PKWT vs PKWTT: Klausul Penting Kontrak Kerja Pasca Putusan MK 168/PUU-XXI/2023

Klausul penting PKWT PKWTT menjadi sorotan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini menegaskan kembali pembatasan penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya untuk pekerjaan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam situs berita Mahkamah Konstitusi, regulasi ini menuntut perusahaan berhati-hati dalam menyusun kontrak kerja. Warga dan pelaku usaha kini harus lebih jeli memahami konsekuensi hukum atas […]
E-Court 2025: Cara Daftar Perkara Perdata dan Dokumen yang Wajib Disiapkan

Panduan e-court perdata 2025 menjadi tema penting bagi masyarakat dan praktisi hukum yang ingin memahami sistem peradilan modern di Indonesia. Melalui transformasi digital, pengajuan perkara kini bisa dilakukan secara daring sehingga lebih cepat, efisien, dan transparan. Seperti dijelaskan dalam situs berita resmi Mahkamah Agung, e-court telah menjadi langkah revolusioner dalam mempercepat akses keadilan di berbagai […]
Aturan Baru OJK untuk Pinjol: Kewajiban SLIK Mulai 31 Juli 2025

Aturan OJK pinjaman online menjadi sorotan besar sejak diumumkan bahwa mulai 31 Juli 2025, seluruh peminjam fintech wajib melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebelum mendapatkan persetujuan pinjaman. Menurut laporan dalam situs berita Kontan, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan menekan risiko kredit bermasalah di sektor fintech lending. Bagi masyarakat, aturan ini akan […]
24 Jam Pertama Saat Data Bocor: Protokol Notifikasi dan Forensik Digital

Respons insiden kebocoran data adalah kunci utama dalam mengamankan sistem dan meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan. Seperti yang diberitakan dalam situs berita CNN Indonesia, kebocoran data masif yang melibatkan seluruh warga Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius tentang perlindungan data pribadi. Fakta ini menunjukkan betapa rentannya infrastruktur digital kita, terutama ketika serangan siber terus meningkat dan menyasar […]
UU PDP Berlaku Penuh: Checklist Kepatuhan Bisnis Menjelang Audit

Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi kunci bagi perusahaan dalam menghadapi audit resmi setelah undang-undang ini berlaku penuh. Seperti dilaporkan dalam situs berita Tirto, penerapan UU PDP akan mengubah cara perusahaan mengelola, menyimpan, dan melindungi data konsumen maupun karyawan. Hal ini bukan hanya tantangan regulasi, tetapi juga peluang untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan kepercayaan […]
Pengetatan Konten Berbahaya untuk Anak: Kewajiban PSE UGC di 2025

Perlindungan anak ruang digital menjadi prioritas utama pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Seperti disampaikan dalam situs berita Aspirasikita, platform digital yang lalai menghapus konten berbahaya bagi anak akan dikenai sanksi berat mulai 2025. Hal ini menandai titik balik dalam tata kelola konten daring dan tanggung jawab PSE UGC (User Generated Content). Masyarakat kini semakin sadar […]
Revisi UU ITE 2024: Batasan Baru Konten Digital dan Implikasi Hukumnya

Perubahan utama UU ITE 2024 menjadi isu krusial yang akan memengaruhi pola interaksi digital masyarakat Indonesia. Seperti dijelaskan dalam situs berita Hukum Online, revisi ini membawa daftar pasal penting yang mengatur ulang kebebasan berekspresi, penyebaran konten, dan tanggung jawab platform digital. Hal ini tentu menimbulkan diskusi hangat, baik di kalangan warga maupun pelaku usaha. Masyarakat […]
Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Strategi Kepatuhan yang Wajib Disiapkan

Pertanggungjawaban pidana korporasi KUHP menjadi isu penting yang akan mengubah cara perusahaan beroperasi di Indonesia. Seperti dijelaskan dalam situs berita Kemenkumham, literasi hukum masyarakat meningkat seiring dengan sosialisasi KUHP baru, termasuk aturan terkait pidana korporasi. Hal ini menandai perubahan besar dalam sistem hukum yang menempatkan entitas bisnis bukan hanya sebagai subjek ekonomi, tetapi juga subjek […]
KUHP Nasional Berlaku 2026: Apa Dampaknya bagi Warga dan Pelaku Usaha?

KUHP Nasional berlaku 2026 menjadi salah satu topik hukum terbesar yang akan mengubah wajah sistem peradilan Indonesia. Seperti disampaikan dalam situs berita Mahkamah Agung, pemberlakuan undang-undang ini menjadi babak baru dalam upaya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang lebih kontekstual. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum pidana semata, tetapi juga akan berimplikasi pada hak-hak […]
Employee Rights in Indonesia: What Employers Must Know

In any business, understanding and respecting employee rights is key to maintaining a healthy, lawful, and productive work environment. For employers operating in Indonesia, it is essential to be familiar with the local labor laws to avoid legal disputes, penalties, and reputational damage. Foundations of Indonesian Labor Law Indonesia’s labor regulations are primarily governed by […]