Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan: Syarat, Biaya, dan Prosedur di BPN
Orang tua Anda baru saja pergi untuk selamanya. Di tengah duka yang belum sepenuhnya kering, tiba-tiba ada urusan yang tidak bisa ditunda. Tanah. Rumah. Sertifikat. Nama yang tertera masih nama almarhum. Dan satu pertanyaan menggantung di kepala: “Sekarang harus mulai dari mana?” Kebanyakan orang melewatkan langkah ini terlalu lama — berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Padahal semakin […]
Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah: 5 Langkah Hukum Efektif dari Mediasi hingga Pengadilan
Tanah itu warisan kakek. Sudah puluhan tahun keluarga Anda tinggal di sana. Membayar pajak. Merawat bangunan. Menguburkan kenangan. Lalu suatu pagi, ada orang asing berdiri di depan pagar sambil menunjukkan selembar sertifikat dengan nama yang bukan nama Anda. “Ini tanah saya. Ada bukti hukumnya.” Situasi seperti ini bukan film drama. Ini terjadi setiap hari di […]
Tanah Girik, Letter C, dan Bukti Kepemilikan Lama: Risiko Hukumnya Setelah 2 Februari 2026
Banyak orang masih merasa tenang ketika melihat girik, Letter C, petuk pajak, atau bukti lama lain yang sudah “dipakai turun-temurun”. Masalahnya, rasa aman itu bisa menyesatkan ketika transaksi, waris, atau sengketa benar-benar masuk ke meja pemeriksaan hukum. Dalam ulasan status hukum girik dan alas hak adat setelah 2 Februari 2026, dijelaskan bahwa setelah tanggal tersebut, […]
Jual Beli Tanah yang Aman Secara Hukum: Dokumen, Risiko, dan Tanda Bahaya yang Sering Diabaikan
Transaksi tanah sering terlihat sederhana di permukaan: cocok harga, cek lokasi, lalu lanjut bayar. Padahal, justru pada tahap yang tampak “aman-aman saja” itulah banyak masalah hukum lahir—mulai dari status girik, riwayat penguasaan yang kabur, sampai penjual yang tidak benar-benar berwenang. Perubahan penting juga sedang terjadi. Dalam ulasan status hukum girik dan alas hak adat setelah […]
936 Sengketa + 32 Konflik Tanah (2024): Jangan Salah Istilah, Jangan Salah Langkah
Kalau urusan tanah mulai “panas”, biasanya ada satu hal yang bikin situasi tambah ruwet: istilahnya campur-aduk. Di lapangan, orang menyebut semuanya “sengketa”, padahal bentuk, jalur, dan risikonya bisa berbeda. Dalam kabar resmi, Kementerian ATR/BPN menyampaikan penanganan kasus tanah sepanjang 2024 yang mencakup 936 sengketa, 32 konflik, dan 1.193 perkara pertanahan—bisa Anda cek pada rilis Kantor […]
2.161 Kasus Pertanahan Diselesaikan 2024, Tapi Sengketa Sertifikat Masih Berulang
Ada ironi yang sering terjadi di lapangan: perkara selesai, tetapi akar masalah tetap hidup—lalu muncul sengketa baru dengan nama orang yang berbeda, lokasi yang beda tipis, dan pola yang hampir sama. Dalam pemberitaan, Kementerian ATR/BPN disebut menyelesaikan 2.161 kasus sepanjang 2024; detail klasifikasinya bisa Anda baca pada laporan media melalui tautan pemberitaan Kontan tentang penyelesaian […]
6.015 Kasus Pertanahan (Okt 2024–Okt 2025): 50,02% Selesai—Pelajaran Penting Sebelum Membeli Tanah
Mau beli tanah? Satu hal yang sering tidak disadari: risiko terbesar biasanya bukan harga—melainkan “status” yang tampak aman di permukaan, tetapi rapuh di belakang layar. Dalam laporan media yang mengutip capaian Kementerian ATR/BPN, disebutkan periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 ada 6.015 kasus pertanahan dan 3.019 kasus (50,02%) telah diselesaikan melalui mediasi dan verifikasi data. […]
Jawa Barat Makin Padat, Sengketa Makin Kompleks: Membaca 2025 Lewat Rumah, Waris, dan Kontrak
Karena data itu bukan sekadar angka: ia mengubah harga tanah, pola transaksi, dan dinamika keluarga. Mengacu pada tabel resmi BPS tentang jumlah penduduk, pertumbuhan, distribusi, dan kepadatan penduduk per provinsi, Jawa Barat 2025 tercatat 50,76 juta jiwa—dan saat populasi menekan ruang hidup, sengketa ikut “naik kelas”, terutama urusan rumah, waris, dan kontrak. Di titik ini, […]
Sertifikat Tanah Ganda: Memetakan Jalur BPN, PTUN, dan Perdata Tanpa Salah Langkah
Polemik pertanahan sering bermula dari hal yang tampak sederhana: data fisik dan data yuridis tidak sinkron, riwayat peralihan hak tidak rapi, atau pembaruan dokumen yang tertunda. Pemerintah pun berulang kali mengimbau masyarakat untuk memperbarui sertifikat sebagai langkah pencegahan, sebagaimana ditunjukkan dalam infografis imbauan pembaruan sertifikat tanah untuk mencegah sengketa. Namun ketika masalah sudah terlanjur muncul, […]
Sertifikat Tanah Elektronik: Kenapa Diminta, Apa yang Harus Disiapkan Pemilik
Dorongan pemerintah untuk memperbarui sertifikat tanah ke format elektronik semakin sering muncul dalam komunikasi publik, terutama sebagai langkah pencegahan sengketa yang berulang. Dalam salah satu infografik, pemerintah mengimbau pemilik sertifikat terbitan lama untuk melakukan pembaruan agar mengurangi potensi konflik pertanahan, sebagaimana dirangkum dalam imbauan pembaruan sertifikat tanah untuk mencegah sengketa. Banyak orang baru sadar pentingnya […]