Perbedaan PKWT dan PKWTT: Hak Pekerja Kontrak vs Pekerja Tetap yang Wajib Dipahami
Anda sudah bekerja dua tahun di perusahaan yang sama. Rajin. Tidak pernah absen. Selalu lembur kalau dibutuhkan. Lalu suatu hari, HRD memanggil Anda dan berkata: “Kontrak kamu tidak diperpanjang.” Tidak ada pesangon. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya surat satu lembar. Dan Anda baru menyadari satu hal yang menyakitkan — Anda tidak tahu apa hak Anda. […]
Cara Menghitung Pesangon PHK: Rumus, Contoh, dan Dasar Hukum Terbaru
Senin pagi. Surat itu sudah ada di meja Anda sebelum Anda sempat menyeduh kopi. Pemutusan Hubungan Kerja. Berlaku efektif 30 hari sejak tanggal surat ini. Jantung Anda berdegup lebih cepat. Bukan karena panik — tapi karena satu pertanyaan langsung muncul: Berapa sebenarnya pesangon yang berhak saya terima? Dan pertanyaan itu ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Data […]
Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan: Dari Bipartit hingga Pengadilan
Di banyak perusahaan, sengketa ketenagakerjaan sering meledak bukan karena masalahnya selalu besar, tetapi karena respons awalnya salah: komunikasi defensif, dokumen berantakan, dan jalur penyelesaian ditempuh tanpa strategi. Di saat lembaga peradilan juga terus mendorong percepatan penyelesaian perkara perdata melalui efisiensi, mediasi, dan tata kelola proses yang lebih tertib, pesan besarnya jelas: penyelesaian sengketa tidak bisa […]
UMK dan UMSK Jawa Barat 2026: Implikasi Hukumnya bagi Perusahaan dan Pekerja
Kenaikan upah minimum selalu terlihat seperti isu angka, padahal di lapangan dampaknya jauh lebih kompleks: struktur biaya berubah, kebijakan HR ikut bergeser, dan hubungan kerja bisa menjadi lebih sensitif jika perusahaan tidak cepat beradaptasi. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kebijakan terbaru terkait UMK dan UMSK tahun 2026, yang bisa dibaca langsung pada pengumuman […]
PKWT dan Outsourcing Pasca Putusan MK: Apa yang Harus Segera Dibenahi Perusahaan?
Bagi banyak perusahaan, PKWT dan outsourcing selama ini terasa seperti domain operasional: kontrak dibuat, vendor berjalan, target bisnis tercapai. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyorot ulang struktur norma ketenagakerjaan, cara lama membaca hubungan kerja tidak lagi cukup aman. Dalam berita resmi Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah menegaskan perlunya kejelasan yang lebih kuat, termasuk soal jangka […]
PHK yang Sah Menurut Hukum: Prosedur, Hak Pekerja, dan Risiko Perusahaan
PHK selalu terdengar final, padahal dalam praktik hukum, yang menentukan bukan hanya hasil akhirnya, melainkan bagaimana prosesnya dibangun sejak awal. Banyak perusahaan merasa sudah mengambil langkah manajerial yang wajar, tetapi justru tersandung pada aspek prosedur, komunikasi, dan dokumentasi. Di tengah perubahan regulasi dan putusan yang memengaruhi lanskap hubungan industrial, pembacaan terhadap ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi […]
Panduan Hukum Ketenagakerjaan 2026 bagi Perusahaan: PKWT, Outsourcing, Upah, dan PHK
Lanskap ketenagakerjaan hari ini tidak lagi bisa dibaca dengan kacamata lama. Perusahaan dituntut gesit, efisien, dan adaptif, tetapi pada saat yang sama harus tetap presisi dalam kepatuhan. Ketika status kerja, outsourcing, struktur upah, dan kebijakan PHK tidak dirancang dengan rapi, risiko hukumnya bisa muncul dari tempat yang paling operasional. Salah satu perkembangan penting bisa dicermati […]
7.540 Kasus Hubungan Industrial 2024: Kenapa PHK Paling Memicu Konflik?
Ada satu hal yang sering luput dibahas: konflik ketenagakerjaan jarang meledak karena “satu kejadian”—biasanya karena akumulasi keputusan kecil yang tidak terdokumentasi rapi. Data pemerintah menunjukkan jumlah perkara yang signifikan, dan detailnya bisa ditelusuri melalui kumpulan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Ketika angka-angka itu bertemu dengan tekanan target, efisiensi, dan budaya komunikasi yang serba cepat, PHK mudah […]
Gelombang PHK 2025 di Jawa Barat: Checklist Hak yang Sering Lolos dari Meja HR
Diskusi tentang pemutusan hubungan kerja kembali menghangat, bukan hanya di ruang rapat perusahaan, tetapi juga di ranah publik. Salah satu sorotan datang dari pernyataan Komnas HAM yang meminta agar tidak ada PHK dan hak pekerja dilindungi yang menegaskan pentingnya perlindungan hak saat terjadi restrukturisasi, efisiensi, atau perubahan organisasi. Bagi pekerja maupun HR, isu sebenarnya bukan […]
UMP Jabar 2026 Molor: Mengurai Akar Keterlambatan, Dampak, dan Langkah Antisipasi
Keterlambatan pengumuman upah minimum provinsi selalu terasa seperti “ruang hampa” di hubungan industrial: pekerja menunggu kepastian daya beli, pengusaha menunggu dasar perencanaan biaya, sementara pemerintah daerah berada di posisi yang serba dibatasi payung hukum. Dinamika itu menguat ketika Pemprov Jabar menyampaikan penetapan UMP 2026 batal diumumkan sesuai jadwal karena regulasi dari pusat belum tersedia, sebagaimana […]