Curat 25.350 Kasus (hingga 15 Juni 2024): Pola Paling Sering dan Langkah Awal Saat Rumah/Kantor Dibobol
Bayangkan pulang malam, pintu terlihat “sedikit” bergeser—lalu Anda sadar ada yang tidak beres. Di titik itu, banyak orang melakukan dua hal yang keliru: menyentuh TKP dan menyebarkan info mentah di grup WhatsApp. Padahal, data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi, dengan 25.350 kasus tercatat sejak […]
38.520 Perkara di Polda Jabar (2025): Cara Aman Membuat Laporan Polisi
Kalau Anda merasa jadi korban, menyaksikan tindak pidana, atau terlibat peristiwa yang berpotensi hukum, satu hal paling menegangkan biasanya bukan “apa yang terjadi”—melainkan “apa yang harus dilakukan duluan”. Dalam evaluasi akhir tahun yang diberitakan media, Polda Jawa Barat menangani 38.520 perkara selama 2025 dan disebut naik sekitar 2%. Rujukan beritanya bisa Anda baca di laporan […]
Modus “kurir kirim file APK”: bagaimana skema penipuan bekerja dan langkah mitigasi jika sudah terlanjur unduh
Bayangkan Anda sedang sibuk, lalu WhatsApp masuk: “Paket Anda sudah sampai, ini foto paketnya.” Ada lampiran file, dan karena ingin cepat, Anda unduh. Padahal, pola seperti ini sudah banyak dibahas media, termasuk laporan CNBC Indonesia tentang modus penipuan WhatsApp yang makin beragam—yang menyoroti pengiriman file berformat APK secara acak untuk memancing korban memasang aplikasi berbahaya. […]
Hoaks bansos Ramadan via tautan/telegram: cara verifikasi informasi dan langkah aman sebelum membagikan
Setiap Ramadan, ruang digital ikut ramai: niat berbagi meningkat, rasa khawatir juga mudah terpancing. Di momen seperti ini, penipu sering memanfaatkan suasana—muncul tautan yang mengklaim bansos pemerintah “cair” jika kita memasukkan data, klik link, atau mendaftar lewat Telegram. Komdigi sudah pernah membantah pola klaim tersebut lewat klarifikasi hoaks bansos Ramadan Rp15 juta yang beredar melalui […]
Peringatan OJK jelang Ramadan: pola penipuan THR/bonus dan donasi palsu yang sering beredar di chat
Menjelang Ramadan, chat keluarga dan grup kantor biasanya makin ramai: info bukber, bagi-bagi jadwal, sampai pesan “promo” yang tiba-tiba terasa terlalu bagus untuk ditolak. Di momen seperti ini, OJK ikut mengingatkan publik agar waspada karena pelaku memanfaatkan urgensi dan emosi—mulai dari iming-iming THR/bonus sampai tautan donasi yang tampak mulia. Rujukan awal kami: artikel berita peringatan […]
Pasal 27A UU ITE Setelah Putusan MK: Panduan Aman untuk Kritik, Review, dan Reputasi Digital
Ruang publik digital makin ditopang oleh review, utas X, video pendek, dan komentar marketplace. Di satu sisi, ekosistem ini mendorong akuntabilitas; di sisi lain, satu kalimat yang dianggap “menyerang” bisa memicu proses hukum dan krisis reputasi. Mahkamah Konstitusi ikut memberi arah dengan menegaskan batas pemaknaan unsur pencemaran nama baik agar tidak dipakai membungkam kritik, sebagaimana […]
Alat Bukti Elektronik Pasca UU 1/2024: Syarat Sah Chat, Email, dan Dokumen Digital
Ada banyak perkara yang sebenarnya “sudah selesai” di kepala kita—karena chat-nya jelas, email-nya rapi, dan dokumennya lengkap—namun berubah arah saat masuk meja penyidik, jaksa, atau hakim. Masalahnya hampir selalu sama: bukti digital itu rapuh, mudah diperdebatkan, dan sering kehilangan konteks saat diprint atau disalin. Itulah mengapa kami merujuk pada panduan Hukumonline soal syarat dan kekuatan […]
Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Penjara: Bedanya dengan Pidana Bersyarat dan Cara Penerapannya
Reformasi hukum pidana sedang menggeser cara kita memaknai “menghukum”: tidak selalu identik dengan penjara, tetapi juga kontrol yang terukur, bisa diawasi, dan dirancang untuk mencegah pengulangan. Pemerintah menempatkan pembaruan ini dalam kerangka besar pembaruan sistem hukum pidana nasional, sebagaimana dirangkum pada penjelasan Kemenkum terkait reformasi hukum melalui tiga aturan hukum pidana yang baru. Di titik […]
Pidana Kerja Sosial di KUHP Baru: Kapan Dijatuhkan, Syaratnya, dan Dampaknya
Reformasi hukum pidana tidak hanya bicara soal pasal baru, tetapi juga soal cara negara “mengoreksi” perilaku tanpa selalu memutus relasi sosial pelaku dengan keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Pemerintah sendiri menempatkan pembaruan ini sebagai bagian dari transformasi sistem hukum pidana nasional, sebagaimana dijelaskan dalam uraian resmi Kemenkum tentang tiga aturan hukum pidana yang baru. Di lapangan, […]
Asas Nonretroaktif KUHP 2026: Perkara Sebelum/Sesudah 2 Januari
Tanggal 2 Januari 2026 sering disebut sebagai “garis batas” yang mengubah cara banyak orang membaca risiko hukum: apakah perbuatan di masa lalu bisa diadili dengan aturan yang baru? Pemerintah sendiri menegaskan dimulainya rezim penegakan yang memasuki fase baru melalui informasi resmi tentang berlakunya KUHP dan KUHAP baru—dan ini berdampak nyata bagi individu, pelaku usaha, sampai […]