Cara Menghitung Pesangon PHK: Rumus, Contoh, dan Dasar Hukum Terbaru

Senin pagi. Surat itu sudah ada di meja Anda sebelum Anda sempat menyeduh kopi. Pemutusan Hubungan Kerja. Berlaku efektif 30 hari sejak tanggal surat ini. Jantung Anda berdegup lebih cepat. Bukan karena panik — tapi karena satu pertanyaan langsung muncul: Berapa sebenarnya pesangon yang berhak saya terima? Dan pertanyaan itu ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Data […]

Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Ketentuan Hukum dan Cara Mengajukannya

Namanya mungkin 7 tahun. Mungkin 4. Mungkin baru 18 bulan. Ia tidak mengerti kenapa ayah dan ibu tidak lagi tidur di kamar yang sama. Ia hanya tahu: dunianya berubah. Dan tidak ada yang bertanya padanya apakah ia setuju. Inilah realitas yang paling jarang dibicarakan dalam setiap proses hukum perceraian — bahwa di balik tumpukan dokumen, […]

Panduan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam, KUH Perdata, dan Hukum Adat

Bayangkan ini. Ayah baru saja pergi. Belum genap sebulan. Dan di tengah duka yang masih basah, saudara-saudara Anda sudah mulai berbicara soal tanah, rumah, dan rekening. Tidak ada yang mau mengaku tamak. Tapi tanpa panduan yang jelas — situasi itu bisa menghancurkan keluarga yang tadinya solid. Inilah yang tidak banyak orang sadari: Indonesia menerapkan tiga […]

Prosedur Perceraian di Indonesia: Syarat, Biaya, dan Tahapan Lengkap di Pengadilan

Ada momen dalam hidup seseorang ketika kata “pernikahan” berubah menjadi beban yang paling berat. Bukan karena cinta tidak pernah ada — melainkan karena kehidupan terkadang membawa dua orang ke persimpangan yang berbeda arah. Dan di titik itulah, banyak orang tersadar bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan secara hukum. Ribuan pasangan di […]

Tanah Girik, Letter C, dan Bukti Kepemilikan Lama: Risiko Hukumnya Setelah 2 Februari 2026

Ilustrasi status hukum tanah girik di Indonesia dengan dokumen kepemilikan lama, elemen properti, dan nuansa legal modern minimalis

Banyak orang masih merasa tenang ketika melihat girik, Letter C, petuk pajak, atau bukti lama lain yang sudah “dipakai turun-temurun”. Masalahnya, rasa aman itu bisa menyesatkan ketika transaksi, waris, atau sengketa benar-benar masuk ke meja pemeriksaan hukum. Dalam ulasan status hukum girik dan alas hak adat setelah 2 Februari 2026, dijelaskan bahwa setelah tanggal tersebut, […]

Jual Beli Tanah yang Aman Secara Hukum: Dokumen, Risiko, dan Tanda Bahaya yang Sering Diabaikan

Ilustrasi minimalist dokumen dan properti untuk panduan jual beli tanah aman secara hukum, menampilkan berkas penting, simbol legalitas, dan suasana profesional tanpa objek manusia.

Transaksi tanah sering terlihat sederhana di permukaan: cocok harga, cek lokasi, lalu lanjut bayar. Padahal, justru pada tahap yang tampak “aman-aman saja” itulah banyak masalah hukum lahir—mulai dari status girik, riwayat penguasaan yang kabur, sampai penjual yang tidak benar-benar berwenang. Perubahan penting juga sedang terjadi. Dalam ulasan status hukum girik dan alas hak adat setelah […]

Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan: Dari Bipartit hingga Pengadilan

Ilustrasi perselisihan hubungan industrial perusahaan dengan simbol hukum, dokumen sengketa ketenagakerjaan, dan suasana kantor profesional bernuansa minimalis navy-gold.

Di banyak perusahaan, sengketa ketenagakerjaan sering meledak bukan karena masalahnya selalu besar, tetapi karena respons awalnya salah: komunikasi defensif, dokumen berantakan, dan jalur penyelesaian ditempuh tanpa strategi. Di saat lembaga peradilan juga terus mendorong percepatan penyelesaian perkara perdata melalui efisiensi, mediasi, dan tata kelola proses yang lebih tertib, pesan besarnya jelas: penyelesaian sengketa tidak bisa […]

UMK dan UMSK Jawa Barat 2026: Implikasi Hukumnya bagi Perusahaan dan Pekerja

Ilustrasi minimalist suasana kantor hukum profesional bertema UMSK Jawa Barat 2026 dengan elemen dokumen, palu hakim, dan aksen biru navi serta gold

Kenaikan upah minimum selalu terlihat seperti isu angka, padahal di lapangan dampaknya jauh lebih kompleks: struktur biaya berubah, kebijakan HR ikut bergeser, dan hubungan kerja bisa menjadi lebih sensitif jika perusahaan tidak cepat beradaptasi. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kebijakan terbaru terkait UMK dan UMSK tahun 2026, yang bisa dibaca langsung pada pengumuman […]

PKWT dan Outsourcing Pasca Putusan MK: Apa yang Harus Segera Dibenahi Perusahaan?

Ilustrasi minimalist pkwt outsourcing pasca putusan mk dengan dokumen hukum, palu hakim, dan timbangan keadilan bernuansa profesional navy dan gold

Bagi banyak perusahaan, PKWT dan outsourcing selama ini terasa seperti domain operasional: kontrak dibuat, vendor berjalan, target bisnis tercapai. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyorot ulang struktur norma ketenagakerjaan, cara lama membaca hubungan kerja tidak lagi cukup aman. Dalam berita resmi Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah menegaskan perlunya kejelasan yang lebih kuat, termasuk soal jangka […]

PHK yang Sah Menurut Hukum: Prosedur, Hak Pekerja, dan Risiko Perusahaan

Ilustrasi minimalist prosedur PHK yang sah di kantor hukum profesional dengan dokumen, palu hakim, dan nuansa legal modern

PHK selalu terdengar final, padahal dalam praktik hukum, yang menentukan bukan hanya hasil akhirnya, melainkan bagaimana prosesnya dibangun sejak awal. Banyak perusahaan merasa sudah mengambil langkah manajerial yang wajar, tetapi justru tersandung pada aspek prosedur, komunikasi, dan dokumentasi. Di tengah perubahan regulasi dan putusan yang memengaruhi lanskap hubungan industrial, pembacaan terhadap ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi […]