Category: Properti & Pertanahan

Kategori ini berfokus pada isu hukum seputar kepemilikan, pengalihan, dan sengketa properti maupun pertanahan yang sering muncul di wilayah Karawang dan sekitarnya. Mulai dari jual beli tanah dan bangunan, sewa-menyewa, perjanjian hak guna bangunan (HGB), hingga penyelesaian sengketa sertifikat, Sarana Law Firm hadir untuk memberikan pemahaman hukum yang jelas dan terstruktur.

Sebagai kawasan industri dengan pertumbuhan properti yang pesat, Karawang kerap menghadirkan tantangan hukum bagi individu, keluarga, maupun korporasi. Melalui artikel-artikel di kategori ini, Anda akan menemukan panduan praktis tentang pengurusan dokumen tanah, perlindungan hak kepemilikan, hingga strategi menghadapi konflik pertanahan.

Dengan pengalaman menangani berbagai perkara di sektor properti dan pertanahan, kami berkomitmen membantu klien memperoleh kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, serta menjaga setiap transaksi tetap sah dan aman.

Sertifikat Tanah Ganda: Memetakan Jalur BPN, PTUN, dan Perdata Tanpa Salah Langkah

Ilustrasi sengketa sertifikat tanah ganda dengan dua sertifikat hijau saling tumpang tindih di atas peta bidang tanah, dilengkapi timbangan keadilan emas dan alat pemeriksa dokumen.

Polemik pertanahan sering bermula dari hal yang tampak sederhana: data fisik dan data yuridis tidak sinkron, riwayat peralihan hak tidak rapi, atau pembaruan dokumen yang tertunda. Pemerintah pun berulang kali mengimbau masyarakat untuk memperbarui sertifikat sebagai langkah pencegahan, sebagaimana ditunjukkan dalam infografis imbauan pembaruan sertifikat tanah untuk mencegah sengketa. Namun ketika masalah sudah terlanjur muncul, […]

Sertifikat Tanah Elektronik: Kenapa Diminta, Apa yang Harus Disiapkan Pemilik

Ilustrasi perbarui sertifikat tanah elektronik dengan tablet peta digital, dokumen tanah fisik, kunci rumah, miniatur bangunan, dan simbol hukum beraksen biru dan emas.

Dorongan pemerintah untuk memperbarui sertifikat tanah ke format elektronik semakin sering muncul dalam komunikasi publik, terutama sebagai langkah pencegahan sengketa yang berulang. Dalam salah satu infografik, pemerintah mengimbau pemilik sertifikat terbitan lama untuk melakukan pembaruan agar mengurangi potensi konflik pertanahan, sebagaimana dirangkum dalam imbauan pembaruan sertifikat tanah untuk mencegah sengketa. Banyak orang baru sadar pentingnya […]

IMB Hilang, PBG Menguat: Peta Dokumen & Kesalahan SIMBG di Jawa Barat

Ilustrasi transisi IMB diganti PBG SIMBG dengan miniatur rumah, gambar denah bangunan, laptop sistem perizinan, dan simbol hukum beraksen biru dan emas.

Pengajuan perizinan bangunan di banyak daerah sudah bergerak tegas ke skema PBG, lengkap dengan alur digital melalui SIMBG dan penyesuaian layanan di level pemda. Contohnya, Pemerintah Kota Bekasi pernah mengumumkan penghentian permohonan IMB dan pengalihan layanan ke PBG, sebagaimana tertuang pada informasi resmi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Distaru Kota Bekasi. Banyak pemohon merasa transisinya […]

Banjir Musim Hujan: Dampak Hukum terhadap Properti dan Kontrak di Jabar

Banjir Jawa Barat dampak hukum divisualkan dengan miniatur rumah terendam air di atas kontrak basah, kantong bukti berisi dokumen, dan aksen biru-emas.

Banjir Jawa Barat dampak hukum bukan sekadar topik kebencanaan; ini adalah pengingat bahwa perlindungan aset, kepastian kontrak, dan tata kelola risiko harus berjalan serentak agar warga dan pelaku usaha tetap tangguh. Data kerugian dan pemulihan yang dipublikasikan dalam situs berita BNPB memberi gambaran jelas bagaimana banjir berdampak pada ekonomi, infrastruktur, hingga hunian, sehingga strategi hukum […]

Sengketa Tanah di Jawa Barat: Pola Kasus, Dokumen Kritis, dan Jalur Penyelesaian

Sengketa tanah Jawa Barat 2025 divisualkan dengan peta Jawa Barat tanpa teks, patok batas batu beraksen emas, kompas kuningan, miniatur sawah–rumah, dokumen bermeterai biru, dan kunci di meja kayu.

Sengketa tanah Jawa Barat 2025 menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola pertanahan perlu kesiapan dokumen, strategi pembuktian yang rapi, dan pemilihan jalur penyelesaian yang efisien. Berbagai riset menunjukkan pola konflik berulang, terutama di wilayah peri-urban dan kawasan industri. Liputan dan studi kasus dalam situs berita akademik terkait menyorot eskalasi konflik lahan, tumpang tindih hak, serta […]

Due Diligence Properti: PBG/IMB, Sertifikat Elektronik, dan Cek Keaslian via Sentuh Tanahku

Ilustrasi due diligence legal properti PBG berupa sertifikat persetujuan bangunan gedung, kaca pembesar emas, model rumah, dan laptop di atas meja kayu.

Due diligence legal properti PBG menjadi tahapan penting sebelum seseorang membeli atau membangun properti. Seperti disampaikan dalam situs berita Detik, masyarakat yang membangun rumah tanpa IMB atau PBG bisa menghadapi risiko pembongkaran. Aturan ini memperlihatkan betapa pentingnya kepatuhan pada regulasi perizinan agar investasi properti tetap aman secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian. Proses due diligence […]

Sengketa Tanah di Karawang–Bekasi: Pelajaran Penting untuk Pemilik Lahan

Timbangan emas berdiri di atas tunggul kayu di tengah sawah Karawang–Bekasi saat senja, melambangkan sengketa tanah Jawa Barat.

Sengketa tanah Jawa Barat terus menjadi isu krusial yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti dilaporkan dalam situs berita iNews Jabar, konflik tanah di Karawang Timur memicu ketegangan hingga bentrokan warga dengan aparat. Situasi ini mencerminkan betapa seriusnya problem kepastian hukum agraria di wilayah dengan pertumbuhan industri pesat. Para pemilik lahan sering kali menghadapi […]