Category: Tips Hukum & Edukasi Publik

Kategori ini dirancang untuk membantu masyarakat Karawang dan sekitarnya memahami hukum secara lebih mudah dan praktis. Melalui artikel edukatif, Sarana Law Firm menghadirkan panduan memilih pengacara, jawaban atas pertanyaan hukum sehari-hari, hingga strategi dasar menghadapi masalah hukum pribadi maupun bisnis.

Tujuannya adalah memberikan literasi hukum yang relevan—mulai dari langkah awal sebelum konsultasi, tips menghemat biaya hukum, hingga penjelasan istilah-istilah hukum yang sering membingungkan. Dengan pendekatan yang jelas, transparan, dan berorientasi solusi, kami ingin mendukung setiap pembaca agar lebih percaya diri dalam mengambil keputusan hukum.

Melalui konten ini, kami berkomitmen menjadi mitra edukasi publik di Karawang, menghadirkan wawasan yang aplikatif bagi individu, keluarga, maupun korporasi.

Perceraian Era Digital: Jalur E-Court, Mediasi Wajib, dan Biaya Paling Realistis

Ilustrasi prosedur perceraian e-court 2025 berupa laptop dengan layar bertuliskan e-court, dokumen perceraian yang robek, palu hakim, dan ikon keluarga kayu di atas meja kayu gelap.

Prosedur perceraian e-court 2025 kini menjadi sorotan karena dianggap sebagai terobosan besar dalam sistem peradilan Indonesia. Menurut penjelasan dalam situs berita BeritaNusa, perceraian tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara manual, melainkan sudah terintegrasi dengan jalur elektronik. Hal ini membuka akses lebih cepat dan efisien, baik bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang mendampingi. Bagi pasangan yang hendak […]

Putusan MK Soal PHK: Tenggat Gugatan PHI Resmi Satu Tahun Usai Mediasi Gagal

Ilustrasi perselisihan hubungan industrial Jabar dengan simbol hukum berupa timbangan emas, palu hakim, dan buku hitam berjudul Industrial Disputes di atas meja kayu.

Perselisihan hubungan industrial Jabar kini memiliki dimensi baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting mengenai tenggat waktu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Seperti dilaporkan dalam situs berita MK, tenggat waktu gugatan kini resmi ditetapkan satu tahun setelah mediasi dinyatakan gagal. Keputusan ini akan berdampak luas, tidak hanya pada pekerja, namun juga perusahaan yang […]

E-Court 2025: Cara Daftar Perkara Perdata dan Dokumen yang Wajib Disiapkan

Ilustrasi panduan e-court perdata 2025 berupa meja kerja modern dengan laptop menampilkan sistem e-court, timbangan emas, dokumen hukum, dan pena elegan.

Panduan e-court perdata 2025 menjadi tema penting bagi masyarakat dan praktisi hukum yang ingin memahami sistem peradilan modern di Indonesia. Melalui transformasi digital, pengajuan perkara kini bisa dilakukan secara daring sehingga lebih cepat, efisien, dan transparan. Seperti dijelaskan dalam situs berita resmi Mahkamah Agung, e-court telah menjadi langkah revolusioner dalam mempercepat akses keadilan di berbagai […]

Sengketa Tanah di Karawang–Bekasi: Pelajaran Penting untuk Pemilik Lahan

Timbangan emas berdiri di atas tunggul kayu di tengah sawah Karawang–Bekasi saat senja, melambangkan sengketa tanah Jawa Barat.

Sengketa tanah Jawa Barat terus menjadi isu krusial yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti dilaporkan dalam situs berita iNews Jabar, konflik tanah di Karawang Timur memicu ketegangan hingga bentrokan warga dengan aparat. Situasi ini mencerminkan betapa seriusnya problem kepastian hukum agraria di wilayah dengan pertumbuhan industri pesat. Para pemilik lahan sering kali menghadapi […]

Penagihan Utang Beretika: Batas Kewenangan Debt Collector Menurut Aturan

Hak debitur saat ditagih digambarkan melalui ilustrasi meja hukum berisi dokumen utang, timbangan emas, palu hakim, dan amplop tagihan.

