Skor Kredit Jadi Bahasa Baru Kepercayaan: Pinjol Legal Wajib Lapor SLIK Mulai 31 Juli 2025
Per 31 Juli 2025, lanskap pinjaman digital bergerak ke fase yang lebih “terukur”: penyelenggara pindar (pinjaman daring) legal diwajibkan menjadi pelapor SLIK. Kebijakan ini ramai dibahas karena menyentuh urusan sehari-hari—dari pengajuan KPR sampai cicilan motor—dan diberitakan secara resmi dalam laporan Antara tentang kewajiban pelapor SLIK bagi penyelenggara pindar. Untuk masyarakat, perubahan ini tidak lagi sekadar […]
Menjelang 2026: Pidana Korporasi dalam KUHP, Uji Kesiapan Aparat dan Peta Jalan Kepatuhan
Akhir 2025 menjadi periode “pemanasan” yang krusial: banyak perusahaan mulai menilai ulang eksposur pidana, sementara aparat penegak hukum menyiapkan pendekatan penanganan perkara berbasis entitas. Perubahan ini tidak berdiri sendiri—misalnya, isu perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual juga ikut terdampak oleh kerangka baru, sebagaimana diulas dalam analisis mengenai Indonesia’s new criminal code dan kaitannya dengan IP. […]
Hak Cipta dan Konten AI: Batas, Tanggung Jawab, dan Risiko Sengketa
Hak cipta konten kecerdasan buatan adalah alarm kesadaran yang mengajak warga, pelaku usaha, dan kreator untuk menata strategi, memahami batas, serta menutup celah sengketa sejak awal. Sorotan publik kian tajam setelah pemerintah mendorong regulasi komprehensif AI sebagaimana diberitakan dalam situs berita ANTARA—dorongan kebijakan yang menandai pentingnya payung hukum bagi pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia […]
Regulasi AI: Arah Kebijakan, Etika, dan Kesiapan Penegakan di Indonesia
Regulasi kecerdasan buatan Indonesia hadir sebagai pengungkit kepercayaan dan perlindungan, sekaligus mesin akselerasi inovasi yang aman. Pembaruan kebijakan, standar teknis, dan tata kelola berlapis mulai digerakkan pemerintah untuk memastikan pengembangan AI yang akuntabel, human-centric, dan menghormati HAM. Seperti diberitakan dalam situs berita Kominfo/Komdigi mengenai agenda kebijakan dan inisiatif pemanfaatan AI nasional, sinyal regulatif ini mengarah […]
Moderasi Konten Daring: Tuntutan Pemerintah kepada Platform Besar
Pengawasan konten berbahaya daring semakin menuntut kedisiplinan platform, pemerintah, dan pengguna untuk membangun ekosistem digital yang aman sekaligus menghormati kebebasan berekspresi. Seperti dilaporkan dalam situs berita Reuters tentang seruan Indonesia agar platform global memperketat tindakan terhadap konten yang merugikan publik, dinamika kebijakan ini mendorong content governance yang terukur dan akuntabel (dalam situs berita Reuters). Tekanan […]
Social Commerce Pasca TikTok Shop: Batas Transaksi dan Kepastian Hukum
Larangan social commerce Permendag 31 adalah alarm kepatuhan bagi pelaku usaha digital dan konsumen: memahami batas transaksi, data governance, serta mekanisme dispute resolution menjadi kebutuhan mendesak agar bisnis tetap kompetitif dan patuh regulasi. Keputusan pemerintah menata marketplace dan social commerce memantik perubahan arsitektur perdagangan digital. Kebijakan ini menyoroti pemisahan fitur promosi dan transaksi agar tidak […]
OJK Perketat Pinjol: Kewajiban SLIK dan Tata Kelola Risiko Mulai 2025
Aturan OJK pinjaman online 2025 adalah sinyal kuat bahwa kualitas penyaluran dana dan perlindungan konsumen akan ditingkatkan secara menyeluruh—mulai dari SLIK checking, credit scoring yang terukur, sampai tata kelola risiko yang dapat diaudit. Kebijakan ini diberitakan luas dalam situs berita Kontan yang menegaskan syarat kelulusan SLIK bagi peminjam dan anjuran mengecek daftar pinjol resmi OJK […]
Serangan Kredensial Melejit 2025: Implikasi bagi Pengguna dan Pelaku Usaha
Keamanan kredensial serangan meningkat menjadi alarm keras sepanjang 2025, memaksa organisasi dan pengguna rumahan memperbarui cara melindungi identitas digital, akses akun, dan harta data. Laporan yang menyoroti lonjakan pencurian kredensial hingga triple digit memperlihatkan pola serangan yang semakin terstruktur dan otomatis. Sebagaimana diulas dalam situs berita ITPro yang mencatat tren peningkatan 160% dan teknik penyerang […]
UU PDP: Penegakan, Sanksi, dan Kesiapan Bisnis Memasuki 2026
Perlindungan data pribadi indonesia adalah fondasi kepercayaan digital yang menentukan reputasi merek, nilai aset data, dan resiliensi bisnis—terutama menghadapi 2026 ketika penegakan makin intensif. Sorotan publik meningkat seiring isu kebocoran dan penyalahgunaan data; kebutuhan compliance tidak lagi sekadar checklist tetapi menjadi strategi inti. Pemberitaan dalam situs berita Hukumonline menekankan bahwa kepercayaan pelanggan bergantung pada transparansi […]
Wiretapping dan Privasi: Imbas Perjanjian Kejaksaan dengan Operator Seluler
Wiretapping kejaksaan dan privasi kini menjadi frasa yang paling sering dibicarakan ketika penegakan hukum bersinggungan dengan hak asasi digital dan tata kelola data. Seperti dipaparkan dalam situs berita Reuters mengenai penandatanganan perjanjian penyadapan antara kejaksaan dan operator telekomunikasi—yang memantik pro-kontra soal standar akuntabilitas, rambu-rambu hukum acara, hingga tata kelola data—isu ini menuntut respons kebijakan yang […]