Moderasi Konten Daring: Tuntutan Pemerintah kepada Platform Besar
Pengawasan konten berbahaya daring semakin menuntut kedisiplinan platform, pemerintah, dan pengguna untuk membangun ekosistem digital yang aman sekaligus menghormati kebebasan berekspresi. Seperti dilaporkan dalam situs berita Reuters tentang seruan Indonesia agar platform global memperketat tindakan terhadap konten yang merugikan publik, dinamika kebijakan ini mendorong content governance yang terukur dan akuntabel (dalam situs berita Reuters). Tekanan […]
OJK Perketat Pinjol: Kewajiban SLIK dan Tata Kelola Risiko Mulai 2025
Aturan OJK pinjaman online 2025 adalah sinyal kuat bahwa kualitas penyaluran dana dan perlindungan konsumen akan ditingkatkan secara menyeluruh—mulai dari SLIK checking, credit scoring yang terukur, sampai tata kelola risiko yang dapat diaudit. Kebijakan ini diberitakan luas dalam situs berita Kontan yang menegaskan syarat kelulusan SLIK bagi peminjam dan anjuran mengecek daftar pinjol resmi OJK […]
Serangan Kredensial Melejit 2025: Implikasi bagi Pengguna dan Pelaku Usaha
Keamanan kredensial serangan meningkat menjadi alarm keras sepanjang 2025, memaksa organisasi dan pengguna rumahan memperbarui cara melindungi identitas digital, akses akun, dan harta data. Laporan yang menyoroti lonjakan pencurian kredensial hingga triple digit memperlihatkan pola serangan yang semakin terstruktur dan otomatis. Sebagaimana diulas dalam situs berita ITPro yang mencatat tren peningkatan 160% dan teknik penyerang […]
UU PDP: Penegakan, Sanksi, dan Kesiapan Bisnis Memasuki 2026
Perlindungan data pribadi indonesia adalah fondasi kepercayaan digital yang menentukan reputasi merek, nilai aset data, dan resiliensi bisnis—terutama menghadapi 2026 ketika penegakan makin intensif. Sorotan publik meningkat seiring isu kebocoran dan penyalahgunaan data; kebutuhan compliance tidak lagi sekadar checklist tetapi menjadi strategi inti. Pemberitaan dalam situs berita Hukumonline menekankan bahwa kepercayaan pelanggan bergantung pada transparansi […]
Due Diligence Properti: PBG/IMB, Sertifikat Elektronik, dan Cek Keaslian via Sentuh Tanahku
Due diligence legal properti PBG menjadi tahapan penting sebelum seseorang membeli atau membangun properti. Seperti disampaikan dalam situs berita Detik, masyarakat yang membangun rumah tanpa IMB atau PBG bisa menghadapi risiko pembongkaran. Aturan ini memperlihatkan betapa pentingnya kepatuhan pada regulasi perizinan agar investasi properti tetap aman secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian. Proses due diligence […]
Tanggung Jawab Platform atas Konten UGC: Arah Regulasi dan Praktik Penegakan
Tanggung jawab platform konten UGC menjadi isu penting yang semakin disorot di tengah maraknya media sosial dan platform digital. Seperti yang disampaikan dalam situs berita Hukumonline, perbedaan antara lembaga penyiaran tradisional dan platform digital memunculkan tantangan hukum tersendiri. Hal ini menegaskan urgensi regulasi yang jelas untuk memastikan perlindungan publik sekaligus mendukung iklim digital yang sehat. […]
Aturan Baru OJK untuk Pinjol: Kewajiban SLIK Mulai 31 Juli 2025
Aturan OJK pinjaman online menjadi sorotan besar sejak diumumkan bahwa mulai 31 Juli 2025, seluruh peminjam fintech wajib melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebelum mendapatkan persetujuan pinjaman. Menurut laporan dalam situs berita Kontan, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan menekan risiko kredit bermasalah di sektor fintech lending. Bagi masyarakat, aturan ini akan […]
24 Jam Pertama Saat Data Bocor: Protokol Notifikasi dan Forensik Digital
Respons insiden kebocoran data adalah kunci utama dalam mengamankan sistem dan meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan. Seperti yang diberitakan dalam situs berita CNN Indonesia, kebocoran data masif yang melibatkan seluruh warga Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius tentang perlindungan data pribadi. Fakta ini menunjukkan betapa rentannya infrastruktur digital kita, terutama ketika serangan siber terus meningkat dan menyasar […]
UU PDP Berlaku Penuh: Checklist Kepatuhan Bisnis Menjelang Audit
Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi kunci bagi perusahaan dalam menghadapi audit resmi setelah undang-undang ini berlaku penuh. Seperti dilaporkan dalam situs berita Tirto, penerapan UU PDP akan mengubah cara perusahaan mengelola, menyimpan, dan melindungi data konsumen maupun karyawan. Hal ini bukan hanya tantangan regulasi, tetapi juga peluang untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan kepercayaan […]
Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Strategi Kepatuhan yang Wajib Disiapkan
Pertanggungjawaban pidana korporasi KUHP menjadi isu penting yang akan mengubah cara perusahaan beroperasi di Indonesia. Seperti dijelaskan dalam situs berita Kemenkumham, literasi hukum masyarakat meningkat seiring dengan sosialisasi KUHP baru, termasuk aturan terkait pidana korporasi. Hal ini menandai perubahan besar dalam sistem hukum yang menempatkan entitas bisnis bukan hanya sebagai subjek ekonomi, tetapi juga subjek […]