Curat 25.350 Kasus (hingga 15 Juni 2024): Pola Paling Sering dan Langkah Awal Saat Rumah/Kantor Dibobol

Bayangkan pulang malam, pintu terlihat “sedikit” bergeser—lalu Anda sadar ada yang tidak beres. Di titik itu, banyak orang melakukan dua hal yang keliru: menyentuh TKP dan menyebarkan info mentah di grup WhatsApp. Padahal, data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi, dengan 25.350 kasus tercatat sejak […]
38.520 Perkara di Polda Jabar (2025): Cara Aman Membuat Laporan Polisi

Kalau Anda merasa jadi korban, menyaksikan tindak pidana, atau terlibat peristiwa yang berpotensi hukum, satu hal paling menegangkan biasanya bukan “apa yang terjadi”—melainkan “apa yang harus dilakukan duluan”. Dalam evaluasi akhir tahun yang diberitakan media, Polda Jawa Barat menangani 38.520 perkara selama 2025 dan disebut naik sekitar 2%. Rujukan beritanya bisa Anda baca di laporan […]
Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Penjara: Bedanya dengan Pidana Bersyarat dan Cara Penerapannya

Reformasi hukum pidana sedang menggeser cara kita memaknai “menghukum”: tidak selalu identik dengan penjara, tetapi juga kontrol yang terukur, bisa diawasi, dan dirancang untuk mencegah pengulangan. Pemerintah menempatkan pembaruan ini dalam kerangka besar pembaruan sistem hukum pidana nasional, sebagaimana dirangkum pada penjelasan Kemenkum terkait reformasi hukum melalui tiga aturan hukum pidana yang baru. Di titik […]
Pidana Kerja Sosial di KUHP Baru: Kapan Dijatuhkan, Syaratnya, dan Dampaknya

Reformasi hukum pidana tidak hanya bicara soal pasal baru, tetapi juga soal cara negara “mengoreksi” perilaku tanpa selalu memutus relasi sosial pelaku dengan keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Pemerintah sendiri menempatkan pembaruan ini sebagai bagian dari transformasi sistem hukum pidana nasional, sebagaimana dijelaskan dalam uraian resmi Kemenkum tentang tiga aturan hukum pidana yang baru. Di lapangan, […]
Asas Nonretroaktif KUHP 2026: Perkara Sebelum/Sesudah 2 Januari

Tanggal 2 Januari 2026 sering disebut sebagai “garis batas” yang mengubah cara banyak orang membaca risiko hukum: apakah perbuatan di masa lalu bisa diadili dengan aturan yang baru? Pemerintah sendiri menegaskan dimulainya rezim penegakan yang memasuki fase baru melalui informasi resmi tentang berlakunya KUHP dan KUHAP baru—dan ini berdampak nyata bagi individu, pelaku usaha, sampai […]
KUHP & KUHAP Baru 2026: Perubahan yang Paling Dicari Publik

Ada momen ketika perubahan hukum terasa “teoritis”—sampai hari pertama ia benar-benar dipakai untuk menangani perkara, memeriksa saksi, menilai bukti, dan memutus nasib seseorang. Pemerintah menyatakan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sebagai babak baru penegakan hukum yang lebih modern dan berkeadilan, termasuk penguatan transparansi dan pemanfaatan teknologi dalam proses acara pidana, sebagaimana dijelaskan dalam siaran resmi […]
Pasal 36 KUHP Nasional: Apa Arti “Sengaja” dan “Kealpaan” dalam Pertanggungjawaban Pidana?

Di ruang pemeriksaan, satu kata bisa mengubah arah perkara: niat. Apakah perbuatan itu dilakukan sengaja, atau terjadi karena lalai? Perbedaan ini bukan sekadar teori kampus—ia menentukan apakah seseorang bisa dipidana, seberapa berat pembuktiannya, sampai strategi pembelaan yang masuk akal. Karena itu, kami mengangkat topik ini dengan dua pijakan yang jelas: diskursus publik dan kebijakan lewat […]
Pidana Alternatif di KUHP Baru: Kerja Sosial, Pengawasan, dan Efek Jera

Perubahan KUHP baru mendorong diskusi publik yang lebih tajam tentang tujuan pemidanaan: apakah penjara selalu jadi jawaban, atau ada bentuk hukuman yang lebih proporsional sekaligus menekan residivisme. Dalam perdebatan itu, isu kebebasan berekspresi, kepastian hukum, dan potensi chilling effect ikut mengemuka—termasuk dalam laporan yang menyoroti risiko ancaman terhadap kebebasan berbicara menjelang adopsi KUHP baru. Bagi […]
KUHP Nasional Berlaku 2026: Apa Dampaknya bagi Warga dan Pelaku Usaha?

KUHP Nasional berlaku 2026 menjadi salah satu topik hukum terbesar yang akan mengubah wajah sistem peradilan Indonesia. Seperti disampaikan dalam situs berita Mahkamah Agung, pemberlakuan undang-undang ini menjadi babak baru dalam upaya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang lebih kontekstual. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum pidana semata, tetapi juga akan berimplikasi pada hak-hak […]
Civil vs. Criminal Cases: What’s the Difference?

Legal matters are generally divided into two major categories: civil and criminal law. Understanding the difference between the two is essential, whether you’re an individual seeking justice or a business protecting your interests. Though both involve the legal system, they serve very different purposes and follow distinct processes. Purpose of Civil and Criminal Law Civil […]