan dirancang untuk mencegah pengulangan. Pemerintah menempatkan pembaruan ini dalam kerangka besar pembaruan sistem hukum pidana nasional, sebagaimana dirangkum pada penjelasan Kemenkum terkait reformasi hukum melalui tiga aturan hukum pidana yang baru. Di titik […]
Pidana Kerja Sosial di KUHP Baru: Kapan Dijatuhkan, Syaratnya, dan Dampaknya
Reformasi hukum pidana tidak hanya bicara soal pasal baru, tetapi juga soal cara negara “mengoreksi” perilaku tanpa selalu memutus relasi sosial pelaku dengan keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Pemerintah sendiri menempatkan pembaruan ini sebagai bagian dari transformasi sistem hukum pidana nasional, sebagaimana dijelaskan dalam uraian resmi Kemenkum tentang tiga aturan hukum pidana yang baru. Di lapangan, […]
Asas Nonretroaktif KUHP 2026: Perkara Sebelum/Sesudah 2 Januari
Tanggal 2 Januari 2026 sering disebut sebagai “garis batas” yang mengubah cara banyak orang membaca risiko hukum: apakah perbuatan di masa lalu bisa diadili dengan aturan yang baru? Pemerintah sendiri menegaskan dimulainya rezim penegakan yang memasuki fase baru melalui informasi resmi tentang berlakunya KUHP dan KUHAP baru—dan ini berdampak nyata bagi individu, pelaku usaha, sampai […]
KUHP & KUHAP Baru 2026: Perubahan yang Paling Dicari Publik
Ada momen ketika perubahan hukum terasa “teoritis”—sampai hari pertama ia benar-benar dipakai untuk menangani perkara, memeriksa saksi, menilai bukti, dan memutus nasib seseorang. Pemerintah menyatakan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sebagai babak baru penegakan hukum yang lebih modern dan berkeadilan, termasuk penguatan transparansi dan pemanfaatan teknologi dalam proses acara pidana, sebagaimana dijelaskan dalam siaran resmi […]
Bukti Digital untuk Membuktikan Mens Rea: Seberapa Kuat Chat, Email, dan Rekaman di Pengadilan?
Di era “semua tercatat”, niat dan pengetahuan pelaku sering tidak lagi dibaca dari dugaan, tetapi dari jejak digital: chat yang terlalu gamblang, email yang “mengunci” perintah, atau rekaman yang mengungkap motif. Karena itu, kami menjadikan artikel ini berbasis rujukan: ulasan praktis tentang syarat dan kekuatan alat bukti elektronik dari Klinik Hukumonline mengenai syarat serta kekuatan […]
Dolus Eventualis: Saat Pelaku “Menerima Risiko”—Konsep Mens Rea yang Sering Disalahpahami
Di banyak perkara pidana, perdebatan paling menentukan justru bukan “apa yang terjadi”, melainkan “apa yang ada di kepala pelaku saat itu.” Itulah wilayah mens rea: niat, pengetahuan, kehendak, dan—yang sering bikin salah paham—sikap pelaku terhadap risiko. Untuk menjaga pembahasan ini tetap berbasis pijakan, kami merujuk diskursus pemidanaan dari Mahkamah Agung lewat artikel MariNews MA tentang […]
Actus Reus vs Mens Rea: Kesalahan Umum Publik Saat Menilai Kasus Pidana dari Potongan Video
Timeline sering bekerja lebih cepat daripada proses pembuktian. Satu potongan video—15 detik, tanpa konteks—sudah cukup untuk membentuk “vonis sosial”: siapa pelaku, apa motifnya, dan pasal apa yang pantas. Padahal, hukum pidana tidak dibangun dari potongan; ia dibangun dari rangkaian perbuatan, niat batin, serta bukti yang diuji. Untuk memahami mengapa istilah ini ramai, Anda bisa melihat […]