Mediasi untuk UMKM: Menang Cepat Tanpa Bakar Kas—Tapi Seberapa Kuat Eksekusinya?
Keputusan UMKM saat menghadapi sengketa sering berangkat dari kebutuhan sederhana: menjaga cashflow, mempertahankan relasi bisnis, dan menghentikan “kebocoran waktu” yang mengganggu operasional. Karena itu, penguatan ekosistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi topik yang makin relevan, termasuk kolaborasi kelembagaan sebagaimana diberitakan dalam penguatan penyelesaian sengketa UMKM lewat mediasi oleh KADIN dan BANI. Bagi pelaku usaha, […]
Dolus Eventualis: Saat Pelaku “Menerima Risiko”—Konsep Mens Rea yang Sering Disalahpahami
Di banyak perkara pidana, perdebatan paling menentukan justru bukan “apa yang terjadi”, melainkan “apa yang ada di kepala pelaku saat itu.” Itulah wilayah mens rea: niat, pengetahuan, kehendak, dan—yang sering bikin salah paham—sikap pelaku terhadap risiko. Untuk menjaga pembahasan ini tetap berbasis pijakan, kami merujuk diskursus pemidanaan dari Mahkamah Agung lewat artikel MariNews MA tentang […]
Alarm 3×24 Jam: Hak Korban Kebocoran Data dan Bukti yang Wajib Diselamatkan
Kebocoran data tidak lagi berhenti sebagai “insiden IT”—ia cepat berubah menjadi krisis kepercayaan, krisis kontrak, dan krisis kepatuhan. Ketika UU Pelindungan Data Pribadi mulai ditegakkan, perusahaan dituntut menyiapkan prosedur respons insiden, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada pihak terdampak, sebagaimana ditekankan dalam ulasan ICCA tentang kesiapan perusahaan mematuhi UU PDP. Yang sering luput: menit-menit awal bukan hanya […]
Actus Reus vs Mens Rea: Kesalahan Umum Publik Saat Menilai Kasus Pidana dari Potongan Video
Timeline sering bekerja lebih cepat daripada proses pembuktian. Satu potongan video—15 detik, tanpa konteks—sudah cukup untuk membentuk “vonis sosial”: siapa pelaku, apa motifnya, dan pasal apa yang pantas. Padahal, hukum pidana tidak dibangun dari potongan; ia dibangun dari rangkaian perbuatan, niat batin, serta bukti yang diuji. Untuk memahami mengapa istilah ini ramai, Anda bisa melihat […]
Pasal 36 KUHP Nasional: Apa Arti “Sengaja” dan “Kealpaan” dalam Pertanggungjawaban Pidana?
Di ruang pemeriksaan, satu kata bisa mengubah arah perkara: niat. Apakah perbuatan itu dilakukan sengaja, atau terjadi karena lalai? Perbedaan ini bukan sekadar teori kampus—ia menentukan apakah seseorang bisa dipidana, seberapa berat pembuktiannya, sampai strategi pembelaan yang masuk akal. Karena itu, kami mengangkat topik ini dengan dua pijakan yang jelas: diskursus publik dan kebijakan lewat […]
Mens Rea Jadi Sorotan 2026: Mengapa “Niat” Kini Jadi Kata Kunci dalam Banyak Perkara?
Dalam beberapa hari terakhir, publik ramai membicarakan “mens rea” setelah muncul perdebatan soal materi komedi yang tayang di platform streaming, lalu dikaitkan dengan penerapan KUHP baru. Melalui pemberitaan yang mengulas penjelasan Mahfud MD terkait polemik materi Mens Rea di Netflix, masyarakat diingatkan pada satu hal yang sering diabaikan: dalam banyak perkara pidana, bukan hanya “apa […]
Chat, Email, Rekaman: Cara Membuat Bukti Elektronik “Diakui” di Pengadilan
Chat WhatsApp, email kerja, voice note, hingga rekaman meeting sering dianggap “cukup jelas” untuk membuktikan sesuatu. Namun di ruang sidang, yang diuji bukan hanya isi pesannya, melainkan juga asal-usul, keutuhan, dan cara memperoleh data tersebut. Isu penguatan kapasitas digital forensik juga makin sering dibahas karena menentukan kualitas penanganan perkara—termasuk pada sektor spesifik—sebagaimana tergambar dalam opini […]
2 Januari 2026: Checklist Perubahan KUHP Nasional untuk Warga dan Pelaku Usaha
Banyak orang mengira perubahan hukum pidana hanya relevan ketika ada kasus. Kenyataannya, momen berlakunya KUHP baru adalah perubahan “aturan main” yang memengaruhi cara aparat menilai perbuatan, cara masyarakat berinteraksi, dan cara perusahaan mengelola risiko. Rangkaian sosialisasi pemerintah juga menunjukkan fokus pada kesiapan implementasi, seperti terlihat pada kabar webinar sosialisasi KUHP baru dan penekanan kesiapan implementasi […]
Sertifikat Tanah Ganda: Memetakan Jalur BPN, PTUN, dan Perdata Tanpa Salah Langkah
Polemik pertanahan sering bermula dari hal yang tampak sederhana: data fisik dan data yuridis tidak sinkron, riwayat peralihan hak tidak rapi, atau pembaruan dokumen yang tertunda. Pemerintah pun berulang kali mengimbau masyarakat untuk memperbarui sertifikat sebagai langkah pencegahan, sebagaimana ditunjukkan dalam infografis imbauan pembaruan sertifikat tanah untuk mencegah sengketa. Namun ketika masalah sudah terlanjur muncul, […]
Sertifikat Tanah Elektronik: Kenapa Diminta, Apa yang Harus Disiapkan Pemilik
Dorongan pemerintah untuk memperbarui sertifikat tanah ke format elektronik semakin sering muncul dalam komunikasi publik, terutama sebagai langkah pencegahan sengketa yang berulang. Dalam salah satu infografik, pemerintah mengimbau pemilik sertifikat terbitan lama untuk melakukan pembaruan agar mengurangi potensi konflik pertanahan, sebagaimana dirangkum dalam imbauan pembaruan sertifikat tanah untuk mencegah sengketa. Banyak orang baru sadar pentingnya […]