Menjelang 2026: Pidana Korporasi dalam KUHP, Uji Kesiapan Aparat dan Peta Jalan Kepatuhan
Akhir 2025 menjadi periode “pemanasan” yang krusial: banyak perusahaan mulai menilai ulang eksposur pidana, sementara aparat penegak hukum menyiapkan pendekatan penanganan perkara berbasis entitas. Perubahan ini tidak berdiri sendiri—misalnya, isu perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual juga ikut terdampak oleh kerangka baru, sebagaimana diulas dalam analisis mengenai Indonesia’s new criminal code dan kaitannya dengan IP. […]
Hak Cipta dan Konten AI: Batas, Tanggung Jawab, dan Risiko Sengketa
Hak cipta konten kecerdasan buatan adalah alarm kesadaran yang mengajak warga, pelaku usaha, dan kreator untuk menata strategi, memahami batas, serta menutup celah sengketa sejak awal. Sorotan publik kian tajam setelah pemerintah mendorong regulasi komprehensif AI sebagaimana diberitakan dalam situs berita ANTARA—dorongan kebijakan yang menandai pentingnya payung hukum bagi pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia […]
Regulasi AI: Arah Kebijakan, Etika, dan Kesiapan Penegakan di Indonesia
Regulasi kecerdasan buatan Indonesia hadir sebagai pengungkit kepercayaan dan perlindungan, sekaligus mesin akselerasi inovasi yang aman. Pembaruan kebijakan, standar teknis, dan tata kelola berlapis mulai digerakkan pemerintah untuk memastikan pengembangan AI yang akuntabel, human-centric, dan menghormati HAM. Seperti diberitakan dalam situs berita Kominfo/Komdigi mengenai agenda kebijakan dan inisiatif pemanfaatan AI nasional, sinyal regulatif ini mengarah […]
OJK Perketat Pinjol: Kewajiban SLIK dan Tata Kelola Risiko Mulai 2025
Aturan OJK pinjaman online 2025 adalah sinyal kuat bahwa kualitas penyaluran dana dan perlindungan konsumen akan ditingkatkan secara menyeluruh—mulai dari SLIK checking, credit scoring yang terukur, sampai tata kelola risiko yang dapat diaudit. Kebijakan ini diberitakan luas dalam situs berita Kontan yang menegaskan syarat kelulusan SLIK bagi peminjam dan anjuran mengecek daftar pinjol resmi OJK […]
Serangan Kredensial Melejit 2025: Implikasi bagi Pengguna dan Pelaku Usaha
Keamanan kredensial serangan meningkat menjadi alarm keras sepanjang 2025, memaksa organisasi dan pengguna rumahan memperbarui cara melindungi identitas digital, akses akun, dan harta data. Laporan yang menyoroti lonjakan pencurian kredensial hingga triple digit memperlihatkan pola serangan yang semakin terstruktur dan otomatis. Sebagaimana diulas dalam situs berita ITPro yang mencatat tren peningkatan 160% dan teknik penyerang […]
UU PDP: Penegakan, Sanksi, dan Kesiapan Bisnis Memasuki 2026
Perlindungan data pribadi indonesia adalah fondasi kepercayaan digital yang menentukan reputasi merek, nilai aset data, dan resiliensi bisnis—terutama menghadapi 2026 ketika penegakan makin intensif. Sorotan publik meningkat seiring isu kebocoran dan penyalahgunaan data; kebutuhan compliance tidak lagi sekadar checklist tetapi menjadi strategi inti. Pemberitaan dalam situs berita Hukumonline menekankan bahwa kepercayaan pelanggan bergantung pada transparansi […]
KUHP Baru Hitung Mundur 2026: Perubahan Kunci Pidana Alternatif dan Jerat Korporasi
Kuhp nasional berlaku 2026 menjadi alarm strategis bagi warga dan pelaku usaha untuk memperbarui literasi hukum, tata kelola, dan mitigasi risiko. Laporan dalam situs berita Hukumonline menggarisbawahi dua sumbu utama: perluasan pidana alternatif dan penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi—dua hal yang menuntut compliance aktif, risk assessment yang tajam, dan kesiapan incident response (dalam situs berita Hukumonline). […]
Due Diligence Properti: PBG/IMB, Sertifikat Elektronik, dan Cek Keaslian via Sentuh Tanahku
Due diligence legal properti PBG menjadi tahapan penting sebelum seseorang membeli atau membangun properti. Seperti disampaikan dalam situs berita Detik, masyarakat yang membangun rumah tanpa IMB atau PBG bisa menghadapi risiko pembongkaran. Aturan ini memperlihatkan betapa pentingnya kepatuhan pada regulasi perizinan agar investasi properti tetap aman secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian. Proses due diligence […]
UU PDP Berlaku Penuh: Checklist Kepatuhan Bisnis Menjelang Audit
Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi kunci bagi perusahaan dalam menghadapi audit resmi setelah undang-undang ini berlaku penuh. Seperti dilaporkan dalam situs berita Tirto, penerapan UU PDP akan mengubah cara perusahaan mengelola, menyimpan, dan melindungi data konsumen maupun karyawan. Hal ini bukan hanya tantangan regulasi, tetapi juga peluang untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan kepercayaan […]