Hak debitur saat ditagih adalah topik krusial yang sering menimbulkan perdebatan ketika debt collector melakukan penagihan. Dalam situs berita Antara, disebutkan bahwa praktik penagihan yang tidak sesuai aturan dapat melanggar hak debitur serta menciptakan konflik hukum. Pertanyaan mengenai batas kewenangan penagih utang menjadi penting untuk dipahami baik oleh masyarakat umum maupun pelaku usaha. Bagi debitur, […]

Aturan Baru OJK untuk Pinjol: Kewajiban SLIK Mulai 31 Juli 2025

Ilustrasi aturan OJK pinjaman online dengan smartphone bertuliskan loan, timbangan emas, uang kertas, koin, dan latar dokumen OJK berwarna biru emas.

Aturan OJK pinjaman online menjadi sorotan besar sejak diumumkan bahwa mulai 31 Juli 2025, seluruh peminjam fintech wajib melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebelum mendapatkan persetujuan pinjaman. Menurut laporan dalam situs berita Kontan, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan menekan risiko kredit bermasalah di sektor fintech lending. Bagi masyarakat, aturan ini akan […]

24 Jam Pertama Saat Data Bocor: Protokol Notifikasi dan Forensik Digital

Ilustrasi respons insiden kebocoran data dengan laporan data breach, gembok emas, ponsel menampilkan peringatan, dan laptop dengan log sistem.

Respons insiden kebocoran data adalah kunci utama dalam mengamankan sistem dan meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan. Seperti yang diberitakan dalam situs berita CNN Indonesia, kebocoran data masif yang melibatkan seluruh warga Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius tentang perlindungan data pribadi. Fakta ini menunjukkan betapa rentannya infrastruktur digital kita, terutama ketika serangan siber terus meningkat dan menyasar […]

UU PDP Berlaku Penuh: Checklist Kepatuhan Bisnis Menjelang Audit

Ilustrasi kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi dengan buku data protection biru emas, checklist kepatuhan, kalkulator, dan timbangan hukum di meja kayu.

Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi kunci bagi perusahaan dalam menghadapi audit resmi setelah undang-undang ini berlaku penuh. Seperti dilaporkan dalam situs berita Tirto, penerapan UU PDP akan mengubah cara perusahaan mengelola, menyimpan, dan melindungi data konsumen maupun karyawan. Hal ini bukan hanya tantangan regulasi, tetapi juga peluang untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan kepercayaan […]

Revisi UU ITE 2024: Batasan Baru Konten Digital dan Implikasi Hukumnya

Ilustrasi perubahan utama UU ITE 2024 berupa palu hakim kayu di samping tablet digital bercahaya dengan ikon gembok emas dan kata hukum.

Perubahan utama UU ITE 2024 menjadi isu krusial yang akan memengaruhi pola interaksi digital masyarakat Indonesia. Seperti dijelaskan dalam situs berita Hukum Online, revisi ini membawa daftar pasal penting yang mengatur ulang kebebasan berekspresi, penyebaran konten, dan tanggung jawab platform digital. Hal ini tentu menimbulkan diskusi hangat, baik di kalangan warga maupun pelaku usaha. Masyarakat […]

Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Strategi Kepatuhan yang Wajib Disiapkan

Ilustrasi pertanggungjawaban pidana korporasi KUHP berupa timbangan emas dan patung Lady Justice di atas buku KUHP biru beraksen emas dengan latar gedung pencakar langit.

Pertanggungjawaban pidana korporasi KUHP menjadi isu penting yang akan mengubah cara perusahaan beroperasi di Indonesia. Seperti dijelaskan dalam situs berita Kemenkumham, literasi hukum masyarakat meningkat seiring dengan sosialisasi KUHP baru, termasuk aturan terkait pidana korporasi. Hal ini menandai perubahan besar dalam sistem hukum yang menempatkan entitas bisnis bukan hanya sebagai subjek ekonomi, tetapi juga subjek […]