Peringatan OJK jelang Ramadan: pola penipuan THR/bonus dan donasi palsu yang sering beredar di chat
Menjelang Ramadan, chat keluarga dan grup kantor biasanya makin ramai: info bukber, bagi-bagi jadwal, sampai pesan “promo” yang tiba-tiba terasa terlalu bagus untuk ditolak. Di momen seperti ini, OJK ikut mengingatkan publik agar waspada karena pelaku memanfaatkan urgensi dan emosi—mulai dari iming-iming THR/bonus sampai tautan donasi yang tampak mulia. Rujukan awal kami: artikel berita peringatan […]
Pasal 27A UU ITE Setelah Putusan MK: Panduan Aman untuk Kritik, Review, dan Reputasi Digital
Ruang publik digital makin ditopang oleh review, utas X, video pendek, dan komentar marketplace. Di satu sisi, ekosistem ini mendorong akuntabilitas; di sisi lain, satu kalimat yang dianggap “menyerang” bisa memicu proses hukum dan krisis reputasi. Mahkamah Konstitusi ikut memberi arah dengan menegaskan batas pemaknaan unsur pencemaran nama baik agar tidak dipakai membungkam kritik, sebagaimana […]
Awal Ramadan 2026 diperkirakan 18 Februari: kenapa bisa berbeda dan apa peran hisab-rukyat
Setiap mendekati Ramadan, satu pertanyaan selalu muncul lebih cepat daripada jadwal bukber: “Mulainya kapan?” Tahun ini, diskusinya kembali ramai setelah pemberitaan Metro TV News tentang penetapan Muhammadiyah menyebut 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Di sisi lain, masyarakat juga menunggu keputusan pemerintah melalui sidang isbat, yang prosesnya melibatkan rukyat hilal. Kami […]
Pajak progresif kendaraan (kendaraan kedua dst.): aturan umum, risiko salah data, dan cara koreksinya
Anda membeli motor kedua untuk kerja, atau menambah mobil keluarga untuk antar anak sekolah—lalu tagihan pajak tahunannya terasa “lebih pedas” daripada kendaraan pertama. Banyak orang mengira ini murni karena nilai kendaraan, padahal sering kali ada faktor lain: status kepemilikan yang terbaca sebagai kendaraan kedua/ketiga, bahkan ketika secara faktual kendaraan lama sudah dijual atau pindah tangan. […]
Opsen PKB 66%: cara hitung pajak kendaraan 2026 agar tidak “kaget” saat bayar tahunan
Kalau Anda merasa pajak tahunan “tiba-tiba” lebih besar, sering kali bukan karena tarif PKB-nya melonjak—melainkan karena ada komponen tambahan yang ikut menempel. Itulah mengapa pembahasan opsen penting: ia tidak selalu terasa saat membaca headline, tetapi langsung terasa ketika angka tagihan muncul di layar pembayaran. Dan di Jawa Barat, isu ini makin ramai karena banyak orang […]
Pajak kendaraan Jawa Barat 2026: pemerintah pastikan tidak naik, apa saja yang justru diturunkan
Awal tahun biasanya identik dengan satu kalimat yang bikin tegang: “biaya naik lagi.” Tetapi untuk Jawa Barat, pesan resminya justru menenangkan—melalui pengumuman Bapenda Jabar soal PKB/BBNKB 2026, pemerintah memastikan tarif kendaraan pribadi tidak naik dibanding 2025, sementara sektor angkutan tertentu malah mendapat penurunan. Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya bisa terasa dari perpanjangan STNK sampai operasional armada […]
Alat Bukti Elektronik Pasca UU 1/2024: Syarat Sah Chat, Email, dan Dokumen Digital
Ada banyak perkara yang sebenarnya “sudah selesai” di kepala kita—karena chat-nya jelas, email-nya rapi, dan dokumennya lengkap—namun berubah arah saat masuk meja penyidik, jaksa, atau hakim. Masalahnya hampir selalu sama: bukti digital itu rapuh, mudah diperdebatkan, dan sering kehilangan konteks saat diprint atau disalin. Itulah mengapa kami merujuk pada panduan Hukumonline soal syarat dan kekuatan […]
Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Kapan Perusahaan Bisa Dipidana dan Siapa Ikut Bertanggung Jawab
Satu keputusan internal—misalnya memaksa target penjualan “apa pun caranya” atau menutup mata atas vendor berisiko—bisa berubah menjadi masalah besar ketika penegak hukum melihatnya sebagai pola, bukan insiden. Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional adalah lompatan sistemik (KUHP, KUHAP, dan aturan terkait), sebagaimana diuraikan dalam keterangan resmi Kemenkum tentang reformasi melalui tiga aturan hukum pidana […]
Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Penjara: Bedanya dengan Pidana Bersyarat dan Cara Penerapannya
Reformasi hukum pidana sedang menggeser cara kita memaknai “menghukum”: tidak selalu identik dengan penjara, tetapi juga kontrol yang terukur, bisa diawasi, dan dirancang untuk mencegah pengulangan. Pemerintah menempatkan pembaruan ini dalam kerangka besar pembaruan sistem hukum pidana nasional, sebagaimana dirangkum pada penjelasan Kemenkum terkait reformasi hukum melalui tiga aturan hukum pidana yang baru. Di titik […]
Pidana Kerja Sosial di KUHP Baru: Kapan Dijatuhkan, Syaratnya, dan Dampaknya
Reformasi hukum pidana tidak hanya bicara soal pasal baru, tetapi juga soal cara negara “mengoreksi” perilaku tanpa selalu memutus relasi sosial pelaku dengan keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Pemerintah sendiri menempatkan pembaruan ini sebagai bagian dari transformasi sistem hukum pidana nasional, sebagaimana dijelaskan dalam uraian resmi Kemenkum tentang tiga aturan hukum pidana yang baru. Di lapangan, […]