7.540 Kasus Hubungan Industrial 2024: Kenapa PHK Paling Memicu Konflik?

Ada satu hal yang sering luput dibahas: konflik ketenagakerjaan jarang meledak karena “satu kejadian”—biasanya karena akumulasi keputusan kecil yang tidak terdokumentasi rapi. Data pemerintah menunjukkan jumlah perkara yang signifikan, dan detailnya bisa ditelusuri melalui kumpulan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Ketika angka-angka itu bertemu dengan tekanan target, efisiensi, dan budaya komunikasi yang serba cepat, PHK mudah […]
TPT Jawa Barat 6,77% (Agustus 2025): Hak Pekerja Saat PHK dan Kesalahan yang Paling Sering Terjadi

Angka pengangguran bukan sekadar statistik—ia sering menjelma jadi tekanan nyata di pabrik, kantor, dan ruang HR. Dalam rilis resmi BPS Jawa Barat, TPT Agustus 2025 tercatat 6,77%; sinyal bahwa kompetisi kerja kian ketat dan keputusan efisiensi bisa lebih agresif. Rilis resminya bisa Anda baca di Berita Resmi Statistik BPS Jabar tentang TPT Agustus 2025. Di […]
Gelombang PHK 2025 di Jawa Barat: Checklist Hak yang Sering Lolos dari Meja HR

Diskusi tentang pemutusan hubungan kerja kembali menghangat, bukan hanya di ruang rapat perusahaan, tetapi juga di ranah publik. Salah satu sorotan datang dari pernyataan Komnas HAM yang meminta agar tidak ada PHK dan hak pekerja dilindungi yang menegaskan pentingnya perlindungan hak saat terjadi restrukturisasi, efisiensi, atau perubahan organisasi. Bagi pekerja maupun HR, isu sebenarnya bukan […]
UMP Jabar 2026 Molor: Mengurai Akar Keterlambatan, Dampak, dan Langkah Antisipasi

Keterlambatan pengumuman upah minimum provinsi selalu terasa seperti “ruang hampa” di hubungan industrial: pekerja menunggu kepastian daya beli, pengusaha menunggu dasar perencanaan biaya, sementara pemerintah daerah berada di posisi yang serba dibatasi payung hukum. Dinamika itu menguat ketika Pemprov Jabar menyampaikan penetapan UMP 2026 batal diumumkan sesuai jadwal karena regulasi dari pusat belum tersedia, sebagaimana […]
Putusan MK Ubah Tenggat Gugatan PHK: Satu Tahun Setelah Mediasi Gagal

Batas gugatan PHK satu tahun kini menjadi rujukan baru yang memengaruhi cara pekerja dan perusahaan merencanakan langkah hukum. Kabar ini menegaskan pentingnya literasi ketenagakerjaan—mulai dari pencatatan proses mediasi sampai penyusunan timeline gugatan—sebagaimana dipaparkan dalam situs berita firma hukum yang merangkum putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap jendela waktu upaya hukum (dalam situs berita Makarim & […]
PKWT vs PKWTT: Klausul Penting Kontrak Kerja Pasca Putusan MK 168/PUU-XXI/2023

Klausul penting PKWT PKWTT menjadi sorotan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini menegaskan kembali pembatasan penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya untuk pekerjaan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam situs berita Mahkamah Konstitusi, regulasi ini menuntut perusahaan berhati-hati dalam menyusun kontrak kerja. Warga dan pelaku usaha kini harus lebih jeli memahami konsekuensi hukum atas […]
Putusan MK Soal PHK: Tenggat Gugatan PHI Resmi Satu Tahun Usai Mediasi Gagal

Perselisihan hubungan industrial Jabar kini memiliki dimensi baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting mengenai tenggat waktu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Seperti dilaporkan dalam situs berita MK, tenggat waktu gugatan kini resmi ditetapkan satu tahun setelah mediasi dinyatakan gagal. Keputusan ini akan berdampak luas, tidak hanya pada pekerja, namun juga perusahaan yang […]
Employee Rights in Indonesia: What Employers Must Know

In any business, understanding and respecting employee rights is key to maintaining a healthy, lawful, and productive work environment. For employers operating in Indonesia, it is essential to be familiar with the local labor laws to avoid legal disputes, penalties, and reputational damage. Foundations of Indonesian Labor Law Indonesia’s labor regulations are primarily governed by […]