Skor Kredit Jadi Bahasa Baru Kepercayaan: Pinjol Legal Wajib Lapor SLIK Mulai 31 Juli 2025
Per 31 Juli 2025, lanskap pinjaman digital bergerak ke fase yang lebih “terukur”: penyelenggara pindar (pinjaman daring) legal diwajibkan menjadi pelapor SLIK. Kebijakan ini ramai dibahas karena menyentuh urusan sehari-hari—dari pengajuan KPR sampai cicilan motor—dan diberitakan secara resmi dalam laporan Antara tentang kewajiban pelapor SLIK bagi penyelenggara pindar. Untuk masyarakat, perubahan ini tidak lagi sekadar […]
Ketika FOMO Jadi Celah: Membaca Pola Penipuan Tiket Konser dari Jawa Barat dan Langkah Hukum Korban
Antusiasme konser sering membuat orang bergerak cepat: transfer dulu, pikir belakangan. Modusnya ikut berevolusi, mulai dari “titip war” hingga tautan pembayaran palsu yang tampak meyakinkan. Kasus yang diberitakan mengenai penipuan tiket konser Blackpink yang berujung penangkapan di Cimahi memberi gambaran konkret bagaimana pelaku memanfaatkan kepercayaan, urgensi, dan minimnya verifikasi, sebagaimana tertuang dalam pemberitaan penangkapan pelaku […]
Paket Tak Pernah Dipesan, Akun M-Banking Hilang: Membongkar Modus “Kurir Kirim File APK” dan Cara Menghindarinya
Pesan WhatsApp yang mengaku dari kurir biasanya datang dengan nada mendesak: “paket tertahan”, “alamat tidak lengkap”, atau “silakan klik foto bukti pengantaran”. Banyak orang terpancing karena skenarionya terasa sangat dekat dengan rutinitas belanja online. Media juga sudah mengingatkan soal variasi penipuan ini, termasuk laporan mengenai pesan WA yang meminta korban mengeklik “foto paket” pada modus […]
Gelombang PHK 2025 di Jawa Barat: Checklist Hak yang Sering Lolos dari Meja HR
Diskusi tentang pemutusan hubungan kerja kembali menghangat, bukan hanya di ruang rapat perusahaan, tetapi juga di ranah publik. Salah satu sorotan datang dari pernyataan Komnas HAM yang meminta agar tidak ada PHK dan hak pekerja dilindungi yang menegaskan pentingnya perlindungan hak saat terjadi restrukturisasi, efisiensi, atau perubahan organisasi. Bagi pekerja maupun HR, isu sebenarnya bukan […]
UMP Jabar 2026 Molor: Mengurai Akar Keterlambatan, Dampak, dan Langkah Antisipasi
Keterlambatan pengumuman upah minimum provinsi selalu terasa seperti “ruang hampa” di hubungan industrial: pekerja menunggu kepastian daya beli, pengusaha menunggu dasar perencanaan biaya, sementara pemerintah daerah berada di posisi yang serba dibatasi payung hukum. Dinamika itu menguat ketika Pemprov Jabar menyampaikan penetapan UMP 2026 batal diumumkan sesuai jadwal karena regulasi dari pusat belum tersedia, sebagaimana […]
Pidana Alternatif di KUHP Baru: Kerja Sosial, Pengawasan, dan Efek Jera
Perubahan KUHP baru mendorong diskusi publik yang lebih tajam tentang tujuan pemidanaan: apakah penjara selalu jadi jawaban, atau ada bentuk hukuman yang lebih proporsional sekaligus menekan residivisme. Dalam perdebatan itu, isu kebebasan berekspresi, kepastian hukum, dan potensi chilling effect ikut mengemuka—termasuk dalam laporan yang menyoroti risiko ancaman terhadap kebebasan berbicara menjelang adopsi KUHP baru. Bagi […]
Menjelang 2026: Pidana Korporasi dalam KUHP, Uji Kesiapan Aparat dan Peta Jalan Kepatuhan
Akhir 2025 menjadi periode “pemanasan” yang krusial: banyak perusahaan mulai menilai ulang eksposur pidana, sementara aparat penegak hukum menyiapkan pendekatan penanganan perkara berbasis entitas. Perubahan ini tidak berdiri sendiri—misalnya, isu perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual juga ikut terdampak oleh kerangka baru, sebagaimana diulas dalam analisis mengenai Indonesia’s new criminal code dan kaitannya dengan IP. […]
Hak Cipta dan Konten AI: Batas, Tanggung Jawab, dan Risiko Sengketa
Hak cipta konten kecerdasan buatan adalah alarm kesadaran yang mengajak warga, pelaku usaha, dan kreator untuk menata strategi, memahami batas, serta menutup celah sengketa sejak awal. Sorotan publik kian tajam setelah pemerintah mendorong regulasi komprehensif AI sebagaimana diberitakan dalam situs berita ANTARA—dorongan kebijakan yang menandai pentingnya payung hukum bagi pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia […]
Regulasi AI: Arah Kebijakan, Etika, dan Kesiapan Penegakan di Indonesia
Regulasi kecerdasan buatan Indonesia hadir sebagai pengungkit kepercayaan dan perlindungan, sekaligus mesin akselerasi inovasi yang aman. Pembaruan kebijakan, standar teknis, dan tata kelola berlapis mulai digerakkan pemerintah untuk memastikan pengembangan AI yang akuntabel, human-centric, dan menghormati HAM. Seperti diberitakan dalam situs berita Kominfo/Komdigi mengenai agenda kebijakan dan inisiatif pemanfaatan AI nasional, sinyal regulatif ini mengarah […]
Pajak Penjualan Online: Rencana Pemotongan oleh Platform dan Implikasinya
Pajak e-commerce potong penjualan adalah sinyal perubahan besar bagi pedagang online, marketplace, dan konsumen: wacana pemungutan langsung oleh platform menuntut ketertiban administrasi, transparansi arus kas, dan strategi kepatuhan yang presisi. Laporan awal kebijakan ini—sebagaimana dipaparkan dalam situs berita Reuters yang menyebut rencana pemerintah mewajibkan platform memungut pajak dari penjual—menunjukkan akselerasi tata kelola ekonomi digital dan […]