Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Ketentuan Hukum dan Cara Mengajukannya
Namanya mungkin 7 tahun. Mungkin 4. Mungkin baru 18 bulan. Ia tidak mengerti kenapa ayah dan ibu tidak lagi tidur di kamar yang sama. Ia hanya tahu: dunianya berubah. Dan tidak ada yang bertanya padanya apakah ia setuju. Inilah realitas yang paling jarang dibicarakan dalam setiap proses hukum perceraian — bahwa di balik tumpukan dokumen, […]
Prosedur Perceraian di Indonesia: Syarat, Biaya, dan Tahapan Lengkap di Pengadilan
Ada momen dalam hidup seseorang ketika kata “pernikahan” berubah menjadi beban yang paling berat. Bukan karena cinta tidak pernah ada — melainkan karena kehidupan terkadang membawa dua orang ke persimpangan yang berbeda arah. Dan di titik itulah, banyak orang tersadar bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan secara hukum. Ribuan pasangan di […]
Tanah Girik, Letter C, dan Bukti Kepemilikan Lama: Risiko Hukumnya Setelah 2 Februari 2026
Banyak orang masih merasa tenang ketika melihat girik, Letter C, petuk pajak, atau bukti lama lain yang sudah “dipakai turun-temurun”. Masalahnya, rasa aman itu bisa menyesatkan ketika transaksi, waris, atau sengketa benar-benar masuk ke meja pemeriksaan hukum. Dalam ulasan status hukum girik dan alas hak adat setelah 2 Februari 2026, dijelaskan bahwa setelah tanggal tersebut, […]
Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan: Dari Bipartit hingga Pengadilan
Di banyak perusahaan, sengketa ketenagakerjaan sering meledak bukan karena masalahnya selalu besar, tetapi karena respons awalnya salah: komunikasi defensif, dokumen berantakan, dan jalur penyelesaian ditempuh tanpa strategi. Di saat lembaga peradilan juga terus mendorong percepatan penyelesaian perkara perdata melalui efisiensi, mediasi, dan tata kelola proses yang lebih tertib, pesan besarnya jelas: penyelesaian sengketa tidak bisa […]
UMK dan UMSK Jawa Barat 2026: Implikasi Hukumnya bagi Perusahaan dan Pekerja
Kenaikan upah minimum selalu terlihat seperti isu angka, padahal di lapangan dampaknya jauh lebih kompleks: struktur biaya berubah, kebijakan HR ikut bergeser, dan hubungan kerja bisa menjadi lebih sensitif jika perusahaan tidak cepat beradaptasi. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kebijakan terbaru terkait UMK dan UMSK tahun 2026, yang bisa dibaca langsung pada pengumuman […]
Arbitrase di Indonesia Tahun 2026: Untung, Risiko, dan Isi Klausul yang Tidak Boleh Longgar
Konflik bisnis hari ini tidak selalu meledak di ruang sidang; sering kali ia lahir diam-diam dari kontrak yang tampak rapi, tetapi menyimpan celah fatal di klausul penyelesaian sengketa. Di tengah kebutuhan bisnis yang serba cepat, privat, dan presisi, aturan main arbitrase menjadi semakin relevan untuk dibaca ulang. Salah satu rujukan penting dapat dilihat pada aturan […]
Sengketa Bisnis: Kapan Lebih Tepat Memilih Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, atau Gugatan?
Dalam dunia usaha, konflik jarang meledak tanpa tanda. Ia biasanya dimulai dari invoice yang tertahan, kontrak yang ditafsirkan berbeda, atau janji kerja sama yang mendadak berubah arah saat uang, reputasi, dan kontrol mulai dipertaruhkan. Di tengah dinamika itu, pilihan forum penyelesaian sengketa bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi soal strategi, biaya, kecepatan, dan daya […]
Cara Menyusun Kontrak Bisnis yang Aman Secara Hukum agar Tidak Berujung Sengketa
Banyak sengketa bisnis tidak meledak di ruang sidang pada hari pertama—ia justru dimulai dari kontrak yang tampak rapi, tetapi menyimpan celah di definisi, kewenangan, hingga mekanisme penyelesaian. Di tengah dinamika transaksi yang makin cepat, praktik penyusunan perjanjian tidak bisa lagi sekadar copy-paste template lama. Bahkan, perdebatan hukum dalam ulasan Hukumonline tentang perjanjian perdagangan Indonesia-Amerika dan […]
Perubahan Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran PT Menurut Permenkum No. 49 Tahun 2025
Perubahan data perseroan kini tidak bisa lagi diperlakukan sebagai urusan administratif yang “tinggal lewat notaris lalu selesai”. Dalam praktik terbaru, negara mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pendirian, perubahan data, hingga pembubaran PT. Salah satu gambaran yang cukup jelas datang dari ulasan ABNR tentang scrutiny baru atas corporate actions di Indonesia berdasarkan MOL Regulation No. […]
Beban Perkara Mahkamah Agung 31.138 pada 2024: Apa Dampaknya bagi Lama Kasasi?
Ketika sebuah perkara naik ke tingkat kasasi, banyak pencari keadilan berharap prosesnya berjalan lurus, cepat, dan memberi kepastian. Namun realitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas argumentasi hukum, melainkan juga oleh kapasitas lembaga yang memeriksa perkara tersebut. Dalam rilis resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung tentang produktivitas memutus dan beban perkara 2024, publik bisa melihat satu fakta […]